BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membuka peluang perluasan program sekolah gratis ke madrasah aliyah (MA).
Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih menjadi persoalan di Banten.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, saat ini rata-rata lama sekolah masyarakat Banten baru mencapai 9,16 tahun.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa masih banyak warga yang belum menuntaskan pendidikan hingga jenjang menengah atas.
BACA JUGA : Swiss Belexpress Cilegon Jadi Tempat Nongkrong Anak Muda
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun ajaran 2025-2026 Pemprov Banten sudah meluncurkan program sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan sekolah khusus swasta,” ujar Andra, Minggu (18 Januari 2026).
Pogram tersebut diikuti oleh 814 SMA, SMK, dan SKh swasta, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 60 ribu siswa.
Andra mengatakan, ke depan pihaknya berencana untuk memperluas jangkauan program ke satuan pendidikan berbasis keagamaan, termasuk madrasah aliyah swasta.
Menurut Andra, tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan madrasah perlu direspons dengan kebijakan konkret agar tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan sekolah siswa.
BACA JUGA : Nikmati Sunset Indah dengan Sajian Lezat Hanya di Beach Point Anyer
“Jangkauan program ini kita arahkan juga ke madrasah aliyah. Ini bagian dari upaya menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya di jalur pendidikan agama,” katanya.
Selain itu, Andra juga menekankan peran strategis madrasah dalam pembentukan karakter.
Ia menilai pendidikan berbasis agama memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Banten.
Saat ini, Andra mengatakan jika Pemprov Banten tengah melakukan evaluasi terkait penerapan program sekolah gratis untuk madrasah.
BACA JUGA : Nikmati Sunset Indah dengan Sajian Lezat Hanya di Beach Point Anyer
“Ini akan kita diskusikan, kita evaluasi, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten dengan bekerja sama bersama Kemenag.
Harapan saya, kita bisa berkolaborasi, saling mendukung dan bisa melaksanakan Asta Cita Pak Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pendidikan,” ujar Andra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaluddin menyatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan terhadap MA swasta yang berpotensi masuk dalam program sekolah gratis.
“Ya jadi sesuai dengan arahan dari pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur, kita sedang koordinasi dengan Kemenag.
BACA JUGA : ART Culik Anak Majikan
Insyaallah akan dimulai di tahun ini. Karena awal tahun ajaran baru Juni-Juli, mudah-mudahan pada periode itu data Madrasah Aliyah sudah kita miliki,” ujarnya.
Jamaluddin menerangkan, saat ini Pemprov Banten juga tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah gratis yang telah berjalan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah penerima manfaat tidak lagi memungut biaya dari siswa.
“Saat ini kita juga masih terus lakukan evaluasi, supaya sekolah yang bermitra itu harus benar-benar menggratiskan.
BACA JUGA : Emas Perhiasan Pemicu Utama Inflasi Banten 2025
Kalau masih ada pungutan, itu akan kita evaluasi, dan bisa kita putus kerja samanya,” tegas Jamaluddin. (raffi)
