BANTENRAYA.CO.ID – Calon Gubernur Banten nomor 02 Andra Soni mengaku akan menciptakan Pemerintahan Provinsi Banten tanpa korupsi ketika terpilih menjadi Gubernur Banten nanti.
Kariri politiknya hingga titik ini bersama Dimyati Natakusumah sebagai pasangan Calon Gubernur Banten tak pernah terpikirkan oleh Andra yang lahir dari keluarga petani hingga pernah menjadi kuli bangunan itu.
“Insyaallah, saya berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan tanpa dinasti dan korupsi, Insyaallah. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan,” katanya pada Senin, 14 Oktober 2024.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi.
Andra Soni Siap Gelontorkan Rp 300 Juta Per Desa Jika Terpilih Jadi Gubernur Banten
Masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan.
“Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istiqomah. Salah satu yang memperlambat Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang segitu tuh harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi,” kata Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 ini.
Andra menjelaskan, untuk pemberantasan korupsi akan melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau, sehingga bisa mencegah penyelewengan.
WH Bakar Semangat Kader NasDem untuk Kemenangan Andra Soni-Dimyati
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita,” paparnya.
Menurut Andra, dengan APBD Rp12 triliun, harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.
Jika melihat Kabupaten Lebak yang luasnya 3.700 kilometer persegi dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.900 kilometer persegi, Pemprov Banten belum berniat banyak untuk kedua daerah tersebut.
Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.
Perjuangan Polisi Baduy Jaga Keamanan, Dua Pekan Sekali Baru Bisa Turun Gunung
Pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.
“Oleh karena itu kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten,” tuturnya.***