BANTENRAYA.CO.ID – Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali mengalami penurunan pada tahun 2026.

Jumlah penerima manfaat tahun ini tercatat hanya sebanyak 25 ribu orang. Di tengah penurunan jumlah penerima tersebut, Pemprov Banten saat ini tengah mempersiapkan penyaluran bansos tahap pertama yang ditargetkan mulai dilakukan pada akhir Juni 2026.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman mengatakan, proses penyaluran saat ini memasuki tahap verifikasi data penerima manfaat setelah Pemprov Banten resmi menjalin kerja sama dengan Bank Banten sebagai lembaga penyalur bantuan.

“Dengan Bank Banten sebagai penyalur, sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Kemudian kita sedang verifikasi ini, kita upayakan di akhir bulan Juni ini sudah tersalurkan,” kata Lukman, Senin (22 Juni 2026).

Menurutnya, penyaluran bansos tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib dan tepat sasaran.

Namun, jumlah penerima bantuan sosial tahun ini kembali mengalami penyusutan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dinas Sosial mencatat hanya sekitar 25 ribu penerima manfaat yang akan menerima bantuan pada 2026.

“Tahun ini 25.000 orang. Mungkin di antaranya karena faktor efisiensi yang ada, sehingga kita anggarkan untuk bansos di 2026 sebesar itu,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan data arsip yang Banten Raya miliki, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan.

Di tahun 2025, Pemprov Banten mengalokasikan bansos kepada 37.741 kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp18,8 miliar.

Sementara pada 2024, jumlah penerima mencapai sekitar 65 ribu KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,5 miliar.

Sementara, di tahun ini, dengan jumlah penerima sebanyak 25 ribu orang dan nilai bantuan Rp500 ribu per penerima, total anggaran bansos yang disiapkan Pemprov Banten pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp12 miliar.

Lukman mengatakan, efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian jumlah penerima manfaat tahun ini.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait besaran efisiensi yang akan diterapkan pada Dinas Sosial.

“Kita sudah menyarankan, tapi dari TAPD belum memberikan keputusan berapa besar yang di-efisiensi di kita. Masih dihitung,” katanya.

Meski jumlah penerima berkurang, pemerintah memastikan besaran bantuan yang diterima masyarakat tetap sebesar Rp500 ribu per keluarga penerima manfaat.

Lukman berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Ia juga mengingatkan agar bantuan sosial tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

“Ya, kita harap bantuan ini digunakan secara bijak oleh para penerima manfaat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif apalagi negatif seperti judol,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, penurunan jumlah penerima bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi faktor efisiensi anggaran, tetapi juga dapat terjadi akibat perubahan data kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sebagian warga yang sebelumnya masuk kategori desil bawah kini dimungkinkan telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial.

“Itu kemungkinan karena adanya perubahan pada desil yang sebelumnya desil 1 sekarang sudah naik jadi desil 6 kan bisa aja,” kata Deden.

Deden menilai pembaruan data kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang masih membutuhkan dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

“Itu kemungkinan karena adanya perubahan pada desil yang sebelumnya desil 1 sekarang sudah naik jadi desil 6 kan bisa aja,” ujar Deden. (raffi)