BANTENRAYA.CO.ID – Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Cilegon dan Pandeglang terpaksa dihentikan sementara waktu oleh dapur maupun yayasan yang menyediakan MBG.

Penghentian ini terjadi lantaran pihak yayasan atau pengelola dapur umum MBG belum menerima pembayaran operasional yang menjadi hak mereka.

Program dihentikan mulai Rabu (12 November 2025), hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, di Kota Cilegon ada setidaknya 3 SPPG yang menghentikan penyaluran MBG, yakni di Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan Jombang.

Setiap SPPG sendiri menyalurkan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 lebih porsi MBG di hampir 12 sampai 15 sekolah per SPPG.

Di Kota Cilegon sendiri, ada 18 dapur BG atau SPPG yang beroperasi, dimana itu menangani sebanyak 185 sekolah negeri dan swasta dengan total 36.633 siswa yang mendapatkan MBG.

Dengan adanya penghentian anggaran maka ada puluhan sekolah dan ribuan siswa TK, SD dan SMP yang tidak mendapatkan MBG.

“Jadi anggaran dari BGN pusat atau pemerintah istilahnya belum masuk atau sedang di-hold dulu.

Namun kemungkinan minggu (pekan) ini masuk, jadi nantinya akan lancar lagi. Karena memang kemarin ada pergantian pejabat yang menangani anggarannya.

Jadinya dari situ diskip sebentar, dan SPPG masih nunggu (pencairan),” ungkap salah satu pengelola SPPG di Kota Cilegon yang enggan disebutkan Namanya, Rabu (12 November 2025).

Ia membenarkan adanya penyetopan penyaluran ke sekolah dari SPPG. Kendati begitu masih ada sebagian SPPG yang tetap jalan.

“Memang ada beberapa dapur setop karena anggarannya belum turun, memang dari pusatnya belum masuk. Itu secara nasional bukan di satu atau dua kota saja.

Ada banyak yang di Purwakarta ada, di Jombang ada, yah ada di setiap dapur yang memang sisa anggaran dapurnya belum masuk lagi, tetapi kalau dapur yang masih ada anggaran satu pekan kedepan masih jalan misalnya di Ciwandan, di Cibeber, tergantung dapurnya sisa anggarannya bagaimana,” imbuhnya.

Penyaluran anggaran, paparnya, di setiap SPPG berbeda secara waktu, misalnya, ada yang cair di tanggal 1 dan ada juga di tanggal 20.

“Ini momentum juga ada yang lama yang belum masuk lagi, jadi tidak ada kaitan invoice ini anggaran masuk dari pusat ke dapur, dan dapur pengelolanya langsung dari pusat, menunggu anggaran poinnya itu,” ujarnya.

Untuk setiap SPPG sendiri, paparnya, itu mengelola 2.500 sampai 3.000 lebih porsi, jika di rata-rata bisa 12 sampai 15 sekolah untuk satu dapur.

“Tergantung ada 2.500 ada 300 dan lebih, kayaknya sekitar rata-rata masin di 10, 12 sampai 15 sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu kepala SD di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, per kemarin penyaluran MBG dihentikan.

Alasannya dari yayasan masih menunggu pembayaran tunggakan.

“Sementara waktu mulai hari ini tadi menghentikan penyaluran atau pengiriman MBG.

Bukan karena hal-hal lain, karena rupanya mungkin karena operasionalnya belum turun dari pemerintah.

Kalau hal lain selama ini tidak masalah, soal teknis, penyajian dan lainnya. dan ada suratnya mulai hari ini sampai beberapa Waktu kedepan yang belum bisa ditentukan menunggu operasionalnya turun,” ujarnya.

Ia menyampaikan, sejak awal tahun sekolahnya sudah mendapatkan MBG, baru per hari ini saja MBG tidak bisa disalurkan dengan alasan menunggu operasional dari pemerintah.

“Kami sejal Februari sudah dapat MBG, tidak ada masalah. Pemberitahuan tapi Ketika itu turun beliau siap melaksanakan tugas kembali,” jelasnya.

Hal sama disampaikan salah satu Kepala SMP di Kota Cilegon, jika pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari dua hari yang lalu soal penghentian MBG.

Untuk itu, pihaknya memberitahukan kepada paguyuban orang tua murid agar anaknya membawa bekal ke sekolah.

“Suratnya dua hari yang lalu kami terima. Per hari ini tidak ada, dan kami minta kepada orang tua untuk membawakan bekal bagi anak-anak,” ujarnya.

