BANTENRAYA.CO.ID – Momentum Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 tahun menjadi refleksi perjalanan pemerintahan di bawah kepemeimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakilnya Muhammad Najib Hamas.
Keduanya dinilai sudah berada di jalur yang tepat (on the track) dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan.
Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Syaeful Bahri. Menurutnya, HUT ke-500 tahun tidak boleh dimaknai sekadar perayaan sejarah, tetapi harus menjadi momentum untuk mengukur arah pemerintahan ke depan.
“Saya melihat secara arah kebijakan sudah menunjukkan jalur yang cukup jelas. Ada upaya untuk menghadirkan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, pendidikan keagamaan, UMKM, pertanian, serta kegiatan-kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (7 Oktober 2026).
BACA JUGA : Dewan Minta Kepala Samsat Dievaluasi
Meski demikian, ia menegaskan on the track bukan berarti semua persoalan selesai. Pemkab Serang sendiri dalam LKPJ 2025 mengakui masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target optimal.
“Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kebijakan yang sudah baik itu benar-benar diterjemahkan menjadi hasil yang terukur di lapangan,” katanya.
Syaeful menilai tahun kedua pemerintahan Zakiyah-Najib harus menjadi fase akselerasi.
Jika tahun pertama membangun fondasi, maka masyarakat harus mulai melihat hasil konkret seperti pelayanan publik yang semakin cepat dan infrastruktur yang semakin baik.
BACA JUGA : Edukasi Badak Jawa ke Tamu
“Kemudian pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, pengelolaan sampah yang lebih serius, ekonomi masyarakat yang tumbuh, serta pemerataan pembangunan sampai ke pelosok,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, lima abad Kabupaten Serang harus menjadi titik balik, dari sekadar membanggakan sejarah menjadi momentum membangun masa depan.
“Pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bergerak bersama agar tagline Melangkah Bersama Menuju Serang Bahagia benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan,” paparnya.
Pihaknya juga mendorong supaya Pemerintah Kabupaten Serang melihat kembali pembangunan yang sudah dilakukan apakah jalurnya sudah benar dan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA : SMPN 22 Kota Serang Ubah Sampah Jadi Cuan Digital
“Ukuran keberhasilannya sederhana, seberapa besar masyarakat merasakan perubahan dari kebijakan pemerintah ini,” ujar Syaeful.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, di usia Kabupaten Serang yang sudah lima abad ini pihaknya menegaskan komitmennya untuk terus berbenah.
“Kami sebagai pemimpin daerah terus berupaya melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, dan membuat program-program yang berdampak dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, 500 tahun bukan angka yang sedikit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. “Kita harus belajar dari angka 500 tahun itu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengakui adanya gap antara capaian target pembangunan dalam RPJMD dengan ekspektasi masyarakat.
Secara evaluasi, semua target berjalan sesuai rencana, namun dari sisi kepuasan, masyarakat menginginkan dampak yang lebih cepat dan besar.
“Jadi sesuai tahapan target pembangunan di RPJMD, secara umum evaluasi dari Bapperida ini berjalan sesuai rencana.
Tetapi kalau bicara tingkat kepuasan apalagi ekspektasi masyarakat yang lebih besar, maka hal-hal yang langsung menyentuh ini memang belum sesuai harapan,” ujar Najib.
BACA JUGA : Dewan Minta Kepala Samsat Dievaluasi
Najib mencontohkan soal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara angka RPJMD, target pengurangan TPT sudah sesuai. Namun di lapangan, masyarakat belum merasakan dampak signifikan.
“Gap informasi itu terjadi karena ekspektasi masyarakat lebih besar dari apa yang belum kita kerjakan. Kami harapkan masyarakat memberikan waktu sesuai tahapan kita bekerja dalam momentum 5 tahun ini,” katanya.
Selain pengangguran, PR lain adalah Universal Health Coverage (UHC). Padahal Pemkab sudah masif melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pelayanan di 32 Puskesmas.
“Kenapa belum UHC? Karena fiskal daerah kita terbatas, sehingga coverage untuk warga desil 1 sampai 3 terkait PBI belum maksimal. Tetapi kebijakan mandatory itu menjadi bagian yang harus kita tuntaskan,” jelasnya.
BACA JUGA : 26 Tahun Provinsi Banten, Pembangunan Merata Untuk Semua
Untuk menekan pengangguran, Pemkab Serang mengandalkan program Naker Fest, serta kerja sama dengan BPVP/BLK Kemenaker untuk peningkatan skill anak muda dan fresh graduate.
“Ada gap, di sisi lain ada lowongan tetapi tidak serta merta diisi SDM kita, di sisi lain kualifikasi SDM kita perlu ditingkatkan skill-nya sesuai passion masing-masing,” paparnya.
Ia menegaskan pengangguran tidak bisa hanya diselesaikan lewat pabrik. Sektor informal seperti UMKM dan ekonomi kreatif harus didorong untuk mengakomodir passion anak muda milenial. Menanggapi keluhan tambang ilegal dan reklamasi, Najib menegaskan kewenangan tersebut ada di Provinsi Banten.
Namun Pemkab tetap melakukan pengawasan dan telah membentuk Satgas Pengawasan Tambang atas instruksi Bupati Ratu Zakiyah.
BACA JUGA : Budi Rustandi Salurkan Bantuan Modal UMKM
“Tugasnya bukan mengeksekusi tapi mengedukasi dan menyampaikan info kepada dinas terkait di provinsi.
Kami ajak masyarakat mengawasi bersama agar tambang hadir legal, ramah lingkungan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (andika)
