BANTENRAYA.CO.ID – Program Sarjana Desa yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghadapi kendala administrasi.

Banyak desa yang belum melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan tahun 2025 terkait pengusulan calon Sarjana Desa 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten Gunawan Rusminto menjelaskan, pihaknya menemukan masih banyak desa yang mengajukan bantuan keuangan tahun 2026, namun belum melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan tahun 2025 terkait pengusulan calon Sarjana desa.

Padahal, laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengajuan bantuan tahun berikutnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa melalui rapat virtual bersama DPMD kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu, surat resmi juga telah dikirimkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyampaian SPJ serta pengajuan usulan bantuan keuangan desa tahun 2026.

“Nah, kendala ini yang sedang kami dorong. Desa mengajukan bantuan tahun 2026, tapi SPJ tahun 2025 juga harus segera diselesaikan,” ujar Gunawan, Selasa (23 Juni 2026).

Gunawan menjelaskan, persoalan lain yang sempat muncul adalah terbatasnya pilihan jurusan atau program studi (prodi) yang dapat diikuti peserta. Hal ini membuat beberapa desa kesulitan mencari calon penerima manfaat program tersebut.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Banten kini membuka peluang lebih luas dengan membolehkan peserta memilih berbagai program studi yang tersedia di perguruan tinggi.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi desa dalam program yang ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di tingkat desa sebagai upaya mencapai keberhasilan misi Banten Cerdas.

Gunawan menjelaskan, pada pelaksanaan tahun 2025, program Sarjana Desa lebih banyak diarahkan pada bidang yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Kondisi tersebut membuat sebagian desa kesulitan menemukan calon peserta yang sesuai dengan minat maupun kebutuhan. Namun pada pelaksanaan di tahun 2026, seluruh program studi dibuka sehingga peserta memiliki pilihan yang lebih beragam.

“Memang itu sempat jadi persoalan ya. Kalau tahun lalu kan mungkin karena satu prodi saja, terkait ketahanan pangan seperti pertanian, perikanan, perkebunan.

Kalau sekarang bisa administrasi negara, hukum, ekonomi dan lain-lain. Jadi semua bisa masuk,” kata Gunawan.

Menurutnya, perluasan pilihan jurusan tersebut dilakukan agar tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak mengusulkan peserta Program Sarjana Desa.

Terlebih, program itu merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan desa.

Gunawan menjelaskan, bantuan yang diberikan dalam program tersebut sebesar Rp20 juta untuk setiap desa.

Dana itu dialokasikan melalui bantuan keuangan desa yang disiapkan Pemerintah Provinsi Banten. Jika dihitung berdasarkan jumlah desa penerima sebanyak 1.237 desa, maka anggaran yang disiapkan mencapai Rp 24,7 miliar rupiah.

Terkait desa yang tidak memiliki peserta untuk mengikuti Program Sarjana Desa, Gunawan menegaskan dana yang telah dialokasikan tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. Dana tersebut harus dikembalikan apabila tidak terserap.

Meski begitu, ia optimistis kondisi tersebut tidak akan banyak terjadi setelah seluruh program studi dibuka untuk peserta.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini hanya terdapat dua desa di Kabupaten Lebak yang belum berencana mengusulkan peserta Program Sarjana Desa. Sementara mayoritas desa lainnya disebut siap mengikuti program tersebut.

“Dengan terbukanya semua prodi untuk Sarjana Desa ini, tidak ada alasan lagi bagi desa untuk tidak mengusulkan peserta Sarjana Desa,” katanya.

Gunawan menambahkan, peserta yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program tersebut diharapkan kembali ke desa dan mengabdikan ilmunya untuk pembangunan daerah asal masing-masing.

Hal itu juga menjadi salah satu tujuan utama Program Sarjana Desa, yakni menciptakan generasi muda terdidik yang mampu menjadi penggerak pembangunan di tingkat desa sesuai bidang ilmu yang mereka kuasai.

“Idealnya kembali ke desa untuk membangun desanya sesuai dengan bidang ilmu yang mereka kuasai saat itu,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah desa berharap kuota penerima beasiswa Program Sarjana Penggerak Desa ditambah supaya pemberdayaan terhadap masyarakat terus meningkat.

Selama ini, program yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Banten itu masih menargetkan satu desa satu sarjana.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran Amin Rohani mengatakan, idealnya program tersebut bisa menyentuh satu keluarga satu sarjana.

“Kami harapannya satu keluarga satu sarjana. Tapi karena kemampuan Pemprov baru satu desa satu sarjana, kami cukup senang karena ada warga yang awalnya tidak punya harapan untuk kuliah menjadi bisa kuliah,” ujar Amin.

Ia menjelaskan, Desa Sindangheula telah melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa. Hasilnya, penerima adalah warga yang secara kemampuan ekonomi berada di bawah rata-rata.

“Kami juga melakukan seleksi dan verifikasi. Akhirnya ada orang yang memang secara kemampuan ekonominya masih di bawah rata-rata, dia bisa menikmati bangku kuliah. Kami sih cukup senang,” katanya.

