BANTENRAYA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon baru saja melakukan Reses Masa Sidang ke II pada 8 dan 9 April 2023.
Hasil Reses Masa Sidang II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang diselenggarakan pada Senin, 10 April 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon.
Masalah infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon.
Mulai dari jalan rusak, penanganan drainase, hingga pengangguran turut menjadi temuan dalam reses para wakil rakyat.
BACA JUGA: Sanuji Ajak Warga Kunjungi Food Court Suket
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon Babay Suhemi mengatakan, kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Cibeber dan Cilegon, didominasi masalah infrastruktur.
”Pertama masalah pelebaran Jalan Imam Bonjol dari Perempatan Ciberko sampai jalan protokol (Jalan Raya Ahmad Yani) dengan penambahan pelebaran bahu jalan kanan kiri 2 meter, dengan panjang kurang lebih 2 kilometer,” paparnya.
Selain itu, kata Babay, aspirasi terkait penanganan banjir disampaikan warga kepadanya.
”Kedua, masih terkait Jalan Imam Bonjol, karena terlalu rendah dari permukaan sungai dan jalan tersebut ketika musim banjir airnya dari sungai meluap jalan,” kata Babay.
BACA JUGA: Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan Siap Layani Mudik, Penyeberang Malam Hari Lebih Padat
Anggota DPRD Kota Cilegon dua periode ini mengatakan, masalah infrastruktur lainnya yang Ia temukan saat reses yaitu perlunya peningakatan Jalan Lingkungan Cibeber Barat Pavingblok dari RT 01 dan 04 RW 02 arah ke lapangan sepakbola, pavingblok yang ada saat ini kondisinya sudah rusak dengan lebar 2 meter, panjang 500 meter.
Babay menerangkan, warga juga ada yang menginginkan normalisasi sungai dan pembuatan tembok penahan tebing di Sungai Cibeber Barat dengan kebutuhan tinggi 1,5 meter dan panjang 500 meter.
Kemudian, warga juga meminta Lapangan Sepakbola Cibeber minta dibuatkan tribun atau kanopi.
”Pemkot Cilegon juga diminta serius menangani normalisasi sungai yang ada di Lingkungan Cibeber Timur dan Cibeber Barat.
BACA JUGA: Disnaker Kota Cilegon Minta Industri Patuhi Aturan Pembayaran THR
”Warga juga menginginkan peningkatan pembuatan pagar Posyandu di Lingkungan Cibeber Bedeng tinggi 1 meter dan panjang 15 meter,” katanya.
”Kemudian, pengadaan tiang listrik sebanyak 15 titik di jalan menuju Makam Astana Lingkungan Cibeber Timur karena saat ini tiang yang ada tidak mencukupi untuk pemasangan kwh baru,” ungkapnya.
Tak sampai di situ, Babay menerangkan, warga juga menginginkan pembuatan pavingblok jalan yang menghubungkan ke Kampung Kadipaten, tepatnya disepanjang saluran irigasi volume kebar 3 meter dan panjang 500 meter.
”Warga di Lingkungan Sambilawang RT01 RW 03 Kelurahan Cibeber meminta normalisasi drainase karena saat ini aliran airnya terhambat. Warga Lingkungan Kadipaten RT 06 RW 002 Kelurahan Kedaleman memohon betonisasi Jalan Inspeksi yang menghubungkan ke Jalan Gerbang Tol Cilegon Timur atau tepatnya dibelakang Resto Bintang Laguna,” harapnya.
Sekretaris Fraksi Persatuan Demokrat pada DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, pihaknya mencatat ada 7 masukan konstituen yang disampaikan dalam dokumen hasil Reses Masa Sidang 2 tahun 2023.
”Ada peningkatan Jalan Sumampir Timur ke Martapura yang belum selesai, normalisasi Sungai di Perumahan Golf Asri, masih adanya Rumah Tidak Layak Huni di Kebon Dalem, Jalan Lingkungan Bebulak ke Kebon Dalem yang rusak, pengaspasalan Jalan Purwakarta-Pabean, pengaspalan jalan tembus Gempol-Pabean dan penerangan jalan umum di Kebon Dalem,” urainya.
Di tempat yang sama, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, masalah infrastruktur masih perlu menjadi perhatian.
Mudah-mudahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 bisa dimasukkan. ”ini harus jadi masukan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ucapnya.
BACA JUGA: Dikunjungi Airin Rachmi Diany, Tokoh Banten Embay Mulya Syarief Berikan Doa Ini
Sanuji menambahkan, beberapa ruas jalan di Perumahan Bukit Baja Sejahtera dan di Kedaleman ada yang rusak. Selain itu, saluran drainase dan sungai yang perlu dinormalisasi.
”Di samping infrastruktur memang ada masalah pengangguran, harus ada koordinasi lebih kokoh lagi dari Disnaker, dengan industri lebih intens lagi, bisa tidak masyoritas orang Cilegon,” tuturnya.***
