BANTENRAYA.CO.ID – Tokoh pendiri Provinsi Banten akan mencoba berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan aspirasi tentang kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Banten.
Para tokoh pendiri Provinsi Banten ini ingin agar Al Muktabar dieliminasi dari daftar calon Pj Gubernur Banten.
Mardini, salah seorang tokoh pendiri Provinsi Banten mengatakan, dia akan berkomunikasi kembali dengan para tokoh pendiri Provinsi Banten pada Senin (10/4/2023) ini, untuk membicarakan persoalan Pj Gubernur Banten setelah aspirasi mereka tidak digubris sama sekali oleh DPRD Provinsi Banten.
Padahal, para tokoh pendiri Provinsi Banten ini rela turun gunung untuk memperbaiki Banten dan menyampaikan pandangan mereka.
BACA JUGA: Tak Dengarkan Usulan Tokoh Pendiri Banten, Fraksi Masih Usulkan Al Muktabar
“Insya Allah mulai Senin mulai komunikasi lagi dengan para tokoh Provinsi Banten,” katanya, Minggu (9/4/2023).
Mardini mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh DPRD Provinsi Banten yang masih memasukkan nama Al Muktabar sebagai calon Pj Gubernur Banten.
Padahal mereka sudah menyampaikan bahwa siapa pun calon Pj Gubernur Banten yang diusulkan akan dapat diterima oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten, asalkan bukan Al Muktabar.
“Saya terus terang sangat kecewa dengan teman-teman DPRD Banten karena tidak menghargai para tokoh pendiri Provinsi Banten,” katanya.
BACA JUGA: Para Tokoh Pendiri Provinsi Banten Turun Gunung dan Kumpul di DPRD Banten, Ada Apa?
Mardini mengungkapkan, ada sejumlah catatan buruk pada diri Al Muktabar sehingga tidak layak lagi mendapatkan jabatan sebagai Pj Gubernur Banten yang akan mengurusi 12 juta rakyat Banten.
Pertimbangan itulah yang coba disampaikan oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten kepada DPRD Provinsi Banten saat beraudensi, sehari sebelum nama 3 nama calon presiden diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Namun DPRD Banten justru tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten.
Mardini menilai, pimpinan DPRD Banten sudah tuli telinganya dan buta mata hatinya, sehingga mengusulkan kembali nama Al Muktabar sebagai calon Pj Gubernur Banten.
BACA JUGA: Al Muktabar Masih Kuat, Namanya Masih Diusulkan sebagai Calon Pj Gubernur Banten
“Kita punya pengalaman yang kelam (dengan para Gubernur Banten-red). Selama ada Gubernur Banten, hanya masa Wahidin Halim yang agak lumayan ketimbang yang lain. Jangan sampai diulang-ulang persoalan ini. DPRD Banten kayaknya enggak peka soal ini,” katanya.
Karena itu, Mardini memiliki catatan sendiri kepada pimpinan DPRD Provinsi Banten dan para ketua fraksi DPRD Provinsi Banten periode saat ini yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dia meminta masyarakat tidak memilih pimpinan DPRD Provinsi Banten dan para ketua fraksi DPRD Provinsi Banten periode saat ini pada Pemilu 2024 yang akan datang, karena mereka jelas tidak pernah mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat Banten yang diwakili oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten.
Mardini mengungkapkan, secara personal dia mengenal Al Muktabar sebagai seorang yang sangat baik dan pintar.
BACA JUGA: 4 Destinasi Wisata di Jakarta Ini Cocok untuk Libur Lebaran selain Kebun Binatang Ragunan
Namun ketika memiliki jabatan, apalagi saat menjadi Pj Gubernur Banten, sifatnya berubah 360 derajat.
Kalau dulu bisa diskusi berlama-lama, namun sekarang untuk sekadar bertemu dan ngobrol saja tidak bisa.
