BANTENRAYA.CO.ID – Warga Kampung Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu memberikan tenggat dua minggu kepada Pemerintah untuk menertibkan operasional truk tambang dan memperbaiki infrastruktur di Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Permintaan itu disampaikan warga usai memblokade JLS selama dua jam lebih usai adanya kecelakaan yang membuat dua orang meninggal dunia.
Koordinator Aksi Robani mengatakan, aksi memblokadi JLS tersebut dilakukan secara spontan bersama warga karena sudah geram dengan aktivitas truk tambang yang beroperasi secara ugal-ugalan sehingga membuat korban jiwa berjatuhan.
“Karena daerah ini rawan laka lantas. Korban itu bukan orang jauh, melainkan warga Kampung Cigodag sendiri,” ujarnya, Senin (9 November 2026).
BACA JUGA : Grand Anara Airport Hotel Tempat Transit Favorit Wisatawan
Ia menjelaskan, dalam aksi itu, warga menyampaikan beberapa tuntutan yakni perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU), jembatan penyeberangan orang (JPO), pembuatan garis kejut dan pembatasan operasional truk tambang.
“Aksi ini murni spontan, tanpa persiapan. Bermula dari inisiatif warga saat tahlilan pertama korban. Massa bergerak hanya dari mulut ke mulut hingga terkumpul hingga 2.000 orang,” katanya.
Setelah melalui mediasi dan rapat pada malam hari, warga Cigodag akhirnya sepakat membubarkan diri. Kesepakatan itu dicapai setelah tuntutan warga dibacakan dan ditandatangani bersama.
Dalam rapat tersebut, warga menegaskan beberapa poin penting yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 agar dilaksanakan dengan baik di JLS.
BACA JUGA : Soka de Art, Tempat Asyik Pejuang Skripsi
“Kepgub Banten Nomor 567 agar dilaksanakan. Komitmen pengusaha tambang dan pemilik angkutan tambang agar lebih memperhatikan keselamatan berlalu lintas,” jelasnya.
Sebagai tambahan dari hasil kesepakatan, disepakati pembuatan garis kejut atau polisi tidur di lokasi yang tujuannya untuk menurunkan kecepatan truk bermuatan besar.
“Izinkan berikan tambahan terkait dengan hasil kesepakatan tadi, paling lama dua minggu sudah terpasang, paparnya.
Sementara, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Fatur Rohman Sadely mengatakan, aspirasi warga tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
BACA JUGA : Kahitna dan Arsy Semarakkan Tahun Baru di BSD
“Akan kita tindak lanjuti agar Kepgub dilaksanakan di JLS. Meminta pengusaha tambang atau pemilik angkutan tambang agar lebih memperhatikan keselamatan lalu lintas,” katanya.
Ia menjelaskan, tuntutan tersebut telah dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani para ketua RT dan sejumlah pihak terkait yang hadir dalam aksi tersebut.
“Diantaranya bapak Mulyadi, Derajat, Suherman, Hilman selaku RT di kampung tersebut,” jelasnya.
Adapun tuntutan pembatasan operasional truk pasir, pengaturan jam melintas angkutan tambang akan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Cilegon dan Kepgub Banten Nomor 567. “Kita mengacu dalam regulasi tersebut,” paparnya. (andika)
