BANTENRAYA.CO.ID – Rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Banten masih tergolong cukup banyak.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten mencatat, masih ada kurang lebih 200 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Banten.
Kepala DPRKP Provinsi Banten M Rachmat Rogianto mengatakan, penyelesaian rumah tidak layak huni hingga saat ini masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas.
Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten kota saat ini sedang bahu-membahu menyelesaikan rumah tidak layak huni.
Bupati Lebak Kritik Keberadaan PTPN
“Ini kolaborasi antara pihak swasta atau yayasan dengan pemerintah untuk mengurangi rumah tidak layak huni,” kata Rachmat usai acara Renovasi Rumah Layak Huni,
Instalasi Air, dan Pembagian Sembako di Wilayah Kabupaten Tangerang yang diinisiasi Yayasan Bahtera Maju Indonesia, Rabu (6 Agustus 2025).
Gubernur Banten Andra Soni mengakui masih ada ratusan rumah tidak layak huni di Provinsi Banten.
Karena APBD Provinsi Banten terbatas, dia mengajak pihak swasta untuk menyelesaikan poersoalan ini seperti yang dilakukan Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Dia mengajak semua pihak ikut menuntaskan rumah tidak layak huni.
Andra Soni Dipuji Aktivis Lingkungan, Tak Pernah Ada Gubernur Banten Sebelumnya Begini…
“Saya Gubernur Banten mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Yayasan Bahtera Maju Indonesia,
sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, dan alhamdulillah kami telah berkolaborasi selama ini dan kolaborasi ini semakin melibatkan banyak pihak,” kata Andra.
Andra mengatakan, Yayasan Bahtera Maju Indonesia berkolaborasi dengan swasta lain seperti Pundi Amal SCTV, Arwana, dan lainnya merenovasi tiga rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Tangerang.
Termausk menyediakan sanitasi air bersih untuk umum dan wakaf al Quran untuk memberantas buta aksara al Quran.
Dipadati Ribuan Warga, Pawai Budaya Kota Serang 2025 Saingi Jember Fashion Carnival
Dia berharap ke depan semakin banyak pihak swasta dan lainnya yang ikut terlibat dalam menyelesaikan rumah tidak layak huni di Provinsi Banten.
“Alhamdulillah gerakan ini terus tumbuh dan berkembang karena didasari untuk membantu tugas pemerintah dan membantu masyarakat,” kata Andra.
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Nasdem Wawan Suhada setuju bahwa perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni di Banten.
Saat ini jumlah rumah tidak layak huni masih cukup banyak sehingga perlu uluran tangan banyak pihak.
Job Fair Kota Serang Ada 30 Perusahaan Buka 800 Lowongan Kerja
“Jumlah rumah tidak layak huni 200 ribu ini menjadi PR kita bersama,” katanya.
Wawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten pasti memiliki keterbatasan anggaran. Karena itu, semua hal tidak bisa diserahkan kepada Pemprov Banten untuk menyelesaikannya.
Perlu kolaborasi dari eksekutif, legislatif, hingga swasta. Dia berharap, bila tahun 2025 ini Yayasan Bahtera Maju Indonesia baru bisa membangun 40 rumah tidak layak huni, semoga pada tahun-tahun mendatang jumlahnya akan lebih banyak lagi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bahtera Maju Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan, apa yang dilakukan yayasan dengan memperbaiki rumah tidak layak huni merupakan contoh baik yang diharapkan akan menggerakkan lebih banyak orang mampu sehingga ikut membantu.
Budi Naik Bus Tubagus, Agis Bersihkan Sampah Cibanten
Dengan semakin banyak yang membantu, maka persoalan rumah tidak layak huni ini akan lebih cepat dituntaskan.
“Memang upaya ini tidak mudah karena jumlahnya (rumah tidak layak huni) banyak. Tapi kalau kita selalu melakukan dan menjadi contoh-contoh kita harapkan ini menjadi suatu contoh yang baik,” kata Budi.
Mantan Menteri Perhubungan RI ini mengatakan, pada tahun 2025 ini Yayasan Bahtera Maju Indonesia secara bertahap akan membangun 40 rumah tidak layak huni di Provinsi Banten. (tohir)
