BANTENRAYA.CO.ID – Bencana banjir kembali terjadi di beberapa desa di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel, Minggu (8 Maret 2026).
Salah satu penyebab banjir diduga akibat eksploitasi tambang yang sangat masif.
Koordinator Gerakan Masyarakat Bojonegara Puloampel (Gema BP) Ari Dailami mengaku prihatin atas banjir yang kembali melanda wilayah permukiman warga Kecamatan Bojonegara dan Puloampel yang semakin memburuk.
“Kami menilai kondisi ini semakin memburuk setiap tahunnya, tanpa ada solusi yang menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Ari menjelaskan, banjir tersebut juga disebabkan oleh kekacauan tata ruang dan degradasi lingkungan dan buruknya sistem drainase di sepanjang area pemukiman dan zona industri.
“Sempitnya jalan nasional Serdang-Bojonegoro Merak (SBM) tidak hanya menghambat mobilitas tetapi juga tidak didukung oleh bahu jalan dan drainase yang layak,” katanya.
Selain itu banjir juga disebabkan akibat aktivitas eksploitasi pertambangan di wilayah perbukitan yang sangat masif tanpa rehabilitasi lahan. Menurutnya, hal ini memicu aliran air yang langsung menghantam permukiman warga.
“Kami melihat adanya tata ruang yang kacau, pemberian izin industri dan pertambangan yang tidak sinkron dengan daya dukung lingkungan dan keselamatan warga.” jelasnya.
BACA JUGA : Mahasiswa Untirta Serang Ramadhan Bersama Anak-anak Permata Banjar Asri RW 09
Ari menuturkan, akibat bencana banjir di sejumlah desa dari dua kecamatan itu membuat warga terpaksa menjalani ibadah sahur dalam kondisi memprihatinkan akibat banjir.
“Kami sangat menyayangkan atas sikap abai baik dari Pemkab Serang maupun Pemprov Banten dalam memberikan dukungan logistik dan solusi permanen atas bencana tahunan ini,” paparnya.
Pihaknya mengaku kecewa atas sikap abai pemerintah dalam menangani dampak darurat banjir seperti tidak adanya bantuan logistik padahal sangat dibutuhkan warga di bulan suci Ramadan.
“Sangat ironis, di saat warga hendak menjalankan ibadah sahur, mereka justru harus berjibaku dengan air yang masuk ke dalam rumah. Hingga saat ini belum ada bantuan logistik dari pemerintah bagi warga terdampak,” tuturnya.
BACA JUGA : Tol Tamer Bakal Diberlakukan Ganjil Genap
Ia mengungkapkan, jauh sebelum terjadinya banjir, Gema BP sudah melakukan upaya untuk mengintegrasi bencana banjir dan melakukan upaya formal untuk memberikan masukan mitigasi bencana kepada pemerintah.
“Tidak ada satu pun ditanggapi oleh Pemprov Banten. Kami menegaskan bencana ini adalah dampak dari ketulian birokrasi,” ungkapnya.
Tokoh masyarakat Bojonegara Sufyani Sidik mengatakan, banjir yang terjadi pada dini hari merupakan banjir terparah karena ketinggian air mencapai satu meter.
“Ini banjir terparah karena tahun-tahun sebelumnya tidak kayak gini. Ada lima desa yang terdampak, tapi yang paling parah Desa Margagiri dan Desa Bojonegara,” ujarnya.
BACA JUGA : Budi Rustandi Turun Tangan Beredel Spanduk Liar
Ia menjelaskan, selain Desa Margagiri dan Desa Bojonegara ada desa lainnya yang terdampak banjir seperti Desa Ukirsari dan Desa Karangkepuh, padahal di desa tersebut tidak pernah diterjang banjir.
“Karang Kepuh yang tidak pernah banjir tapi sekarang kena. Tapi sekarang sudah mulai berkurang karena memang seperti air lewat yang tidak tertampung di sungai,” katanya.
Sufyani menuturkan, penyebab utamanya bencana banjir tersebut karena hujan deras muara airnya yang sempit dan tidak bisa menampung air dari hulu.
“Baik di Desa Margagiri maupun di alur Desa Bojonegoro juga sempit. Demikian juga di alur Desa Karang Kepuh sudah menyempit semua aliran airnya,” jelasnya.
BACA JUGA : Semarang Mountain Race 2026 Segera Digelar, bank bjb Tawarkan Program Promo Eksklusif
Ia mengungkapkan, banjir juga disebabkan oleh tata kelola pembanguan yang tidak memperhatikan jangka panjang dan kurangnya penyerapan air karena hutan yang gundul.
“Karena efek pembangunan yang kurang memperhatikan dari sisi bagaimana air ke depannya. Dari atas juga enggak terbendung karena memang hutan gundul semua, gunung gundul semua,” paparnya.
Banjir tersebut juga menyebabkan ratusan rumah dan kendaraan terendam karena ketinggian air yang mencapai satu meter.
