BANTENRAYA.CO.ID – Sejumlah tokoh Banten menyatakan Penjabat atau PJ Gubernur Banten yang akan datang seelpas Al Muktabar harus memiliki sejumlah kriteria ideal agar mampu memajukan Banten.

Sayangnya, kriteria-kriteria itu rupanya tidak ada pada diri Pj Gubernur Banten yang sekarang, yaitu Al Muktabar.

Ketua Keluarga Besar Bakor Banten Ali Yahya mengusulkan, Pj Gubernur Banten yang akan datang harus memiliki 3 kriteria.

Ketiganya adalah memiliki manajerial yang baik, mampu berkomunikasi, dan direksi Presiden.

Memiliki manajerial yang baik artinya Pj Gubernur Banten mampu mengatur bawahannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, mampu mempercayakan jabatan lain kepada bawahan.

“Kalau mengutip bahasa adinda Uday itu tidak tampil sendiri atau one man show,” kata Ali Yahya.

Mampu berkomunikasi maksudnya mampu berkomunikasi dengan semua stakeholder, tidak hanya forkopimda melainkan juga semua pihak. Termasuk dengan DPR atau DPRD.

Terakhir, Pj Gubernur Banten juga harus merupakan direksi atau bawahan Presiden, karena provinsi adalah kepanjangan tangan Presiden.

Karena itu, Ali Yahya mengusulkan agar Wakil Sekretaris Kabinet (Seskab) Fadlansyah Lubis dijadikan sebagai Pj Gubernur Banten.

Sebab dengan demikian, maka ketika membutuhkan sesuatu bisa dengan mudah didapatkan.

Misalkan, guna menyelesaikan pembangunan jalan Palima-Cinangka yang sampai saat ini masih terbengkalai karena anggaran yang kurang memadai.

“Kalau suatu daerah mau maju, maka pemimpinnya harus dari lingkaran Presiden karena dia tinggal ketok pintu Presiden kalau butuh sesuatu,” kataa.

Ali Yahya mengatakan, salah satu tujuan pendirian Banten adalah agar Banten bisa kembali ke masa keemasannya.

Di mana ketika itu Banten menjadi daerah yang sangat maju ekonominya bahkan memiliki duta besar di Inggris.

Untuk bisa merwujudkan Banten yang maju, maka dibutuhkan Pj Gubernur Banten yang memiliki tiga sifat itu.

Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (Pwunten) Mardini mengatakan, pada saat mendirikan Provinsi Banten para pendiri saat itu berkeinginan mensejahterakan masyarakat Banten.

Namun sayang dia melihat saat ini kondisi Banten malah lebih parah ketimbang sebelum Banten menjadi provinsi sendiri.

“Rasanya lebih mudah dulu ketimbang sekarang,” katanya.

Salah satu yang dia keluhkan adalah jalan-jalan di Banten yang saat ini masih banyak yang rusak, terutama untuk wilayah Banten Selatan.

Mardini mengatakan, dia hingga saat ini belum melihat pemimpin Banten yang ideal yang mampu membawa Banten maju.

Dia mengatakan, pemimpin Banten harus tegas dan tidak mencla-mencle. Apalagi, dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat ini.

“Saya anggap Pj sekarang anak durhaka,” katanya tanpa menjelaskan lebih jauh maksudnya.

Untuk itu dia berharap Pj Gubernur Banten yang akan datang merupakan pemimpin Banten yang loyal pada masyarakat.

Dia juga berharap pemimpin di Banten nanti akan mampu mensejahterakan rakyat.

Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) Uday Suhada membenarkan pandangan dari pada pendiri Banten yang sudah tidak menginginkan Al Muktabar dipilih kembali sebagai Pj Gubernur Banten di periode selanjutnya.

Dia sendiri menilai, Al Muktabar adalah pemimpin yang one man show dan tidak mau mendengarkan masukan dari pihak lain, termasuk masukan dari masyarakat.

“Karena membangun Banten tidak bisa sendiri,” katanya.

Uday juga menilai Al Muktabar adalah pejabat yang meski hanya merupakan pejabat sementara suka membuat gaduh suasana di Banten.

Misalkan dengan membuat pejabat yang semula definitif menjadi pelaksana tugas.

Padahal, tugas dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden sampai dipilih Gubernur Banten terpilih hasil Pilkada.

Uday mengatakan, setelah bertemu dengan sejumlah tokoh Banten, dia dan para tokoh akan bertemu dengan DPRD Provinsi Banten pada Selasa nanti bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Banten dan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, masyarakat akan mengusulkan nama-nama yang layak menjadi Pj Gubernur Banten yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk jadi pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Pj Gubernur Banten selanjutnya.

Sementara itu, pada Sabtu malam lalu pimpinan DPRD Provinsi Banten dan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten menggelar pertemuan di ruang Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

Semula, pertemuan itu dijadwalkan sebagai waktu bagi Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten menyerahkan nama calon Pj Gubernur Banten.

Namun nyatanya pertemuan itu lebih membahas tentang sikap DPRD Banten pada surat yang dilayangkan Kemendagri.

Andra Soni mengatakan, karena sampai saat ini surat Kemendari belum diterima secara fisik, maka dia memerintahkan agar Sekretaris DPRD Banten menjemput surat itu ke Jakarta pada Senin (3/4) hari ini.

“Juga melakukan konsultasi, misalkan apakah boleh mengusulkan lebih dari tiga nama, karena banyak usulan kan,” ujar Andra.

Dia mengatakan, DPRD Banten juga akan menerima beberapa audiensi dari sejumlah masyarakat yang akan menyampaikan usulan nama calon Pj Gubernur Banten.

“Karena pintu usulannya adalah fraksi, maka fraksi-fraksi harus mendengarkan ini,” katanya.

Andra mengatakan, karena masih ada waktu sampai dengan 6 April nanti, maka fraksi masih diberi waktu untuk bisa menggelar rapat, diskusi, dan menyerap aspirasi tentang calon Pj Gubernur Banten yang akan datang ini.

Karena pada pertemuan Sabtu malam itu dia masih memberikan waktu bagi fraksi mengusulkan nama calon Pj Gubernur Banten.

Ditanya tentang isu adanya barter jabatan antara DPRD Banten dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar agar DPRD Banten mengusulkan nama Al Muktabar, Andra menepis itu.

Dia mengatakan, tidak ada barter jabatan dalam pengusulan nama calon Pj Gubernur Banten.

“Saya pikir itu pendapat yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” kata Andra.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Muhlis usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Banten enggan mengungkapkan calon Pj Gubernur Banten yang diusulkan partainya.

Dia beralasan, menunggu waktu yangtepat untuk mengusulkan itu.

“Belum,” katanya singkat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan dalam pertemuan Sabtu malam itu sudah ada dua fraksi yang menyerahkan usulan calon nama Penjabat Gubernur Banten.

Namun dia mengakui tidak mengetahui saksi apa dan siapa nama-nama yang dicalonkan karena tidak dibuka oleh Andra Soni. ***