Bantenraya.co.id– Komentar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI Luhut Binsar Panjaitan yang ingin menutup PLTU Suralaya, di Kelurahan Surayala,
Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, membuat hampir kurang lebih 2 ribu karyawan atau pekerja was-was.
Sebab jika PLTU Suralaya ditutup, maka para karyawan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Salah satu karyawan PT PLN Indonesia Power UPB Suralaya yang enggan disebutkan namanya menjelaskan,
Jalan Gedeg Kuranji Taktakan Kota Serang Rusak Parah
dirinya dan rekan kerjanya mulai gelisah dengan munculnya kembali isu tersebut. Padahal, sudah hampir 1 tahun sejak isu itu bergulir tahun lalu, suasana kerja kembali tenang.
“Pastinya kami (karyawan) sekarang was-was dengan isunya. Apalagi itu isu langsung disampaikan menteri. Tahun lalu juga sama ada isu itu, dan lebih ramai sebenarnya,” katanya, Kamis (15 agustus 2024).
Ia menjelaskan, hampir semua divisi dan sampai obrolan di warung kopi menjadi pembahasan. Sebab, ini berkaitan dengan nasib anak dan istri.
“Kami minta ada kebijakan dan pertimbangan lain. Bisa misalnya teknologi diupgrade lebih ramah lingkungan jika emisi menjadi pertimbangannya,” ujarnya.
Kain Tenun Baduy Disukai Pasar Luar Negeri
Sementara itu, Assistant Manager Humas & Community Development PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Benanda Diyo Aindrasyam mengungkapkan,
adanya isu tersebut tentu saja menjadikan was-was ribuan pekerja di PLTU Suralaya.
“Kalau itu khususnya di Suralaya organik itu IP ada 500 dan anak perusahaan dan kita seperti koperasi ada lumayan banyak, dan TAD lokal juga bisa ribuan.
Kalau total bisa 2 ribuan. Pastinya itu berapa nasi yang akan tumpah. Betul (was-was).
Gunakan Bom Ikan, Empat Nelayan Masuk Bui
Tapi kalau kami penugasan dari negara. Jika arah politiknya kami penugasan sebetulnya loh.
Jadi kami soal lingkungan dan target suplai listrik yang diproduksi secara prinsip sangat memuaskan dengan itu,” jelasnya.
Benanda menjelaskan, terkait isu emisi di Jakarta sebenarnya sudah ramai sejak tahun sebelumnya.
Bahkan, saat itu sudah ada pengecekan dari Komisi 9 DPR RI dan juga peneliti dari ITB.
KKM Kelompok 27 UPG Gelar Seminar Bahaya Judol dan Narkoba
“Saat itu penelitian emisi kami tidak sampai ke Jakarta. Kami juga masih di bawah baku mutu udara sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Tapi soal adanya komentar dari Pak Luhur penutupan PLTU Suralaya silahkan tanyakan langsung ke pusat,” jelasnya.
Benanda menyampaikan, pihaknya tetap memberikan penjelasan kepada vendor dan pekerja lainnya jika pihaknya masih mendapatkan tugas dari negara dan hanya sebatas isu soal penutupan tersebut.
“Jika kami ditanyakan dari vendor dan pekerja rutin kami informasikan bahwa kami masih ada penugasan, dan itu hanya baru isu,” jelasnya. (uri)