“Di Desa Margagiri dan Desa Bojonegara itu sepinggang orang dewasa. Kami juga mempertanyakan peran pemerintah karena belum ada yang datang,” tuturnya.
BACA JUGA : Usung Konsep Luxury-Modern Homey, Alula Hotel Favoritnya Bule
Seperti diketahui, curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir memicu banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.
Pemprov Banten mencatat sedikitnya ada 52 titik banjir yang tersebar di enam kabupaten dan kota di Banten.
Berdasarkan data BPBD Banten, wilayah dengan titik banjir terbanyak berada di Kota Tangerang dengan 18 titik, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing tercatat mengalami banjir di 8 titik lokasi.
Di Kota Cilegon terdapat 6 titik banjir, serta Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang yang masing-masing mengalami banjir di 6 titik lokasi.
BACA JUGA : Nikmati Cita Rasa Autentik Kuliner Bernunsa Jepang di Tadaima
Banjir terjadi akibat meningkatnya debit air di saluran drainase dan sungai yang tidak mampu menampung air hujan pada Sabtu (7 Maret 2026) malam.
“Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kawasan permukiman warga tergenang,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, Minggu (8 Maret 2026).
Ketinggian air bervariasi, mulai dari 10 centimeter hingga lebih 1 meter. Sebagian wilayah yang sebelumnya tergenang banjir dilaporkan mulai berangsur surut setelah intensitas hujan menurun.
“Beberapa titik banjir sudah mulai surut, namun petugas masih melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang sebelumnya tergenang,” katanya.
BACA JUGA : Budi Rustandi Turun Tangan Beredel Spanduk Liar
Lutfi mengatakan, BPBD Provinsi Banten bersama pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan untuk memastikan kondisi warga terdampak tetap aman.
Ia mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir. Jika terjadi peningkatan debit air, segera melapor kepada petugas atau aparat setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
BACA JUGA : Usung Konsep Luxury-Modern Homey, Alula Hotel Favoritnya Bule
Hal itu agar bisa memperbesar ruang daya tampung dan daya dukung lingkungan agar bisa mengantisipasi banjir secara jangka panjang.
Diketahui, ribuan rumah di Kota Cilegon terendam banjir hingga ketinggian leher orang dewasa.
Banjir terjadi sekitar Sabtu malam pukul 22.30. Banjir sendiri menerjang 8 kecamatan di Kota Cilegon di beberapa kelurahan menjadi terparah.
Banjir juga menerjang sejumlah jalur protokol yang menyebabkan kelumpuhan lalu lintas, termasuk juga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon terendam.
BACA JUGA : Asnin Diganti Abdul Rohman
Cuaca ekstrem juga membuat pagar Rumah Dinas Walikota roboh dan juga pohon tumbang di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Cilegon ada 1.079 rumah terendam banjir yakni di Kecamatan Cibeber 35 rumah, Kecamatan Purwakarta 834 rumah, Kecamatan Grogol 220, sementara kecamatan lainnya masih didata untuk rumah yang terendam.
Ketua HMI Cabang Cilegon Alva menyatakan, daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Cilegon sudah sangat kritis.
Dimana, ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyangga lingkungan sudah menipis dan berganti menjadi kawasan industri dan permukiman. Bahkan, pengawasan untuk RTRW dan RTH sendiri sangat lemah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon.
BACA JUGA : Tadaima Suite Cilegon Andalan Penginapan Long Stay di Pusat Kota Cilegon
“Pemerintah terlalu memberikan ruang luas bagi pengembangan industri dan ekonomi. Namun, pemerintah lupa untuk tetap menjaga kelestarian dan RTH, sehingga ada ruang resapan disana.
Kecamatan Ciwandan itu satu kecamatan dijadikan Kawasan industri. Artinya pemerintah semakin mempercepat kerusakan,” jelasnya.
Disampaikan Alva, revisi harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab, legislative juga tidak bisa sembunyi dari tanggung jawab. Penataan RTRW yang asal-asalan, maka menghadirkan bencana sekarang.
“Legislatif juga menjadi perumus dari RTRW, maka tentu itu harus bertanggungjawab dan segera melakukan revisi,” jelasnya.
Revisi RTRW menjadi penting, ujar Alva, sebab, di Kota Cilegon sudah banyak tutupan hijau atau hutan yang dikonversi menjadi tambang, baik itu di selatan dan utara.
“Di selatan itu Cibeber, Cilegon, Citangkil dan Ciwandan sudah sangat gundul. Lalu di Utara itu ada Purwakarta dan Merak yang juga sama sudah mulai dilakukan deforestasi,” ucapnya.
Kepala BPBD Kota Cilegon Damanhuri menjelaskan, pihaknya masih mendata sejumlah lokasi banjir. Dimana, sekarang yang terdata yakni 1.079 rumah di kecamatan Cibeber, Purwakarta dan Grogol. “Masih dilakukan pendataan untuk wilayah banjir.
Yang sudah terdata yakni di Kecamatan Purwakarta terparah, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Grogol,” ujarnya. (andika/raffi/uri)
