BANTENRAYA.CO.ID – Polemik pernyataan Gubernur Banten Andra Soni yang melarang kepala OPD di Pemprov Banten meminta anggaran program kepada DPRD Banten menuai reaksi pengamat politik di Banten.
Sikap Andra Soni tersebut disebut sebagai keinginan untuk mono loyalis.
Pengamat politik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri Syaeful mengatakan, alasan mengapa Andra Soni melarang anak buahnya meminta anggaran kepada DPRD Banten karena bisa jadi dia khawatir anak buahnya akan mendua dan tidak loyal kepadanya.
Bila anak buahnya bermain di dua kaki, maka Andra tidak akan mendapatkan kesetiaan utuh dari mereka.
Peringati Hari Buruh, Pemkot Serang Bakal Gelar Donor Darah
“Jadi nanti akan ada dualisme loyalitas. Saya membacanya Andra ingin mono loyalis, tak mau OPD mendua,” kata Syaeful kepada Banten Raya, Selasa (29 April2025).
Syaeful menyatakan, loyalitas ganda memang berbahaya tidak hanya menyangkut tentang finansial, melainkan juga elektoral.
Sebab dari program yang dibuat OPD akan sangat bisa dimanfaakan untuk kepentingan elektoral, paling tidak untuk merawat konstituen.
Di lain pihak, menurut Syaeful, wajar apabila ada ketersinggungan yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Banten.
IiP Sujatna, Motivasi Pemuda Untuk Bertani
Sebab, menurut Syaeful, fungsi anggota dewan sebagai budgeting (penganggaran) melekat pada lembaga DPRD Banten.
“Apalagi, Andra sendiri pernah menjadi Ketua Badan Anggaran DPRD Banten, sehingga pernyataannya melarang OPD meminta anggaran kepada DPRD Banten seperti ingin menghapus jejak masa lalu.
Kaye sire ore mekenen bae (kayak kamu enggak begini aja), bahasa orang Cilegonnya mah,” ujar Syaeful.
Karena itu, menurut Syaeful, antara Gubernur dengan DPRD Banten sebaiknya saling menghormati satu sama lain, sebab bagaimana pun keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep yang disebut pemerintah daerah.
Peringati HUT ke-64 bank bjb Gelar Bakti Sosial Donor Darah, Wujud Nyata Kepedulian Sosial
“Sebab dalam konteks pemerintah daerah, antara lembaga eksekutif dengan DPRD merupakan satu kesatuan pemerintah daerah,” tegas Syaeful.
Sementara itu, pengamat politik dari UNIS Tangerang Adib Miftahul berpendapat bahwa apa yang dilakukan Andra Soni dengan melarang OPD meminta anggaran kepada DPRD Banten adalah sesuatu yang tepat.
Sebab yang memiliki anggaran adalah legislatif. Karena Andra tahu persis ada praktik meminta anggaran ke DPRD Banten oleh OPD, maka dia mewanti-wanti hal itu.
“Saya malah sependapat dengan Andra Soni karena tadi itu untuk memutus celah konstruksi dugaan permainan anggaran-anggaran yang hanya administratif,” katanya.
Peringati Hari Buruh, Pemkot Serang Bakal Gelar Donor Darah
Sementara terkait DPRD Banten yang gerah dengan sikap Andra, Adib mengatakan bahwa reaksi ini sangat masuk akal, karena DPRD kemudian merasa terancam.
“Keinginan-keinginan para oknum anggota DPRD yang biasa memang mendapat jatah berdalih aspirasi. Banyak kan pembangunan-pembangunan berkendali aspirasi.
Ya kalau mau jujur kan memang proyek-proyek itu sudah diploting-ploting kan gitu, oleh oknum-oknum anggota DPRD itu. Jadi kalau mereka geram menurut saya cukup masuk akal,” ujarnya. (tohir)
