BANTENRAYA.CO.ID – Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar diduga melakukan endorse Caleg DPR RI dalam sebuah acara.
Rekaman suara Al Muktabar yang diduga mengendorse salah satu caleg DPR RI ini pun beredar luas.
Hingga saat ini Bawaslu Provinsi Banten belum memanggil Al Muktabar terkait dengan dugaan melakukan endorse Caleg DPR RI itu.
Bawaslu Provinsi Banten masih menelusuri dugaan pelanggaran Pemilu ini berdasarkan data yang dimiliki.
BACA JUGA:Bawaslu Banten Telusuri Dugaan Pj Gubernur Banten Al Muktabar Endorse Caleg DPR RI
Dimintai komentar tentang ini, Al Muktabar mengatakan, dia tidak mengendorse caleg DPR RI dan berniat pun tidak.
Pada saat itu, konteksnya adalah dia memberikan sambutan dalam acara Festival Budaya Surosowan yang diadakan Balai Pelestari Kebudayaan III Kemendikbud Riset dan Teknologi.
Saat itu, ada anggota DPRD Provinsi Banten yang dalam kapasitasnya mewakili Ketua DPRD Provinsi Banten.
Karena mewakili lembaga legislatif, maka sebagai eksekutif Al Muktabar memperkenalkan.
BACA JUGA:GEMA Al Khairiyah Kecam Genosida di Gaza Oleh Zionis Israel
“Pada malam hari ini ada juga anggota DPRD Provinsi Banten, mewakili Pak Ketua (DPRD Banten), yang beliau akan mencalonkan diri untuk mewakili Provinsi Banten ke DPR RI. Terima kasih Pak Furtasan (Ali Yusuf-red)” kata Al Muktabar kala itu.
Al Muktabar mengaku dia sadar saat memberikan sambutan banyak kamera yang mengarah kepadanya.
Jadi, tidak mungkin dia dengan konyolnya mengendorse caleg.
“Kalau endorse itu kan mengajak masyarakat untuk memilih, menyebutkan nomor urut,” katanya.
BACA JUGA:Rayakan HUT ke 59 Partai Golkar, Fahmi Hakim: Jangan Khianati dan Jauhi Rakyat
Sementara yang dia lakukan hanya memperkenalkan bahwa dalam acara tersebut ada perwakilan dari DPRD Provinsi Banten yang hadir dalam acara tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Provinsi Banten tengah mendalami dugaan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh Al Muktabar.
Namun hingga saat ini Bawaslu Provinsi Banten belum mengagendakan apakah akan memanggil Al Muktabar atau tidak untuk dimintai keterangan. ***
