Kondisi Keuangan Pemkab Pandeglang Sedang Tidak Baik-baik Saja

“Misal untuk bidang pendidikan sekian ratus miliar (rupiah), bidang kesehatan sekian ratus miliar (rupiah), untuk infrastruktur sekian puluh miliar (rupiah), itu harus dipenuhi dulu. Dan itu harus dilakukan di tahun berjalan, kan sulit bagi daerah untuk melakukan proses pergeseran (anggaran, red). Karena proses APBD itu kan N-1, sebelumnya sudah kita tetapkan,” bebernya.

Beban lainnya bagi daerah, sambung Ramadani, adalah kewajiban pembayaran gaji PPPK formasi tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 116 miliar yang slotnya belum dianggarkan.

“Jadi solusinya ke depan kita harus terus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red), karena masih ada sumber-sumber PAD belum optimal kita gali. Kedua adalah dilakukan rasionalisasi belanja, karena rasionalisasinya ekstrem mungkin istilahnya menjadi kanibalisasi anggaran untuk menutupi kekurangan yang cukup signifikan yang hampir Rp 87 miliar,” kata dia.

Kata dia, kondisi defisit APBD tahun ini menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Maka dalam waktu dekat pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi pos belanja yang dirasa tidak perlu atau mendesak. Jenis belanja yang bisa dilakukan rasionalisasi seperti belanja pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, hingga perjalanan dinas (perdin).

“Kalau semua itu tidak cukup mungkin harus (mengurangi, red) TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red), itu solusi terakhir. TPP mungkin kita bayarkan hanya sekian persen, cuma itu masalahnya bukan kebijakan yang populis, pasti pada protes 11.000 pegawai kalau TPP-nya dikurangi,” sambung Ramadani. ***