BANTENRAYA.CO.ID – Upaya meningkatkan layanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten masih belum berjalan optimal.
Bukan hanya karena capaian layanan yang baru menyentuh 25 persen atau sekitar 540 ribu siswa hingga akhir Agustus 2025,
tetapi juga akibat kendala teknis di lapangan yang menghambat pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam rapat evaluasi di KP3B, Kota Serang, pada Jumat (29 Agustus 2025) lalu, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI,
Bakri Siddiq menyoroti rendahnya capaian Banten dibandingkan provinsi lain. Ia menyebut kondisi ini ironis karena Banten justru berada dekat dengan pusat pemerintahan.
“Kalau di Papua jumlah siswanya hanya 52 ribu, tapi capaian lebih dari 70 persen. Jangan sampai Banten, yang dekat dengan istana presiden, justru lebih rendah. Ini harus segera dipacu,” tegas Bakri.
Bakri mengungkapkan, sebagian besar lokasi usulan pembangunan dapur SPPG di Banten masih bermasalah. Mulai dari lahan yang miring, keterbatasan akses jalan, hingga tumpang tindih dengan aktivitas masyarakat.
“Di Walantaka dan Taktakan misalnya, kontur lahan miring. Di Gunungsari, lahan yang diusulkan masih dipakai aktivitas perdagangan durian. Hal-hal seperti ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Jaring Bibit Atlet Berkualitas, Kominitas BINTAR Gelar Lomba Maraton
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP Gutmen Nainggolan menyebut, pihaknya sudah meninjau 28 lokasi dapur SPPG di delapan kabupaten/kota.
Namun baru sekitar 50 persen yang memenuhi syarat.
“Dari 28 lokasi, ada yang memenuhi syarat, ada yang masih perlu dilengkapi, dan ada juga yang tidak layak sama sekali.
Yang sudah memenuhi syarat harus segera dibangun, karena target penyelesaian paling lambat November 2025,” jelas Gutmen.
Dirut LKBN ANTARA Terpilih jadi Ketua PWI Pusat, Diberikan 30 Hari untuk Merampungkan Kepengurusan
Menurut Gutmen, beberapa daerah relatif siap, namun sebagian masih jauh dari standar.
Kota Tangerang dinilai cukup baik, sementara Tangerang Selatan justru hampir tidak memiliki lokasi yang memenuhi syarat.
“Di Lebak, dari beberapa usulan hanya satu yang bisa dipakai. Di Tangsel, rasanya belum ada lahan yang benar-benar layak,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan tidak menampik bahwa hampir separuh usulan lahan dari kabupaten/kota bermasalah.
Hasil Akhir Liverpool vs Arsenal, Gol Indah Szoboszlai Hajar The Gunners
“Dari 28 lokasi usulan, sekitar 50 persen tidak sesuai standar. Ada yang terlalu sempit, ada juga yang akses jalannya tidak memadai.
Ini jadi PR kita bersama, antara Pemprov dan kabupaten/kota, untuk memperbaiki atau mencari alternatif baru,” kata Deden.
Ia mencontohkan kesulitan paling nyata ada di Tangerang Selatan. Menurutnya, mencari lahan 800 meter di Tangsel sangat sulit, selain terbatas juga harganya tinggi.
“Tapi kita akan cari solusi bersama pemerintah kota. Kalau kabupaten/kota kesulitan, Pemprov akan lihat apakah ada aset provinsi yang bisa dipakai,” ujarnya.
Dirut LKBN ANTARA Terpilih jadi Ketua PWI Pusat, Diberikan 30 Hari untuk Merampungkan Kepengurusan
Deden mengatakan, pemerintah pusat menargetkan layanan MBG bisa menjangkau 70 persen siswa pada Oktober-November 2025. Oleh karena itu, kata dia, percepatan pembangunan dapur SPPG menjadi hal mendesak.
“Target sudah jelas, Oktober harus 70 persen. Kita tidak boleh terlambat. Semua pihak harus bergerak cepat,” ujar Deden. (raffi)
