BANTENRAYA.CO.ID – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Banten menyoroti naiknya belanja pegawai pada APBD perubahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2025.
Pasalnya kenaikan belanja pegawai itu mencapai Rp128,1 miliar.
Salah satu fraksi yang menyoroti tentang kenaikan belanja pegawai itu adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (fraksi PAN).
Melalui juru bicaranya Ishak Sidik, PAN mempertanyakan mengapa belanja pegawai mengalami kenaikan signifikan pada APBD perubahan ini.
Lahan Penertiban Eks PKL Luar Pasar Rau Terlihat Lebar
Padahal, dalam paparan yang disampaikan Gubernur Banten sebelumnya, belanja selain belanja pegawai tidak mengalami kenaikan.
“Fraksi Partai Amanat Nasional memahami terjadinya peningkatan rencana belanja pegawai dari sebelumnya sebesar Rp 2,675 triliun menjadi Rp 2,803 triliun atau hampir 30 persen dari total rencana belanja daerah tahun 2025.
Mengingat pada perubahan anggaran ini hanya belanja pegawai yang mengalami peningkatan signifikan di tengah-tengah pengurangan belanja
lainnya,” kata Ishak saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten
Guru SMPIT RJ Juarai Lomba Inovasi Pendidikan Tingkat Nasional
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (19 Agustus 2025).
Ishak menyatakan, pihaknya mengetahui bahwa pada tahun ini Pemerintah Provinsi Banten baru saja mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang merupakan gelombang pertama.
Bahkan, akan ada pengangkatan lagi PPPK untuk gelombang yang kedua.
Lahan Penertiban Eks PKL Luar Pasar Rau Terlihat Lebar
Fraksi Partai Amanat Nasional juga menyoroti penurunan terhadap target pendapatan daerah tahun 2025 pada perubahan anggaran ini dari semula sebesar Rp11,837 triliun menjadi Rp10,614 triliun atau berkurang sebesar Rp1,223 triliun atau 10,34 persen.
Terutama, penurunan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari sektor pajak malah meningkat.
“Kenapa penurunan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut terjadi? Padahal, sektor pendapatan lain seperti pajak daerah,
retribusi dan pendapatan transfer mengalami peningkatan. mohon penjelasan saudara gubernur.
Antisipasi Kembali PKL Berjualan, Pemkot Serang Pasang Pagar di Sekitar Luar Pasar Rau
Kami masih perlu mendapatkan penjelasan lebih jelas dari saudara gubernur tentang penurunan target pendapatan yang menurut kami cukup signifikan,” kata Ishak.
Meski target pendapatan menurun, namun Fraksi PAN berharap Pemprov Banten bisa mewujudkan prioritas pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
Hal itu juga sebagiamana disampaikan Gubernur Banten pada saat menyampaikan nota pengantar APBD perubahan tahun 2025.
“Meski target pendapatan menurun, kami berharap, perubahan APBD Banten tahun anggaran 2025 ini dapat mewujudkan keterpaduan
Jembatan Spelwijk Kota Serang Ditarget Awal Tahun 2026 Rampung
perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,
serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Sebagaimana harapan gubernur bahwa kita harus fokus pada sasaran prioritas pembangunan,” kata Ishak.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan tentang penurunan pendapatan yang terjadi pada APBD perubahan ini.
PDI Perjuangan menuding Pemerintah Provinsi Banten hingga saat ini belum bisa melakukan optimalisasi pendapatan.
Perkuat Sinergi, bank bjb dan MNC Finance Dorong Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor
”Kondisi tersebut, semakin meneguhkan pendapat kami bahwa Pemprov Banten hingga saat ini masih belum mampu melakukan inovasi dan kreasi dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah.
Selama ini, Pemprov Banten masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor, termasuk inovasi dan kreasi yang dilakukan juga masih dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor,” kata Ida Rosida Lutfi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Dia mengatakan, gubernur harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kami dan masyarakat Banten apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan pendapatan daerah banten turun signifikan.
Sebab dia meyakini penurunan itu bukan karena kebijakan penghapusan pajak dan denda pajak terhutang bagi kendaraan bermotor, karena target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah ditargetkan mengalami peningkatan.
Jembatan Spelwijk Kota Serang Ditarget Awal Tahun 2026 Rampung
”Penurunan target pendapatan daerah sebagaimana dokumen perubahan APBD Banten tahun anggaran 2025 direncanakan berasal dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,364 triliun atau 78,26 persen dari target sebelumnya sebesar Rp1,743 triliun menjadi sebesar Rp378,9 miliar.
Mohon penjelasan gubernur apa yang terjadi pada target pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah terebut,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni yang ditemui wartawan usai rapat paripurna tidak memberikan banyak tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut.
Dia hanya menyatakan bahwa pandangan fraksi itu akan dijawab oleh dirinya pada hari ini, Rabu (19 Agutsus 2025).
80 Warga Nyebur Kanal Surosowan Demi Kibarkan Bendera Merah Putih
“Ya alhamdulillah hari ini paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap perubahan APBD Provinsi Banten tahun 2025.
Insya Allah besok (hari ini-red) kita akan memberikan jawaban terhadap segala saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Nanti dipersiapkan jawabannya,” katanya singkat. (tohir)
