BANTENRAYA.CO.ID – Komisi II DPR RI resmi membatalkan seluruh agenda perjalanan dinas luar negeri. Keputusan itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI menginstruksikan agar kegiatan yang tidak mendesak dihentikan, menyusul gelombang demonstrasi yang belakangan ramai terjadi di sejumlah daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pembatalan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah.
“Sebagaimana arahan dari presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI,” kata Rifqi dikutip dari tayangan pada akun Youtube TV Parlemen, Jumat, 5 September 2025.
Ia menambahkan, Komisi II juga telah meminta sekretariat untuk mengembalikan anggaran perjalanan dinas yang sudah dianggarkan ke kas negara.
Dana tersebut, kata Rifqi, diharapkan bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Dana yang telah disiapkan, kami minta dikembalikan ke kas negara. Harapan kami, anggaran itu bisa digunakan untuk program yang lebih bersifat kerakyatan dan benar-benar pro rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Rifqi juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi penggunaan anggaran. Ia menilai masih banyak pos seremonial yang bisa digeser untuk kepentingan publik, terutama di akhir tahun anggaran.
“Kami berharap Kemendagri bisa mengecek 545 provinsi, kabupaten, dan kota. Pergeseran anggaran yang bersifat seremonial itu harus berbuah pada program pro rakyat dalam caturwulan terakhir APBN 2025 ini,” tegasnya.***
Author: Akhmad Raffi
