BANTENRAYA.CO.ID – Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dibatalkan.
Keputusan ini diambil setelah proses audiensi antara masyarakat Cileles, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dan DPRD Provinsi Banten, di Plaza Aspirasi, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (14 Januari 2025).
Salah seorang perwakilan masyarakat, Muhammad Apud menegaskan, masyarakat menolak secara mutlak pembangunan TPST di wilayah tersebut.
Penolakan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, seperti di antaranya adalah pelanggaran perda tata ruang dan kajian analisis menegenai dampak lingkungan (Amdal).
Polisi Ungkap Prostitusi Online Libatkan Anak di Bawah Umur
Ia menyebutkan, dengan membangun TPST di lokasi tersebut, Pemprov Banten dinilai menabrak aturan yang ada.
“Kami sudah berjuang sejak awal melalui aksi, rapat dengar pendapat (RDP) di Kabupaten Lebak, dan terakhir konsultasi publik dengan Dinas PUPR.
Hari ini, kami pastikan pembangunan ini benar-benar dibatalkan tanpa negosiasi lagi,” kata Apud.
Menurutnya, pembangunan TPST ini menabrak beberapa aturan, seperti salah satunya pelanggaran perda tata ruang.
Stok Beras Bulog Aman Untuk Tiga Bulan Kedepan
Lokasi TPST ini tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) tata ruang Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten.
Selain itu, rencana pembangunan TPST tersebut juga dianggap tidak layak karena lokasinya terlalu dekat dengan permukiman, sekolah, dan pondok pesantren.
“Ini menyalahi Amdal. Selain itu, Pemprov Banten juga terkesan abai dengan tidak menindaklanjuti hasil konsultasi publik dan tidak mengeluarkan surat resmi pembatalan sebelumnya. Maka di Hari ini kami tidak ingin ada negosiasi lagi,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Banten dari Fraksi Nasdem Rahmat Hidayat menegaskan bahwa, pembatalan proyek TPST Cileles sudah final.
Honor Guru Madrasah dan PAUD Hangus
“Ini keputusan bersama. Kami mendukung aspirasi masyarakat. Tadi kami sudah tanda tangan semua.
Sekarang tinggal menunggu surat resmi pembatalan dari Pj Gubernur yang segera diterbitkan,” kata Rahmat.
Rahmat menerangkan, sebagai wakil rakyat dapil Kabupaten Lebak dirinya tentu berada pada kepentingan rakyat yang menolak adanya pembangunan tersebut.
Meskipun, kata dia, dengan adanya pembangunan TPST tersebut memberikan peluang lapangan pekerjaan dan perputaran roda ekonomi.
Masih Jadi PR, Bappeda Kembali Usulkan Proyek Fly Over Jalan Frontage
“Sebetulnya dengan adanya pembangunan itu akan ada banyak penyerapan tenaga kerja dan sebagainya.
Cuma lagi-lagi, karena sosialisasi yang kurang, sehingga masyarakat tahunya ini pembuangan sampah yang open dumping, yang bau dan sebagainya, akhirnya sudah tertutup, tertutup telinga masyarakat. Artinya ya sudah tidak bisa tersampaikan lagi,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Ade Hidayat.
Ia mengungkapkan, sebagai warga Kabupaten Lebak, pihaknya turut mendengar aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan mengawal proses pembatalan pembangunan TPST Cileles.
MTQ Kabupaten Tangerang Digelar di Kronjo
“Kami akan mengawal pembangunan TPST di lokasi yang lebih layak, seperti di Maja.
Karena di Cileles ini memang lokasinya terlalu dekat dengan permukiman, sehingga tidak memenuhi syarat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten Arlan Marzan menyatakan bahwa pembatalan
ini mengikuti rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah adanya penolakan dari masyarakat.
890 Calon Jemaah Haji Kota Siap Berangkat di Tahun 2025
“Proses perizinan tidak memenuhi syarat karena Amdal menunjukkan penolakan masyarakat.
KLHK juga tidak akan memproses pembangunan ini lebih lanjut. Selain itu, anggaran untuk TPST di Cileles tidak diusulkan dalam APBD 2025,” jelas Arlan.
Arlan juga menyebut Pemprov Banten akan mengkaji ulang lokasi pembangunan TPST, dengan opsi memindahkan proyek ini ke Maja.
Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian dan pembebasan lahan seluas 30 hektare.
66,210 Penumpang Keluar Banten di Terminal Pakupatan Kota Serang Saat Libur Nataru
“Jadi dipilihnya Cileles ini sebelumnya karena kebutuhan TPST ini kan sudah sangat mendesak di Provinsi Banten.
Kita harus pahami, Kota Tanggerang, Tanggerang Selatan, termasuk Kabupaten Tanggerang juga mereka sudah bingung sekarang terkait permasalahan sampah.
Mau dibuang kemana sampahnya. Nah, dengan adanya penolakan dari masyarakat Cileles ini dan pembatalannya, mungkin dari Pemprov Banten akan mulai membuat kajian lagi TPST di Maja.
Tapi kembali lagi nanti, proses dan tahapannya tetap akan dilakukan seperti apa yang ada di Cileles,” jelasnya.
309.953 Orang Menyeberang ke Sumatera
Saat ditanya mengenai rencana dan penganggaran pembangunan TPST, Arlan menyebut jika pihaknya belum menganggarkan dana untuk pembangunan TPST tersebut.
“Kalau rencana pembangunan, kemarin kan direncanakan di tahun ini. Tapi tahun ini juga kita melihat bahwa proses perizinan juga belum selesai,
sehingga penganggaran juga belum kita lakukan. Jadi penganggarannya belum kita anggarkan di 2025 di APBD ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan mengungkapkan bahwa, saat ini TPS yang ada di wilayah Banten masih berupa TPS open dumping.
SD Poris Indah Cipondoh Terbakar
Dimana sampah-sampah dibiarkan menumpuk hingga menjadi gunung. Menurutnya, rencana pembangunan TPST dinilai bisa menjadi lebih efisien dengan membagai sampah secara teknologi berdasarkan jenisnya.
“Kalau bicara sampah sebetulnya 10-20 tahun itu belum tentu beres.
Tapi kita upayakan, dan pembangunan TPST ini bagian daripada upaya kita untuk mengatasi persoalan sampah di Banten ini karena menggunakan teknologi yang dapat memisahkan sampah hingga residunya.
Yang mana rata-rata TPS di Banten ini semuanya masih menggunakan sistem open dumping,” jelasnya.
Ade Sumardi dan Fitron Diberhentikan Besok
Wawan menegaskan, dengan adanya keputusan pembatalan, pihaknya tentu akan melakukan proses kajian ulang dan konsultasi publik yang menjadi prioritas untuk memastikan proyek selanjutnya mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar. (mg-rafi)
