Respon DPR RI Terhadap Tuntutan 17+8: Janji Akan Tindaklanjuti Aspirasi

dpr ri
Respon DPR RI terhadap tuntutan 17+8. (Instagram/@dpr_ri)

BANTENRAYA.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa lembaganya akan merespon terkait tuntutan 17+8.

Beberapa hari ini, media sosial (medsos) dihebohkan dengan tuntutan 17+8 yang mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa tuntutan 17+8 tersebut juga menjadi poin yang disampaikan sejumlah perwakilan mahasiswa dalam audiensi yang dilaksanakan di Komplek Parlemen, Jakarta pada Rabu, 3 September 2025.

Bacaan Lainnya

“Yang disampaikan oleh adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini juga ada yang termasuk 17+8, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik dari tunjangan maupun kegiatan DPR,” kata Sufmi Dasco dikutip dari Instagram @dpr_ri.

Pimpinan DPR RI menegaskan bahwa akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa termasuk tuntutan 17+8 yang mencakup evaluasi tunjangan, peningkatan transparansi, hingga Reformasi kelembagaan.

Evaluasi dari mahasiswa tersebut akan segera dibahas bersama para pimpinan Fraksi untuk dapat menyatukan pendapat dan dijalankan sebagai komitmen DPR menjadi lebih terbuka dan akuntabel.

Adapun 17+8 tuntutan rakyat “Transparansi, Reformasi, Empati” yang beberapa waktu ini heboh di medsos dan dibagikan oleh sejumlah public figure.

Lantas apa saja isi dari 17+8 tuntutan rakyat yang ramai di medsos?

Dikutip dari Instagram @greenpeaceid, berikut 17+8 tuntutan rakyat Indonesia yang sedang ramai di medsos;

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

(Batas waktu 5 September 2025)

Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR
Tugas Ketua Umum Parpol
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis
7. Umumkan komitmen partai
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik
Tugas Kepolisian RI
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan
Tugas TNI
12. Segera kembalikan ke barak
13. Tegakkan disiplin internal
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tugas Kementerian Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK
17. Buka dialog dengan serikat buruh

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

(Batas waktu 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. ***

Author: Febby Prayoga

Pos terkait