Dirinya belum mengetahui pasti kapan akan dimulai kembali MBG. Sebab, dalam surat yang diterima itu sampai waktu yang belum ditentukan.

“Kami tidak tahu masalahnya apa, karena kalau sekolah itu penerima saja. Tapi memang ini sampai waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Suhanda membenarkan kabar adanya sejumlah sekolah dan wilayah yang di setop penyaluran MBG-nya.

Namun, secara data pasti dan alasannya apa belum diketahui.

“Ada yang kasih informasinya. Namun, kami belum dapat laporan resmi. Sebab, ini kan sekolah langsung dengan SPPG. Kami pun belum ada tembusan dan informasi resminya,” ujarnya.

Program MBG untuk pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, juga dihentikan sementara.

Hal ini karena dapur SPPG di Kecamatan Menes tersendat anggaran.

Seorang Guru SDN Purwaraja 1, Kecamatan Menes, Soleh Ahmad membenarkan, sekolahnya telah menerima pemberitahuan diberhentikannya pengiriman menu MBG dari dapur SPPG.

Namun pemberitahuan tersebut belum jelas kenapa sekolahnya tidak menerima MBG.

“Kebetulan sudah dua hari SD kami tidak menerima MBG. Informasi penghentian MBG dari SPPG Umi Kaisar sudah kami terima, tapi kenapanya tidak disalurkan belum tahu,” kata Soleh, dihubungi melalui telepon seluler.

Dikatakannya, sebelumnya menu MBG yang kirim oleh dapur SPPG ke sekolahnya berjalan lancar tanpa kendala.

Dia berharap program MBG bisa segera aktif kembali karena menjadi harapan besar para pelajar. “Biasanya mah dikirim, lancar. Tapi dua hari ini di stop. Harapannya mah ada pengiriman lagi,” ujarnya.

Seorang guru SDN Menes 1, Kecamatan Menes, Eneng menuturkan, sekolahnya tidak menerima menu MBG.

Berdasarkan informasi dari dapur SPPG Umi Kaisar, tidak dikirimnya MBG karena belum turunnya anggaran.

“MBG hari ini (kemarin) ada kendala. Informasi dari dapurnya karena terkendala masalah dana,” tuturnya.

Camat Menes Usep Sudarmana mengatakan, sudah menerima laporan adanya penghentian distribusi menu MBG ke sebagian sekolah.

Berdasarkan informasi bahwa dapur SPPG Umi Kaisar masih menunggu anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Iya, saya juga sudah menanyakan hal itu. Alasannya dari pihak dapur, karena anggaran dari BGN belum turun,” terangnya.

Menurutnya, pihak SPPG menyatakan bahwa pencairan dana dari BGN menjadi penyebab terhentinya distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Kepala SPPG menyatakan dananya belum cair dari BGN. Sehingga hari ini (kemarin) distribusi MBG dari dapur Umi Kaisar distop dulu,” ujarnya.

Pengelola Dapur SPPG di Kecamatan Menes Umi Kaisar mengatakan, pengiriman MBG dihentikan sementara.

Alasannya, karena anggaran MBG belum turun dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dapur MBG tersebut terhambat berproduksi. “Belum turun dananya dari BGN. Jadi pengiriman MBG kami stop dulu,” katanya.

Dijelaskannya, belum tahu sampai kapan menu MBG akan dikirim kembali ke sekolah-sekolah, karena masih menunggu informasi dari BGN.

Sebab, bukan hanya dapurnya yang menghentikan sementara penyaluran MBG, namun sebagian dapur yang lain melakukan hal yang sama.

“Belum tahu sampai kapan. Bukan hanya dapur kami saja, tapi beberapa dapur di Menes, Labuan sampai Cilegon juga sama belum cair dananya,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Banten Ichsan Rizqiansyah tidak membantah adanya dapur yang karena belum dibayar anggaran operasionalnya menghentikan pengiriman MBG ke sekolah-sekolah.

Meski demikian, dia mengungkapkan bahwa saat ini pembayaran sudah dilakukan satu per satu.

“Anggaran satu per satu, perlahan SPPG sudah menerima untuk operasionalnya SPPG,” ujarnya.

Ichsan mengatakan bahwa karena anggaran operasional sudah disalurkan ke SPPG, maka perlahan program MBG akan kembali berjalan normal.

Meski demikian, saat ditanya berapa jumlah SPPG di Banten yang mogok, dia tidak menjawabnya dan mengaku lupa.

“Untuk saat ini alhamdulillah Insya Allah akan kembali normal,” katanya. (uri/yanadi/tohir)

Penyaluran MBG Disetop

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social