BANTENRAYA.CO.ID – Stunting, kemiskinan ekstrim hingga pengendalian inflasi menjadi program pembangunan prioritas Pemerintah Kota Serang pada tahun 2024.
Selain itu, infrastruktur, pendidikan, penggajian PPPK. Pemerintah Kota Serang pun memprogramkan pembangunan kemasyarakatan yang ada di kelurahan.
Sejumlah program pembangunan prioritas tersebut akan dilakukan Pemerintah Kota Serang, karena program-program itu yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
BACA JUGA:Angka Stunting di Kota Serang Turun
Sejumlah program pembangunan prioritas ini terungkap pada penutupan ekspos rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024 di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Jumat 16 Juni 2023.
Syafrudin berharap kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan program-programnya dengan benar, yang efesien, dan efektif.
“Kami berharap penyusunan KUA PPAS 2024 ini, kegiatan-kegiatannya berpihak kepada masyarakat, dan mudah-mudahan efesien dan efektif,” harap Syafrudin, dalam sambutannya.
BACA JUGA:Tekan Angka Kelahiran, Pemkot Serang Targetkan 7.491 Akseptor
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, penganggaran di tahun 2024 bersifat tematik. Masalah stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi menjadi hal utama, karena untuk keberpihakan kepada rakyat.
“Makanya hari ini kita sedang menyusun KUA PPAS kebijakan umum anggaran. Kebijakan dari sisi pendapatan tadi ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai,” kata Nanang Saefudin, kepada Bantenraya.co.id.
“Maka kita harus membuat inovasi-inovasi baru agar pendapatan itu bisa maksimal. Dan itu sudah masuk dalam KUA PPAS kita yang disusun dan dirancang pada hari ini,” katanya.
BACA JUGA:Kota Serang Seharian Diguyur Hujan
Nanang Saefudin mengatakan, akan menggelar rapat TAPD untuk menyusun KUA PPAS, selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Serang.
“Jadi semua penganggaran itu, KUA PPAS harus ada persetujuan teman-teman DPRD,” tutur Nanang Saefudin.
“Hanya ini kebijakan bersifat nasional. Harus diakomodir oleh seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tadi inflasi, kemiskinan ekstrim, masalah stunting dan lain-lain,” imbuh dia. ***
