BANTENRAYA.CO.ID– Angka anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Banten masih menjadi pekerjaan rumah serius, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan, persentase anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok usia 16–18 tahun, yakni mencapai 19,78 persen.

Artinya, hampir dua dari setiap 10 remaja usia SMA di Banten tidak lagi mengenyam pendidikan formal.

Angka ini meningkat seiring bertambahnya usia anak dan jenjang pendidikan, sekaligus menandakan tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan.

BPS menjelaskan, angka anak tidak sekolah menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan sekaligus mengidentifikasi hambatan utama, mulai dari faktor ekonomi, kesehatan, hingga keterbatasan infrastruktur dan kebijakan pendidikan.

Padahal, peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan percepatan Wajib Belajar 12 tahun telah menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Salah satu fokusnya adalah mendorong anak tidak sekolah agar kembali mengakses pendidikan.

Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten Amin Rohani menilai tingginya angka anak tidak sekolah di jenjang SMA sebagai sinyal darurat bagi Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

“Ini tantangan serius bagi Pemprov Banten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Tingginya angka tidak sekolah di tingkat SMA harus dijawab dengan pemetaan masalah yang jelas. Apakah penyebabnya sudah diidentifikasi atau belum?” ujar Amin, Selasa (20 Januari 2026).

Menurut Amin, jika hasil pemetaan menunjukkan persoalan utama berada pada akses pendidikan yang belum merata, maka pembangunan sekolah baru harus menjadi prioritas dengan perencanaan yang tepat sasaran.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten juga harus melihat ketersediaan ruang kelas, apakah rasio ruang kelas sudah terpenuhi atau belum.

“Kalau masalahnya akses, pembangunan sekolah baru harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” katanya.

Amin menambahkan, program sekolah gratis yang dijalankan Pemprov Banten perlu diiringi dengan perhitungan matang terkait pemerataan akses pendidikan.

Upaya sekolah gratis menurutnya tidak cukup bila aksesnya masih timpang. “Disparitas pendidikan di Banten terlihat jelas antara Banten Utara dan Banten Selatan,” tegas Amin.

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan PATTIRO Banten, wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang menghadapi persoalan serius dalam akses pendidikan SMA.

Luas wilayah layanan sekolah dinilai terlalu besar untuk dijangkau secara efektif.

“Wilayah yang dilayani oleh masing-masing sekolah di Lebak dan Pandeglang sangat luas, masing-masing sekitar 17 kilometer persegi dan 12 kilometer persegi.

Dengan kondisi ini, membangun sekolah baru untuk menjangkau masyarakat yang tertinggal harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Tingginya angka anak tidak sekolah di usia 16-18 tahun ini menjadi peringatan bahwa target wajib belajar 12 tahun di Banten masih menghadapi jurang ketimpangan, terutama di wilayah selatan.

Tanpa intervensi kebijakan berbasis data dan pemerataan infrastruktur pendidikan, ribuan remaja Banten berisiko terputus dari masa depan yang lebih baik.

Pengamat pendidikan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Rohman mengatakan, jika data BPS tersebut valid, bahwa anak tidak sekolah (ATS) usia 16-18 tahun di Banten yang mencapai 19,78 persen merupakan sinyal darurat pendidikan menengah.

Ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran bahwa hampir dua dari sepuluh remaja usia SMA kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan formal, yang pada akhirnya akan berdampak panjang terhadap kualitas SDM, produktivitas ekonomi, dan kerentanan sosial di masa depan.

“Masalah ATS pada jenjang SMA umumnya bukan satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara hambatan ekonomi, akses geografis, dan kapasitas layanan sekolah.

China dan Singapura Investasi Rp41 Triliun di Banten

Karena itu, kebijakan sekolah gratis Pemprov Banten tetap penting, tetapi tidak otomatis menyelesaikan problem apabila jarak sekolah jauh, transportasi sulit, atau pilihan sekolah tidak tersedia di wilayah tertentu.

Dalam konteks Banten, ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan yang disebutkan dalam berita ini harus dibaca sebagai persoalan keadilan layanan publik, bukan sekadar perbedaan wilayah,” katanya.

Khusus Banten Selatan-Lebak dan Pandeglang-persoalan akses SMA perlu ditangani sebagai isu struktural.

Wilayah yang luas, permukiman yang tersebar, serta keterbatasan moda transportasi membuat biaya tak terlihat menjadi tinggi bagi keluarga: ongkos harian, waktu tempuh, dan risiko putus sekolah meningkat.

