BANTENRAYA.CO.ID – Jumlah tenaga kerja di Provinsi Banten yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2025 ini semakin bertambah.

Berdasakan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, sepanjang 1 Januari – 31 Oktober 2025 ini sudah ada 2.300 pekerja di Provinsi Banten yang dipecat dan kehilangan pekerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi membenarkan data tersebut.

Namun, menurut Septo, PHK bukan lah kejadian yang luar biasa karena setiap hari terjadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang pekerja diberhentikan.

“Data Januari sampai 31 Oktober 2025 sudah 2.300 pekerja di Banten yang kena PHK. Memang PHK itu setiap hari juga ada.

Mungkin kontraknya habis, pekerjanya indisipliner, dan lain sebagainya,” ujar Septo, Minggu (23 November 2025).

Menurut Septo, perhatian publik biasanya meningkat ketika terjadi PHK dalam jumlah besar atau PHK massal.

Dia menjelaskan, PHK massal adalah ketika jumlah pekerja yang diberhentikan di atas dua orang. “Yang bikin heboh itu paling kalau ada PHK massal,” ucapnya.

Dijelaskan Septo, kategori PHK massal dapat terjadi jika lebih dari dua pekerja terkena PHK dalam satu perusahaan.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten baru dapat mengetahui jumlah pasti pekerja yang terkena PHK setelah menerima laporan resmi dari pemerintah kabupaten/ kota.

“Pemerintah Provinsi Banten baru tahu jumlah PHK kalau ada informasi data dari kabupaten kota,” jelasnya.

Sebelum perusahaan melakukan PHK, biasanya dilakukan komunikasi dengan dinas yang menangani hubungan industrial di daerah.

Sebelum dilakukan PHK, pihak sinas biasanya akan melakukan mediasi terlebih dahulu agar PHK tidak terjadi.

Namun apabila tidak bisa dilakukan, maka terpaksa PHK akan tetap terjadim

“Biasanya mereka akan lakukan komunikasi dengan Bidang Hubungan Industrial di kabupaten kota sebelum melakukan PHK,” tambahnya.

Septo menyebut sektor alas kaki sebagai industri yang kerap melakukan PHK dalam jumlah besar.

Ini karena pabrik alas kaki merupakan perusahaan padat karya yang banyak mempekerjakan orang. “Yang biasanya melakukan PHK massal adalah perusahaan alas kaki. Mereka kekurangan order,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kekurangan pesanan itu bukan semata kondisi pasar global, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan.

Ketika aturan tidak dijalankan, maka order akan dikurangi bahkan dihilangkan.

“Itu terjadi karena mereka tidak melaksanakan SOP perusahaan yang sudah ditetapkan sehingga tidak diberikan order,” kata Septo.

Terkait isu yang menyebutkan bahwa akan ada ribuan PHK pada 2026, Septo menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada 91.000 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Banten, dengan dinamika ketenagakerjaan yang berbeda-beda.

“Soal informasi akan ada ribuan PHK tahun 2026 belum bisa dipastikan karena baru rumor,” tegasnya.

Septo menegaskan persoalan penyelesaian PHK tidak bisa dibebankan hanya kepada Disnakertrans Banten.

OPD lain juga memiliki peran yang tidak kalah penting, misalnya dinas pendidikan yang mengatur tentang kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang bisa siap kerja.

“Persoalan PHK tidak hanya masalah dinas tenaga kerja. Dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten lalu OPD lain juga punya peran,” jelasnya.

Septo mengatakan, Pemprov Banten saat ini berharap pada pembangunan 20.000 dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bisa menyerap tenaga kerja.

Ia menilai program tersebut dapat menjadi salah satu cara pemerintah untuk membuka peluang kerja baru, sekaligus menekan dampak ekonomi dari potensi gelombang PHK ke depan.

“Saat ini Banten butuh 20.000 dapur MBG. Kalau satu dapur butuh 50 pekerja, ini akan menyerap tenaga kerja dan pengangguran,” kata Septo.

Asisten Daerah I Provinsi Banten Komarudin mengatakan, program nasional seperti MBG bisa membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Menurutnya, dana yang diproyeksikan terserap untuk program MBG melalui SPPG di Banten mencapai hampir Rp12 triliun jika seluruh SPPG berjalan optimal.

Angka itu bahkan melebihi nilai APBD Provinsi Banten tahun 2025.

“Uang yang beredar ini besar, hampir Rp12 triliun khusus untuk MBG saja di Provinsi Banten, dan itu lebih dari APBD kita.

Dampaknya langsung ke masyarakat, mulai dari petani, penyedia bahan baku, hingga tenaga kerja di SPPG,” kata Komarudin. (tohir)