BANTENRAYA.CO.ID – Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin mengingatkan Bupati Serang Ratu
Rachmatuzakiyah dan Wakilnya Muhammad Najib Hamas untuk benar-benar mewujudkan program 100 hari kerjanya dengan baik.
Sebagai kepala daerah yang baru, Zakiyah dan Najib tidak memiliki waktu untuk berleha-leha karena masyarakat menunggu langkah-langkah konkrit di awal kepemimpinannya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Serang memiliki dinamika sosial yang kompleks serta disparitas pembangunan antara wilayah timur dan barat yang lebih industrial dan wilayah utara dan selatan yang agraris.
Pemkot Serang Siagakan 3 Mobil Demi Ringankan Warga Sukadana Saat Pindahan
Selain itu, permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang membelenggu serta kualitas pelayanan dasar masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya merata.
“Kepala daerah yang baru tidak memiliki waktu untuk berleha-leha. Kecepatan untuk membuat keputusan strategis,
serta keberanian dalam menghadapi status quo birokrasi akan menentukan arah pembangunan jangka menengah dan panjang,” ujar Muhibbin, Minggu (13 Juli 2025).
Anggota Komisi IV ini menuturkan, program 100 hari kerja bukan ruang untuk retorika politik belaka, melainkan momen ujian awal untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dan gagasan perubahan yang diusungnya benar-benar bersifat sistematik dan tidak sekedar tambal sulam.
Pedagang Luar PIR Bakal Direlokasi ke Dalam
Lebih lanjut pria yang akrab disapai Ibin ini menjelaskan, program 100 hari kerja merupakan awal untuk menunjukkan komitmen dan kapasitasnya kepemimpinan Zakiyah dan Najib, yang salah satu programnya penanganan sampah karena produksi sampah di Kabupaten Serang dalam sehari mencapai 1.290 ton.
“Program Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak,” tuturnya.
Dalam hal reformasi birokrasi, kebijakan awal berkaitan dengan peluncururan layanan perizinan terpadu berbasis digital dan penegakan merit sistem dalam pengangkatan pejabat,
pada praktiknya terjadi resistensi internal dari sebagian ASN terhadap digitalisasi yang masih cukup tinggi, terutama di level kecamatan dan desa, karena minimnya pelatihan dan infrastruktur penunjang seperti jaringan internet yang stabil.
Tolak Hapus TUTA, Puluhan Guru Provinsi Banten Salat Istighosah di Masjid Raya Albantani
“Kritik utamanyanya adalah pendekatan yang terlalu top down karena kurang memperhatikan kesiapan SDM di lapangan.
Diperlukan pendekatan yang memadukan pelatihan, insentif ASN, dan perluasan infratruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) secara simultan,” paparnya.
Kemudian, dalam bidang infrastruktur dasar berupa pebaikan jalan desa dan normalisasi irigasi menjadi prioritas dan merupakan hal yang paling kasat mata.
Muhibbin melihat beberapa ruas jalan di Kecamatan Anyer, Padarincang, dan Pontang telah mulai diperbaiki dengan skema padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.
Satu Warga Kota Serang Meninggal Gegara DBD
“Namun sebagian besar proyek masih terkonsentrasi di wilayah timur dan barat yang lebih dekat dengan kawasan industri.
Ketimpangan geografis dalam pembangunan ini harus menjadi catat penting.
Pemda perlu lebih berani menerapkan prinsip keadilan spasial wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti di Ciomas, Pamarayan, dan Tanara semestinya mendapat prioritas,” jelasnya.
Ia menilai program 100 hari kerja Zakiyah-Najib menunjukkan arah yang cukup menjanjikan namun masih perlu penguatan pada aspek pelibatan masyarakat, tranparansi anggaran, dan kesinambungan program.
Kusna Ramdani, Ingin Berhenti Merokok
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dalam pembangunan, sementara arah kebijakan tetap dikendalikan oleh elit teknokrat dan elit politik,” katanya.
Selain itu, Muhibbin juga menyoroti perlunya sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang harus berjalan beriringan demi kelancaran pembangunan,
begitu juga sinergitas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan wilayah, serta kelancaran pelaksanaan kebijakan publik.
“Dalam kontek 100 hari kerja keterlibatan Forkopimda sangat krusial, terutama dalam penegakan hukum, dan pengawasan program strategis,” ujarnya.
Anggota Fraksi Demokrat Kota Tangerang Dilaporkan ke Badan Kehormatan, Ini Jawaban Ketua DPRD
Walaupun program 100 kerja merupakan prolog dari sebuah tanggung jawab besar yang akan dijalankan lima tahun ke depan, namun kata Muhibbin,
masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang gesit dan responsif semata, tetapi juga yang konsisten, visioner, dan mampu menjalin dialog dengan warganya.
“Tantangan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi global, ancaman perubahan iklim, hingga disrupsi digital yang menuntut adaptasi yang cepat dalam pelayanan publik.
Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola yang berbasis data, kolaboratif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan inklusivitas,” tuturnya. (tanjung)
