PJ Gubernur Minta Honorer Yakin ke Pemerintah
“Tentu kompeten mengawasi kita dalam mencari formulasi kebijakan yang sesuai yang itu bisa kita terima bersama. Itu yang kita terus menerus formulasikan, sampai saat ini kan kondisi berjalan aman, baik, tertib, tentram,” ungkapnya.
Ia mengajak kepada semua pihak untuk bisa memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atas nasib para honorer. Pada prinsipnya, Ia ingin apa yang sudah berjalan baik saat ini bisa lebih baik lagi. Pemprov juga kini terus menjalin komunikasi dengan para honorer untuk memberi masukan.
“Prinsipnya kita akan mencari formulasi terbaik, itu terus menerus kita lakukan sesuai dengan kompetensinya, sedang kita cek kembali, Perkembangan data yang harus kita sesuaikan,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov Banten telah melakukan rencana aksi awal untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Pemprov Banten. Berdasarkan validasi data, jumlah tenaga honorer yang ada di lingkup Pemprov Banten mencapai 17.142 orang. Jumlah itu terdiri dari 6.902 tenaga teknis dan kesehatan, serta 10.240 tenaga pendidik dan kependidikan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, validasi adalah rencana aksi awal Pemprov untuk memastikan semua data tenaga honorer itu terkoordinir dan bisa dipertanggungjawabkan. “Itu data sementara. Akan kami validkan lagi,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) menggandeng 7 pengacara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menuntut kejelasan nasib mereka, dimana pegawai honorer akan dihapuskan di November 2023.
