Perubahan Sistem Pemilu?

Pertanyaan kritisnya, mengapa sistem pemilu harus di ubah-ubah? Apa yang hendak dicapai dari perubahan sistem pemilu?

Misal ada beberapa catatan kritik penulis tentang pemilu adalah semakin terbuka dan masifnya praktik politik uang, lemahnya kontrol partai politik terhadap kandidat, tertutupnya akses kader-kader ideologis partai untuk dicalonkan akibat hanya kandidat yang memiliki modal finansialdanpopularitassemata yang memiliki peluang untuk terpilih di tengah aturan suara terbanyak. Hal inilah tentunya menjadi basis argumentasi yang melatarbelakangi mengapa sistem pemilu harus di ubah-ubah.

Jika memang demikian persoalannya, apakah mengubah sistem pemilu mampu menyelesaikan persoalan? Mengingat dalam sistem dua varian sistem pemilu proporsional tersebut tentunya potensi politik uang masih ada, termasuk tertutupnya ruang kader partai politik yang ideologis untuk mencalonkan karena kewenangan pencalonan sepenuhnya berada di elite partai politik.

Pakar kepemiluan Andrew Reynolds (2001) menjelaskan terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemilu.

Pertama, sebagai alat untuk menyeleksi pengambil keputusan. Ketika jumlah warga negara semakin besar di perlukan individu-individu yang menempati lembaga perwakilan sebagai kepanjangtanganan warga negara untuk mengambil keputusan. Sistem pemilu hadir sebagai instrumen untuk menerjemahkan pilihanpilihan warga negara di kertas suara menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

Kedua, sistem pemilu dapat dijadikan saluran pertanggungjawaban wakil rakyat terhadap rakyatnya atau sebaliknya.Ketika wakil rakyat dirasakan tidak mampu mencerminkan kehendak rakyatnya dalam setiap pengambilan keputusan, sistem  pemilu menjadi arena untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menghukum wakil rakyat dengan cara tidak memilih kembali wakil tersebut di pemilu berikutnya.