Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) tahun 2021 pada 4 Oktober lalu.
Hadir pada kegiatan tersebut, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Fasilitator dari Kementerian PP dan PA, dan para peserta yang merupakan kasubbag evaluasi program dari OPD yang tergabung dalam tim focal point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Cilegon.
Plt Kepala DP3AKB Cilegon Heni Anita Susila mengatakan, kegiatan bimtek PPRG bukan yang pertama kali diselenggarakan. Keberadaan focal point PUG sebagai implementasi dari Permendagri nomor 67 tahun 2011 merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan PUG pada program perencanaan pembangunan pada masing-masing OPD tentang PUG.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih perlu peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender,” katanya kepada Banten Raya, kemarin .
Menurutnya, PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat Pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dan penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender pada input, output, dan outcome perencanaan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan sebagai indikator kinerja setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, anggaran responsif gender menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan.
“Kami berharap semua OPD di Kota Cilegon sudah menerapkan GAP (Gender analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) dalam menyusun anggaran kegiatannya. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari peserta untuk concern mengikuti kegiatan bimtek agar memiliki keahlian dalam menyusun GAP dan GBS tersebut. Kami juga berharap para peserta nantinya bisa menjadi fasilitator PPRG bagi instansi masing-masing sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pemerintah berupaya untuk terus menyosialisasikan PUG sebagai strategi kunci untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi, profesi, masyarakat, dan lainnya yang sudah responsif gender.
“Kami akan terus menjalankan komitmen untuk melaksanakan percepatan PUG melalui pemenuhan hak semua pihak guna peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan visi Kota Cilegon yaitu mewujudkan Cilegon baru yang moderen dan bermartabat,” katanya. (*)
