CILEGON, BANTEN RAYA – Pemerintah Kota Cilegon menerima program sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari Pemerintah Pusat. Dimana nantinya Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana kurang lebih Rp100 miliar dalam bentuk program yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia atau World Bank.
Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan, mengapresiasi atas kerjasama yang sudah diberikan tersebut. Hal itu berawal dari acara yang dihadiri 37 kabupaten kota dan Kota Cilegon menjadi yang terpilih untuk bisa mengelola sampah secara terintegrasi.
“Tidak dibatasi di angka Rp100 miliar. Nantinya akan dilihat jika lebih dari itu kebutuhannya maka World Bank (Bank Dunia) nanti akan membiayai semuanya. Ini semua gratis dan itu nanti Pemerintah Pusat yang akan membayarkan (pinjaman Bank Dunia),” katanya saat menerima kunjungan Ketua Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities (CPMU ISWMPA) dari Kemenpupr Sandhi Eko Brahmono dan Perwakilan World Bank di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa (6/12).
Helldy menjelaskan, kerjasama program sistem pengelolaan sampah terintegrasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk kembali peningkatan kapasitas cofiring yang dihasilkan dari pengolahan sampah yang sudah dikerjasamakan dengan PLTU Indonesia Power dan PLN.
“Dari 37 kontestan kita terpilih. Intinya adalah market kita sudah jelas PLTU dengan kapasitas pengelolaan sampah 30 ton per hari yang menghasilkan co firing 10 ton per hari. Ini juga masih kurang dan dengan bantuan ini pengelolaan bisa meningkat menjadi 200 ton per hari atau bisa menghasilkan 70 sampai 100 ton co firing per hari,” ujarnya.
Ketua Central Project Management Unit Improvement Of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities (CPMU ISWMP) dari Kemenpupr RI Sandhi Eko Brahmono menjelaskan, Kota Cilegon terpilih dalam program ISWMP atau kegiatan sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi. Artinya bukan hanya pembangunan sarana fisik berupa tempat pembuangan sampah terpadu (TPST), tapi termasuk tata kelolanya, yakni ada penguatan, pendanaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan.
“Ini program akan dimulai pada Agustus 2023 dan selesai pada Agustus 2025. Semula ada 37 daerah yang ada dalam long list (daftar panjang) dan sekarang masuk 6 kota yang terpilih, yaitu Kota Cilegon Depok, Padang serta Kabupaten Indramayu, Tuban dan Gianyar. Disini nanti ada TPST kapasitas 200 ton per hari untuk kira-kira pelayanan sampah 40 ribu jiwa kurang lebih. Apa teknologinya itu nanti dibuka dengan modal design build and operate,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menyampaikan, rencananya pengelolaan sampah atau TPST tersebut akan dibangunkan lahan dengan luas kurang lebih 1,1 hektar di TPSA Bagendung. Dimana kapasitasnya nanti bisa mencapai 200 ton hingga 300 ton per hari.
“Ini lahan satu hektar lebih kami siapkan, untuk kapasitas 200 hingga 300 ton per hari. Artinya ini akan meningkatkan kapasitas cofiring yang ada sekarang,” jelasnya.
Untuk pasarnya, papar Aziz, PLTU Indonesia Power menggunakan kurang lebih 2.000 ton cofiring per hari, sekarang Pemkot Cilegon hanya mampu 10 ton per hari, artinya dengan kapasitas bertambah maka bisa menghasilkan 70 sampai 100 ton per hari untuk dimasukan ke PLTU Suralaya.
“Kebutuhan sekitar 2.000 ton per hari. Artinya ini pasarnya sudah jelas,” pungkasnya. (Uri)
