BANTENRAYA.CO.ID – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda atau PW GP Ansor Banten mengimbau kepada masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.
Politisasi agama harus ditinggalkan, karena bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat.
Perihal imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik disampaikan Ketua PW GP Ansor Banten Ahmad Nuri.
BACA JUGA: NO HOAX! 11 Kode Voucher Shopee Hari Ini Selasa, 3 Oktober 2023, Diskon Gede-gedean Jelang 10,10
Ia mengatakan, pihaknya satu suara dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.
“Saya sebagai Ansor Banten mendukung penuh pernyataan ketum kita, jika perlu kita sosialisasi ke masyarakat, ke kader,” ujarnya, Senin 2 September 2023.
“Sudahlah, politik menggunakan agama tinggalkan. Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi kebangsaan,” katanya.
BACA JUGA: MASIH BARU! Coupon Code The Spike Volleyball Story Terbaru 3 Oktober 2023 Untuk Bangun Karakter Kuat
Nuri menuturkan, pihaknya tegak lurus dengan pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan, karena memiliki tugas sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi pendidikan kebangsaan dan politik.
“Ketum sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus saya kira,” ungkapnya.
“Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini. Jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral,” jelas dia.
Menolak Disebut Baperan
Terkait wacana Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB juga dianggap sebagai respons yang reaktif dan baperan.
BACA JUGA: 3 Rekomendasi Tempat Wisata Terbaik di Asahan Yang Cocok Staycation Bersama Pasangan
Justru, menurutnya apa yang disampaikan Menag sudah tepat, karena telah memberikan isyarat bahwa politisasi agama punya potensi memecah belah.
“Saya kira terlihat reaktif dan baperan yang seolah-olah ketum kita ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru ketum memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah,” tuturnya.
“Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi, harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama.
“Harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman,” katanya.
BACA JUGA: Warga Desa Jayasari Tuntut Keadilan, Minta Perusahaan Tambang Bertanggungjawab
Menurut Ahmad Nuri, pendapat Menag justru harus disampaikan ke tingkat lokal.
Hal itu agar warga jangan sampai terjebak dalam isu SARA, agama demi kepentingan politik.
“Banten kalau diberi sosiasilasi akan bagus. malah insiden ancaman itu tidak produktif untuk Banten,” pungkasnya. ***
