CILEGON, BANTEN RAYA – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai lemah dalam menghitung atau melakukan mitigasi risiko terhadap rencana kerja anggaran (RKA). Hal itu mengakibatkan besarnya potensi risiko atau terjadinya kecurangan penggunaan anggaransaat realisasi program.
Hal itu disampaikan Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Cilegon Upik Suwardani usai acara zoom meeting dengan KPK dengan tajuk ‘Aksi Cegah Korupsi Strategi Nasional KPK 2022-2023’, yang digelar Inspektorat Kota Cilegon, Selasa (20/12).
Dikatakan, pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan OPD, yakni ketepatan menyampaikan daftar risiko. Sebab, itu menjadi landasan awal sebuah perencanaan agar nantinya tidak bermasalah saat realisasi, serta pencegahan terhadap kecurangan yang terjadi dalam anggaran.
“Jadi saat membahas korupsi, risiko itu dinilai adalah kecurangan. Ini menjadi salah satu komponen dan penilaian. Perwal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Risiko, mengharuskan OPD melakukan analisis identifikasi bersamaan dengan penyusunan RKA, sehingga tidak bermasalah nantinya,” katanya.
menurut Upik, apa yang direncanakan OPD juga harus paralel dengan visi misi yang sudah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harus dikaji secara matang, lalu dihitung mitigasi risiko, jangan sampai malah bermasalah akhirnya. Akhirnya terkendala. Jika tidak bisa dan dinilai kurang matang, maka jangan dipaksakan,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin menjelaskan, penggunaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan dan realisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dikarenakan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Jadi, kami meminta kepala OPD memanfaatkan uang Negara dengan baik, jangan sampai malah menguap dan tidak menyentuh masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Terkait dengan acara zoom meeting tersebut, Mahmudin minimal bisa mengingatkan kembali para kepala OPD terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk merencanakan, membuat program dan merealisasikan sesuai dengan ketentuan.
“Minimal ini mengingatkan kembali, terlebih sudah menjelang memasuki awal anggaran 2023,” ucapnya.
Walikota Cilegon Helldy Agustian yang ikut hadir, menyatakan, butuh terus inovasi atau sistem yang bisa memutus potensi korupsi dalam birokrasi. Untuk itu, Helldy berharap kepala OPD bisa terus membangun dukungan sistem meminimalisir dan mencegah tindak pidana korupsi atau penyelewengan terjadi.
“Di pelabuhan itu, KSOP Banten, ada sebuah sistem yang mempermudah kapal-kapal berlabuh di Banten dengan waktu yang dipersingkat. Itu bagus dan bisa dicontoh. Bahkan tadi diapresiasi kementerian,” tegasnya. (uri)
