Warga Ramai-Ramai Ubah Kartu Keluarga
Karena itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Banten agar penerimaan siswa baru dikembalikan lagi pada sistem lama, baik melalui sistem test maupun menggunakan nilai raport. Hal ini diyakininya akan dapat membuat para siswa kembali semangat belajar.
Selain soal sistem penerimaan siswa baru, dia juga berpandangan bahwa sekolah swasta seharusnya diberdayakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, semua siswa bisa sekolah di mana saja, baik sekolah negeri maupun swasta. Ini untuk memperbaiki keberpihakan pemerintah selama ini yang hanya fokus pada sekolah negeri.“Kalau selama ini kan tidak adil dengan sekolah swasta,” katanya.
Dia mencontohkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membantu sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, siswa bisa sekolah di mana saja. Pola ini menurut Furtasan bisa dicontek oleh Pemerintah Provinsi Banten. Apalagi, secara penganggaran dia melihat APBD Banten masih bisa melakukan itu.
“Saya sudah sampaikan ke Pj,. Gubernur. Aggaran itu cukup (menghabiskan berapa) karena anggaran kita mencapai 12 triliun,” ujarnya.
Bila pemberdayaan sekolah swasta ini dilakukan, kata Furtasan, maka aspirasi pendirian SMA Negeri seperti yang disampaikan warga Ciracas tidak akan ada. Sebab di daerah itu sudah banyak bermunculan sekolah swasta, salah satunya SMK PGRI.
Dia juga melihat wacana sekolah gratis di SMA/ SMK negeri merupakan agenda politik karena merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, ketika keduanya sudah habis masa jabatannya, semestinya sistem sekolah gratis ini ditinjau ulang agar tidak memberikan dampak negatif pada sekolah swasta.