Amin mengusulkan agar Program Banten Cerdas ke depan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkecimpung dan mengabdikan diri di desa.

Menurutnya, hal itu akan memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga desa. “Ini juga bagian dari usulan ke Pemprov.

Mestinya alangkah baiknya program ini dibuka untuk orang-orang yang memang sudah berkecimpung di desa, atau yang sudah mengabdikan diri ke desa,” jelasnya.

Ia mencontohkan, banyak posisi di desa yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, seperti bagian perencanaan dan keuangan. Jika diisi lulusan yang sesuai, pengelolaan anggaran desa diharapkan lebih akuntabel.

“Ini mestinya mereka-mereka yang benar-benar lulusan akuntansi, sehingga bisa lebih akuntabel dalam melakukan pengelolaan anggaran di desa,” paparnya.

Amin mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Program Banten Cerdas di desanya. Pada alokasi tahap kedua ini, beasiswa masih diberikan kepada penerima yang sama di tahun 2025 dan belum menambah kuota menjadi dua orang.

“Jadi bukan menambah lagi menjadi dua orang. Masih satu orang. Jadi, tahun 2025 itu satu orang kita kuliahkan,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Desa Kebonratu, Kecamatan Lebak Wangi, Ahmad Guruh Tajul Arasy mendukung penuh Program Banten Cerdas. Ia menilai program ini sangat penting untuk meningkatkan rata-rata pendidikan di desa.“Program yang mantap.

Dirasakan langsung oleh penerima manfaat (mahasiswa). Kami selaku Pemerintah Desa sangat mendukung program Banten Cerdas ini,” ujarnya.

Desa Kebonratu telah mengikuti program Sarjana Penggerak Desa sejak 2025 dengan bantuan keuangan provinsi Banten senilai Rp20.000.000 yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat.

“Proses seleksi kami ikuti sesuai aturan Gubernur Banten, dengan kriteria penerima adalah anak yatim (termasuk kategori miskin) yang minat kuliah tinggi dan nilai raport di atas rata-rata,” katanya.

Diketahui, sebanyak 187 desa di Kabupaten Pandeglang sudah mengimplementasikan program satu sarjana penggerak desa.

Program ini sebagai bentuk implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Banten Andra Soni.

Kepala Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Romdoni mengatakan, program sarjana penggerak desa sudah diterapkan.

Bahkan, saat ini sudah masuk semester tiga di salah satu perguruan tinggi di Banten. “Sudah ada satu orang warga. Sekarang dia kuliahnya di Unbaja (Universitas Banten Jaya),” katanya.

Dijelaskannya, program sarjana penggerak desa sangat direspons baik oleh masyarakat. Proses penjaringan calon penerima program berasal dari warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Respons warga positif. Mengenai seleksi calon penerima, kami bikin pamflet dan pengumuman secara resmi ditempel di tempat-tempat umum. Setelah itu baru ada beberapa warga yang daftar, dan kita tetapkan satu orang,” jelasnya.

Dikatakannya, saat proses seleksi, desanya tidak menemukan kendala dalam menentukan calon penerima. Lantaran program tersebut sangat penting untuk kemajuan desa.

“Kendalanya, tidak semua warga berminat untuk kuliah, kemudian karena jurusannya hanya pertanian, peternakan, dan IT (Information Technology). Kebanyakan warga inginnya jurusannya bebas,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufik mengatakan, belum semua desa menerapkan program satu sarjana penggerak desa, karena jurusan kuliah yang ditentukan belum ada peminatnya.

“Dari total 326 desa, baru 187 desa yang menjalankan program sarjana penggerak desa. Jadi program sarjana desa tahun 2025 yang tidak terserap ada 139 desa, dengan alasan jurusan yang ditentukan tidak sesuai spesifikasi, karena hanya jurusan pertanian, peternakan, dan IT,” terangnya.

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Wilayah Provinsi Banten menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni yang telah mencanangkan Program Satu Desa Satu Sarjana.

Ketua Karateker Apdesi Merah Putih Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2025. Menurutnya, program ini sangat bagus untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa.

Kendati demikian, lanjutnya, tidak semua desa bisa menjalankan program tersebut. Ada beberapa kendala dari desa dalam menjalankan program tersebut, antara lain adanya batasan jurusan yang mesti terkait dengan ketahanan pangan. “Sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk kuliah menggunakan program itu,” katanya.

Namun, berdasarkan komunikasi dengan DPMD Provinsi Banten, untuk tahun ini program tersebut bisa lebih fleksibel dalam memilih jurusan.

“Jadi kendala dalam menjalankan program ini lebih kepada persoalan teknis. Adapun target penerima program tersebut adalah masyarakat yang kurang mampu, namun memiliki kemampuan akademik dan ada keinginan untuk melanjutkan untuk kuliah.

Untuk di wilayah Banten Selatan banyak penerima program tersebut melanjutkan pendidikan tinggi di Kampus Setiabudi dan Latansa,” ujarnya. (raffi/andika/yanadi/aldi)

Program Sarjana Desa Terkendala SPJ

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social