Tokoh Minta Pejabat Banten Tidak Bergaya Hidup Hedon, Contohnya Seperti Ini

Tokoh Masyarakat Banten H. Embay Mulya Syarief diwawancarai wartawan usai mengikuti rapat Forkopimda di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Selasa 2 September 2025.
Tokoh Masyarakat Banten H. Embay Mulya Syarief diwawancarai wartawan usai mengikuti rapat Forkopimda di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Selasa 2 September 2025.

BANTENRAYA.CO.ID – Tokoh Masyarakat Banten H. Embay Mulya Syarief meminta para pejabat untuk menghindari gaya hidup hedonis.

Gaya hidup hedonis perlu dihindari oleh para pejabat karena dapat menimbulkan distorsi komunikasi dan kecemburuan sosial.

Pernyataan ini disampaikan H. Embay Mulya Syarief usai mengikuti rapat Forkopimda Kota Serang di Aula Setda lantai 1, Puspemkot Serang, Selasa (2/9/2025).

Bacaan Lainnya

Tokoh Masyarakat Banten H. Embay Mulya Syarief mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan warga karena ada kesenjangan dalam komunikasi.

Audiensi dengan Wabup Serang di Taman, Mahasiswa Soroti Masalah Pengangguran dan Diskotik

“Demo mahasiswa dan warga ada sebab ya. Jadi mingkul li syai’in sababah, fa’ad ba’a sababah. Hukum kausalitas. Ada yang terjadi ini karena ini koreksi buat kita semua,” ujar Embay, kepada Banten Raya.

Untuk itu, ia meminta kepada para pejabat untuk tidak pamer kekayaan, bergaya hidup hedonis dan tidak berkata sembarangan, karena dapat memicu distorsi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Itu yang tadi kita sampaikan di dalam juga agar pesan kami kepada para eksekutif, legislatif maupun yudikatif adalah sekarang ini jangan pamer kehidupan yang bermewah-mewah, karena akan membuat kecemburuan sosial. Kemudian jaga perkataan, kemudian komunikatif dengan rakyat,” jelas dia.

Audiensi dengan Wabup Serang di Taman, Mahasiswa Soroti Masalah Pengangguran dan Diskotik

Perihal aksi demonstrasi, Embay menerangkan, demonstrasi dijamin oleh undang-undang dengan catatan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Demonstrasi itu dijamin undang-undang. Asal ikut aturan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang disampaikan pesan itu nyampe apa enggak. Sebab, kalau hanya sekedar rame-rame hura-hura menyampaikan dengan kebencian, diterimanya dengan kebencian,” katanya.

Ia mengajak kepada masyarakat jika berunjuk rasa sampaikan dengan cara elegan dan beraudiensi.

“Ya sampaikan dengan santun, dan itu pasti akan diterima,” jelas Embay.

Para pejabat pun hendaknya mengambil hikmah dari aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Ya jadi ini semua ada hikmahnya buat kita untuk merubah perilaku,” ungkap dia.

Embay juga menyayangkan dengan sikap massa aksi berdemonstrasi yang anarkis hingga melakukan perusakan terhadap fasilitas publik karena fasilitas publik dibiayai dari uang rakyat.

“Nah, fasilitas pekerjaan itu punya rakyat, gitu kan, itu kan punya rakyat, dari uang rakyat itu dibangunnya,” terangnya.

Ia juga meminta kepada para aparat kepolisian untuk menindak warga yang melakukan anarkis dan penjarahan saat melakukan aksi demonstrasi, karena perbuatan itu melanggar hukum.

“Ditangkap. Saya sudah bicara, Pak Kapolda, Pak Kapolres, jangan ragu-ragu untuk menindak tegas para perusuh. Karena itu jelas meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat. Dan ternyata terbukti bahwa mereka yang melakukan perusakan itu bukan orang sini, tapi dropping,” tutur Embay.

Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, pihaknya setelah melakukan zoom meeting dengan pemerintah pusat diinstrusikan agar dapat menjaga kondusifitas khususnya di wilayah Kota Serang.

“Dan harapan besar dari arahan pusat Kota Serang sebagai daerah bisa menjaga kondusifitas daerah masing-masing. Sesuai dengan keinginan kita semua tentunya. Jangan sampai demonstrasi ini menjadi sesuatu yang anarkis dan menjadi eror ke masyarakat,” kata Budi, kepada Banten Raya.

Ia tidak melarang masyarakat melakukan unjuk rasa karena dilindungi oleh undang-undang, hanya saja jangan melakukan anarkis, penjarahan, dan lain-lain.

“Itu tidak dibenarkan dan sesuai dengan arahan presiden secara tegas bahwa itu akan ditindak sesuai dengan proses hukum yang berjalan,” ucap dia.

“Tentunya saya sebagai kepala daerah menjaga kondusifitas bersama Forkopimda. Tadi rapat juga bersama dengan tokoh masyarakat, ulama dan lain-lain,” imbuhnya.

Perihal para pejabat jangan bergaya hidup hedonis, Budi mengaku pihaknya sepakat bahwa para pejabat harus menghindari gaya hidup bermewah-mewahan.

“Ya memang benar nggak boleh hidup hedon. Artinya dengan gaya hedon tampil apa adanya lalu turun ke masyarakat, membantu masyarakat, melakukan pelayanan publik seperti ketika ada masalah jangan duduk di meja, turun ke bawah dan ketika masyarakat butuh pertolongan ya para pejabat ini ada jangan cuma menerima laporan dari bawahan,” tandasnya. ** (harir)

Pos terkait