Pengusaha Enggan Pasok Batu Bara

Pengusaha Enggan Pasok Batu Bara

BANTENRAYA.CO.ID – Pengusaha batu bara di Banten mengaku enggan memasok batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

Hal itu karena harga batubara dibeli dengan harga murah, di tengah kenaikan harga pasar batu bara yang terus meningkat.

Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan identitasnya menjelaskan, harga beli batu bara sekarang sudah mencapai Rp600 ribu lebih per ton, dan diprediksi masih akan terus naik.

Namun, PLTU Suralaya dalam hal ini dikelola PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Suralaya masih membeli batu bara dengan harga lama yakni Rp500 ribu per ton.

BACA JUGA : Kemendiktisaintek Tetapkan MA Sekolah Unggulan Garuda Transformasi

“Hal ini membuat para pengusaha batu bara merugi jika memberikan pasokan dengan harga yang sangat murah, sementara batu bara yang harus dipasok kualitasnya harus tinggi,” ujarnya, Senin (22 Juni 2026).

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.

Salah satunya adalah disebabkan penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang.

Tidak hanya itu, penurunan kualitas cadangan batu bara kalori menengah dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat angka stripping ratio (SR) yang kini sudah menyentuh level 8 persen hingga 12 persen.

BACA JUGA : Program Doktor Pendidikan Untirta Sinergi Bangun Mutu Sekolah di YPI Karya Mandiri Jawilan Kabupaten Serang

Kondisi tersebut memicu wacana evaluasi harga jual di dalam negeri agar para produsen tetap mendapatkan nilai ekonomi yang wajar guna menutup pembengkakan biaya operasional.

Menurut sumber pengusaha batu bara di Cilegon, untuk permintaan dari Indonesia Power hingga saat ini tidak ada pengurangan.

Namun karena harganya tidak bersaing, maka pengusaha akhirnya tidak bisa memberikan pasokan batubara ke Indonesia Power.

“Yah kalau IP itu sebetulnya tetap permintaan deman-nya masih, hanya suplainya tidak ketemu. Harga belinya tidak ketemu, jadi dari sana Rp500 ribu sementara harga saya itu Rp600 ribu.

BACA JUGA : MTS Al Khairiyah Karang Tengah Sekolah Sang Juara

Ongkos produksi di tambangnya sudah berubah, begitu kira kira (murah) itu Rp500 ribu sampai Rp600 ribu untuk kalori rendah.

Rp500 ribu per ton kurang lebih plus minus, dari tambang sampai sini sudah Rp600 ribu lebih jadi tidak ketemu, produksi terbaru sudah di angka itu (Rp600 ribu keatas), jadi suplainya sedikit paling memenuhi kewajiban saja,” katanya, Minggu (21 Juni 2026).

Dengan kondisi tersebut, imbuhnya, jika ingin tetap produksi memenuhi target, maka IP harus menyesuaikan harga pasar dengan meminta penambahan anggaran untuk belanja batu bara.

“IP pasti akan terdampak, dia harus melakukan penyesuaian harga, pertama mungkin meminta tambahan anggaran untuk belanja barang, ujungnya nanti biaya listrik yang akan ditinjau ulang, besaran subsidinya itu bisa dikurangi. Atau melakukan efisiensi,” imbuhnya.

BACA JUGA : Program DIA KITA Bukti Nyata Komitmen Bank BJB Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas

Tentu saja, paparnya, ini kondisi yang harus cepat diambil tindakan. Sebab, akan berdampak panjang dengan kondisi produksi listrik di PLTU.

“Iyah harap-harap cemas pasti IP. Sebelumnya itu Rp500 ribu sudah bisa kerja dan harga kerja, itu sekarang di hulu (pertambangan) saja sudah Rp600 ribu, yang pasti kering di hilirnya jika tidak ditambahkan. Itu sudah pasti,” ujarnya.

Menurutnya, adanya kenaikan harga batu bara, karena juga naiknya harga produksi di pertambangan. Hal itu menjadi masalah di hulu.

Sebab, sebagian besar tambah belum menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Biasanya (RKAB) bagi para pengusaha. Bahkan, secara harga terus melakukan peninjauan ulang.

BACA JUGA : Kafe Tuvva Cilegon, Andalan Nongkrong Pelajar

“Ini persoalannya di RKAB banyak yang belum terbit, rencana kerja anggaran biasanya tahunan yang Januari sampai Juni ini hanya beberapa saja yang baru terbit, persoalannya ada di hulu itu pertama.

Jika RKAB ada itu bisa produksi, jadi tidak ada RKAB tidak bisa mengirim. IP penerima manfaat itu. Tapi, tambangnya ada beberapa yang dilakukan review terus, mau produksi kalori yang berapa,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, kendati tidak turun secara kapasitas permintaan. Namun, untuk kualitas kalori diturunkan.

Hal ada harga permintaan dengan harga pasar bisa sesuai. Sebab, jika dengan kalori tinggi mencapai 4.000 sampai 4.500 kalori itu harganya tidak bersaing.

BACA JUGA : Anyer Wonderland Seru Seharian Cuma Rp100 Ribu

“Kalau yang jelas intensitasnya agak turun, dari yang jenis kalori yang agak tinggi, kalua ini kalori rendah neh. Kalau yang kalori tinggi agak sulit karena harganya tidak bersaing,” ujarnya.

Artinya, ucapnya lagi, dengan kalori rendah maka itu akan berdampak dengan kondisi lingkungan. sebab, semakin rendah kalori maka akan semakin tinggi zat sulfur yang dihasilkan dari pembakaran. Hal itu, bisa terlihat dari asap yang keluar dari cerobong PLTU.

“Kalau itu mungkin sudah cara tersendiri blending bukan mengurangi kadar, cari yang kalorinya tinggi di blending dengan kalori rendah, jadi isunya lingkungan karena sulfurnya tinggi, karena banyak arahnya kesana.

Lihat saja cerobong asapnya, jika ada asap, itu berarti kalori rendah, jika tidak ada asap maka kalori tinggi,” jelasnya.

BACA JUGA : Program DIA KITA Bukti Nyata Komitmen Bank BJB Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Tim Humas PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya saat dikonfirmasi soal mahalnya batu bara sebagai bahan utama produksi pembangkit listrik dan apakah akan memiliki efek pengurangan kapasitas listrik yang dihasilkan belum memberikan jawaban.

Termasuk, saat ditanya soal adanya dugaan blending batubara kualitas tinggi dan kualitas rendah untuk tetap bisa memenuhi kapasitas produksi belum, Tim Humas IP belum memberikan jawaban.

Hal sama juga dilakukan PLN UPT Cilegon yang belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal efek pasokan listrik yang berkurang dari PLTU membuat PLN melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Kota Cilegon.

Sementara itu, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB) yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 belum memberikan keterangan resmi terkait isu pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah Pulau Jawa, akibat kekurangan stok batu bara.

BACA JUGA : Kemendiktisaintek Tetapkan MA Sekolah Unggulan Garuda Transformasi

Wartawan Banten Raya telah menghubungi Humas PT SGPJB Rama Yoga Hermawan, namun belum bisa memberikan keterangan secara detail.

Menurut Rama, dirinya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan manajemen sebelum menyebarkan informasi.

“Terima kasih informasinya, saya konsolidasikan dulu di internal. Untuk informasi selanjutnya akan saya kabarkan,” ujarnya. (uri/andika)

Pos terkait