BANTENRAYA.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pentingnya belanja anggaran negara yang dikerjakan oleh birokrasi harus memiliki dampak ke masyarakat.
“Birokrasi berdampak ini tentu ujungnya adalah bagaimana anggaran ini juga berdampak bagi masyarakat. Karena kalau enggak, kita ini sibuk di penyerapan anggaran tetapi tidak berdampak untuk rakyat,” ujar Anas di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Saat menjadi pembicara dalam sesi talkshow Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan Kementerian Keuangan, dikutip Bantenraya.co.id dari menpan.go.id, Kamis 18 Mei 2023, Anas meminta agar kerja birokrasi harus berorientasi pada dampak.
Penggunaan anggaran negara juga diminta agar tidak lagi menghasilkan aplikasi baru. Anas menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan meng-interoperabilitas-kan berbagai aplikasi yang sudah ada, menjadi satu sistem elektronik yang terintegrasi.
“Sekarang kita terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga termasuk dengan Kementerian Keuangan, kita akan beresin 27 ribu aplikasi, lakukan interoperabilty. Ini ada banyak sekali aplikasi dan ini tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Ke depan anggaran belanja akan jauh lebih efisien karena tidak boleh lagi membuat aplikasi baru dan digitalisasi yang terintegrasi adalah solusinya,” kata Anas.
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan, anggaran negara harus sejalan dengan prioritas presiden. Menkeu menekankan pada level birokrasi harus melaksanakan anggaran sesuai urgensi yang telah ditetapkan oleh presiden.
“Proses anggaran harus seefisien mungkin, juga menjadi lebih mudah, dan kita harus fokus pada dampak dan impact-nya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Bagaimana agar impact-nya kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju,” ujar Sri Mulyani. ***