Artinya, jika Pemprov Banten hanya mengandalkan skema pembiayaan tanpa memperbaiki akses fisik dan kapasitas sekolah, maka angka ATS tidak akan turun signifikan.

Dari sisi kebijakan, kata Rohman, Pemprov Banten perlu menjalankan pendekatan berbasis data dan spasial dengan melakukan pemetaan ATS per kecamatan/ desa, peta jarak tempuh ke SMA/ SMK/ MA, daya tampung sekolah, rasio ruang kelas, serta pola putus sekolah per semester.

Tanpa peta masalah yang jelas, intervensi berisiko tidak tepat sasaran misalnya membangun sekolah tetapi tidak di titik kebutuhan, atau menambah rombel di wilayah yang sebenarnya sudah jenuh.

Rohman pun merekomendasikan beberapa langkah prioritas yang perlu dilakukan Pemprov Banten.

Pertama, perluasan akses sekolah menengah melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) atau kelas jauh/ satelit pada wilayah blank spot, terutama di Banten Selatan.

Kedua, program afirmasi transportasi pendidikan (subsidi transport, bus sekolah, atau dukungan biaya mobilitas) karena bagi banyak keluarga, kendala utama bukan hanya SPP, melainkan ongkos harian.

Ketiga, penguatan jalur alternatif yang bermutu seperti Paket C yang dikelola oleh PKBM agar remaja yang sudah terlanjur keluar sistem masih bisa kembali belajar tanpa stigma.

“Selain itu, pengelolaan ATS harus lintas sektor karena Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri.

Perlu kolaborasi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, pemerintah kabupaten/ kota, desa, dan dunia usaha melalui program dukungan anak rentan putus sekolah.

Dengan kata lain, ATS bukan hanya isu pendidikan, tetapi isu perlindungan anak dan pembangunan sosial,” ujarnya.

Terakhir, Pemprov Banten perlu menyampaikan respons yang cepat dan terbuka kepada publik.

Ketika angka ATS tinggi, publik membutuhkan kejelasan: apa diagnosanya, target penurunan ATS berapa, intervensi apa, dan di wilayah mana.

Transparansi dan kecepatan respons akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memperbaiki arah kebijakan.

“Kalau tidak segera ditangani, angka 19,78 persen ini bisa menjadi ‘generasi hilang’ pada level pendidikan menengah di Banten, terutama di wilayah selatan.

Ini bukan hanya soal sekolah, tetapi soal masa depan Banten dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan,” kata Rohman.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, adanya anak usia SMA/ SMK yang tidak sekolah mendekati 20 persen menjadi gambaran nyata masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pendidikan.

Selain angka tidak sekolah yang tinggi, partisipasi sekolah usia SMA/SMK di Banten juga masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Rata-rata lama sekolah masyarakat Banten saat ini masih di angka 9,8 tahun, yang berarti masih setara dengan lulusan SMP.

Data lainnya menunjukkan sekitar 67 persen penduduk Banten masih berpendidikan di bawah SMA, sementara lulusan SMA sekitar 34 persen dan lulusan perguruan tinggi hanya berkisar 9 persen,” kata Yeremia.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai kondisi tersebut perlu menjadi refleksi bersama, mengingat Provinsi Banten telah berdiri lebih dari 25 tahun dengan visi mewujudkan masyarakat Banten yang maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa.

Salah satu pilar penting dalam misi tersebut adalah menciptakan masyarakat yang cerdas melalui pembangunan pendidikan yang berakhlak.

Yeremia menegaskan, pembangunan pendidikan di Banten harus berbasis data kuantitatif lapangan yang akurat, disertai perencanaan matang dan pelaksanaan program yang berkualitas.

Pendanaan, lanjutnya, tidak hanya bersumber dari APBD dan APBN, tetapi juga dapat melibatkan sumber pembiayaan lain yang sah, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dia berharap program pendidikan gratis dan sekolah rakyat yang tepat sasaran serta berkualitas dapat mempercepat penurunan angka tidak sekolah dan putus sekolah, sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Banten.

Selain itu, Yeremia mendorong adanya inovasi kebijakan pendidikan lainnya, seperti pemberian bantuan pendidikan tambahan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat bersekolah dengan layak.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk yayasan pendidikan, sekolah swasta, pondok pesantren, dan dunia usaha.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap generasi Banten ke depan menjadi generasi emas yang mampu bersaing dan menjawab tantangan zamannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin belum merespons permintaan wawancara yang diajukan Banten Raya terkait persoalan ini. Meskipun WhatsApp yang bersangkutan dalam kondisi aktif. (tohir)

19 Persen Remaja Banten Tak Sekolah

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social