BANTENRAYA.CO.ID – Proses rotasi-mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tampaknya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Hal itu dikarenakan adanya situasi dan dinamika di masyarakat yang saat ini terus bergulir di sejumlah daerah termasuk Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, tahapan seleksi sejatinya sudah rampung hingga 70 persen. Uji kompetensi (ukom) bagi enam pejabat eksternal juga telah dilaksanakan di Kantor Regional BKN Bandung pada 26 Agustus lalu.
Namun, keputusan akhir pelantikan tetap menunggu momentum yang tepat dengan memastikan situasi agar benar-benar kondusif dan stabil.
“Semua tahapan sudah berjalan, termasuk asesmen dan wawancara. Tapi pelantikan bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kehendak Pak Gubernur. Hal itu karena beliau juga masih mempertimbangkan kondisi dinamika di masyarakat yang saat ini bergejolak sebagaimana arahan dari pak Mendagri,” kata Deden, Minggu (31/8/2025).
Ia mengungkapkan, selain karena adanya gejolak di masyarakat, proses pengisian jabatan esselon II juga mundur dari yang sebelumnya diwacananya pada tanggal 20 Agustus lalu.
Hal itu dikarenakan adanya tambahan formasi kosong akibat pensiunnya satu pejabat eselon II di awal September yang juga ikut memengaruhi peta kebutuhan organisasi.
Sehingga, kata Deden, akibatnya kini total ada 19 jabatan strategis yang harus segera diisi.
“Kami sudah lakukan pemetaan. Tapi penempatan pejabat, baik dari internal maupun eksternal, tidak otomatis. Semua dicocokkan dengan kebutuhan organisasi dan tentu penuh dengan kehati-hatian,” tegasnya.
“Jadi agar pengisiannya itu serentak, maka kita jadwalnya di awal bulan September karena ada 1 esselon II yang pensiun,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Deden, Pemprov Banten juga terus melakukan evaluasi pejabat eselon II yang sudah menjabat lebih dari lima tahun. Evaluasi tersebut menggunakan sistem manajemen talenta.
“Tidak ada istilah peringkat. Setiap pejabat punya keunggulan yang berbeda, ada yang kuat di teknis, manajerial, atau administrasi. Itu yang menjadi dasar penempatan, dan kita gak mau asal menempatkan,” terangnya.
“Jadi intinya pelantikan tetap ada di tangan pak Gubernur, tergantung kapan pak Gubernur ingin dilaksanakannya,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Andra Soni menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, situasi politik dan sosial di Banten menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Ya berjalanlah, kita terus berproses,” jawab Andra singkat saat ditanya soal kapan pelantikan akan digelar.
Terkait adanya pejabat dari luar daerah yang ikut seleksi, Andra menilai mereka tetap punya peluang, tetapi bukan prioritas.
“Iya, ada yang dari luar Banten. Tapi ya belum tentu juga diterima. Saya pribadi ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang sudah berkarier di Pemprov Banten. Kalau ada yang dari luar, ya harus punya kelebihan khusus. Kalau biasa-biasa saja, buat apa?” ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 19 kursi esselon II yang posisinya diisi dengan Plt. Selain itu, terdapat enam pejabat dari luar Pemprov Banten yang juga mengajukan pindah dan ikut berkompetisi untuk mengisi kursi esselon II yang kosong tersebut.
Diketahui, keenam pejabat tersebut adalah Sekda Kota Serang Nanang Saefudin, Sekda Lebak Budi Santoso, dan Kepala Dindikbud Kota Tangerang Jamaludin.
Selain itu, terdapat tiga pejabat dari Pemkab Pandeglang, yaitu Asda III Kurnia Sastriawan, Kepala Pelaksana BPBD Riza Ahmad Kurniawan, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nasir. ***