“Dia harusnya sadar siapa yang membawa dia ke Banten, siapa yang dorong dia sebelumnya. Tidak mustahil yang sebelumnya dorong-dorong dia juga akan ditendang sama dia,” katanya.
Mardini mengakui bahwa sosol Al Muktabar adalah sebagai seseorang yang pintar.
BACA JUGA: Walikota Serang Syafrudin Ungkap Alasan Kenapa Tarjung Tahun Ini Bareng dengan Subadri
Namun untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya dibutuhkan orang pintar, melainkan juga yang bisa berkomunikasi dan menajerial yang baik.
Al Muktabar menurutnya jelas tidak cocok dengan itu.
“Dia cocoknya jadi dosen. Kalau kepala daerah belum memadai dia,” ujarnya.
Mardini mengatakan, kalau harus memimpin organisasi besar apalagi kemasyarakatan, dia memperkirakan Al Muktabar masih belum mampu.
Apalagi bila harus memimpin Provinsi Banten yang membawa belasan juta masyarakat Banten.
BACA JUGA: 5 Rekomendasi Hotel Harga Cuma Rp200 Ribuan di Bali, Cocok untuk Libur Lebaran
“Kalau di-polling saya yakin 99 persen masyarakat Banten tidak akan memilih Al Muktabar,” katanya.
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) Uday Suhada mengatakan, KMSB sudah menyampaikan sikap, bahkan bisa dibilang yang paling awal pada persoalan Pj Gubernur Banten.
Sejak Januari 2023, KMSB telah menyampaikan pandangan tentang Pj Gubernur Banten ke DPRD Banten.
“Kami konsisten sejak awal menyampaikan kriteria, bukan sosok orang,” kata Uday.
BACA JUGA: Bus Mudik Gratis Pemprov Banten Ludes Kurang dari 24 Jam
Sampai akhirnya para tokoh pendiri Provinsi Banten turun gunung dan kembali menyampaikan aspirasi demi perbaikan di Banten.
Hal ini menurutnya dilakukan oleh para tokoh pendiri Provinsi Banten sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka terhadap kondisi Banten saat ini.
Tidak hanya para tokoh pendiri Provinsi Banten, berbagai komponen masyarakat sipil juga mengirimkan surat ke DPRD Banten. Mereka memberikan catatan, penilaian, dan masukan ke pimpinan DPRD Banten dan kepada 9 ketua fraksi DPRD Banten yang ada.
“Namun nampaknya tak satu pun pandangan para tokoh itu diindahkan oleh DPRD Banten. Ini memprihatinkan,” ujar Uday.
BACA JUGA: TKI Arab Asal Serang Banten Minta Pulang sama Bupati Serang, Alasannya Bikin Mewek
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, setelah nama calon Pj Gubernur Banten masuk, Kemendagri akan menggelar rapat pembahasan awal atau pra tim penilaian akhir untuk memastikan para kandidat memenuhi syarat.
Rapat akan dipimpin Sekjen Kemendagri dan dihadiri pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti BKN, Seskab, Sesneg, BIN, PPATK, kepolisian, dan Kemenpan-RB.
“Akan dicek apakah betul pejabat tinggi madya, apakah betul golongan IV C, bagaimana kinerja pemerintahannya dua tahun terakhir, dan lain sebagainya,” ungkap Benni dikutip Bantenraya.co.id dari radarbanten.co.id.
Setelah itu, akan diusulkan tiga nama kepada Presiden. Ketiga nama yang disodorkan adalah yang memiliki nilainya tertinggi, yang terbaik di antara yang baik.
BACA JUGA: Yuk Daftar: Pemkot Cilegon Siapkan 1.000 Kuota Mudik Gratis, Ini Syarat dan Waktu Pendaftaran
Setelah itu, akan digelar sidang pembahasan akhir atau TPA dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Mendagri, Kapolri, Menpan-RB, Kepala BKN, dan para pimpinan lembaga yang ikut dalam Pra TPA. ***
