BANTENRAYA.CO.ID – Ribuan masyarakat Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel melakukan aski unjuk rasa menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyelesaikan masalah kemecaten panjang yang terjadi di wilayahnya, Senin (17 November 2025).

Warga mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk menutup semua tambang yang ada di wilayah Bojonegara-Puloampel.

Pantauan Banten Raya di lokasi, massa aksi berkumpul di lapangan bawah Gunung Santri pada pukul 08.00,

kemudian mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat ke titik aksi di Seruni atau sebelum gerbang Tol Cilegon Timur.

Aksi tersebut juga diikuti oleh puluhan sopir angkot juga mengikuti aksi unjuk rasa karena merasa terganggu dengan aktivitas truk tambang.

Tidak hanya itu, puluhan perempuan yang tergabung dalam Srikandi Bojonegera dan Puloampel juga turut menyuarakan aspirasi mereka karena merasa jengkel dengan aktivitas truk tambang di luar jam operasional.

Setelah sampai di Seruni, massa aksi langsung memblokade jalan raya dan menyampaikan orasinya secara bergantian.

Akibat adanya aksi unjuk rasa tersebut membuat jalan raya Serdang Bojonegera Merak (SBM) lumpuh total selama lebih dari delapan jam.

Dalam aksinya massa menilai kawasan Bojonegera dan Puloampel selalu dianak tirikan oleh pemerintah, karena jarang tersentuh pembangunan infrastruktur walaupun memiliki banyak perusahaan tambang dan industri.

Selain itu, massa juga menilai jalan raya SBM tidak layak disebut sebagai jalan nasional lantaran terlalu sempit dan tidak mampu menampung jumlah kendaraan.

Koordinator unjuk rasa Fahmi Adam mengatakan, inti permasalah yang diarasakan oleh masyarakat adalah maraknya truk tambang yang lalu lalang di luar jam operasional yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten nomor 567 tahun 2025.

“Pesan yang kita bawa adalah Kepgub yang kemarin turun, ternyata realiasai di lapangan tidak ada, artinya ketika jam-jam kerja, truk tambang ini terus beroperasi, sehingga kemacetannya sangat panjang,” ujarnya.

Fahmi menjelaskan, masyarakat Bojonegera dan Puloampel menuntut pelabaran jalan dua jalur empat lajur yang dinilai bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan.

“Jalan nasional ini terlalu sempit, terus buat lalu-lalang mobil tidak bisa, jadi kita meminta agar perluasan jalan SBM menjadi 2 jalur dan 4 lajur itu segera dilaksanakan. Harapan kita bisa dimasukkan ke anggaran tahun depan,” katanya.

Fahmi juga mengultimatum Gubernur Andra Soni agar melakukan penyelesaian konkret, jika tidak masyarakat bakal menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Massa meminta Gubernur Banten Andra Soni menemui mereka dan membuat nota kesepakatan. Massa juga mendesak Gubernur untuk menutup semua tambang yang ada di wilayah mereka.

“Kita akan melakukan aksi lagi besok (hari ini) dengan massa yang lebih banyak.

Tadi juga sempat dikatakan masyarakat, apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan, maka masyarakat meminta Gubernur untuk menutup semua tambang,” tegas Fahmi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang Irhamullah mengatakan, sudah banyak masyarakat yang menangis karena dampak dari pada truk tambang yang kerap menimbulkan kecelakaan.

“Sampai detik ini pemerintah tidak bisa melihat Bojonegara dan Puloampel, jangan sampai masyarakat Bojonegara dan Puloampel dianaktirikan, kami masyarakat Bojonegara pantang mencabut golok untuk dimasukan kembali,” ujar Irham yang juga warga Kecamatan Puloampel itu.

Sementara itu, sekitar pukul 10.30, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan didampingi Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana datang menemui massa aksi.

Namun kedatangannya justru ditolak massa yang menuntut kehadiran Gubernur Banten Andra Soni.

Bahkan Deden sempat menghubungi Gubernur Banten Andra Soni dengan video call whatsapp, namun upaya tersebut tidak membuat massa aksi tenang.

Dalam video call tersebut Andra hanya mengatakan akan menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bojonegara dan Puloampel. “Ada aspriasi kita dengarkan dan kita tindak lanjuti,” ujar Andra singkat.

Dalam kesempatan itu, Sekda Banten Deden mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan mengakomodir apa yang dikeluhkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Terkait dengan jalan karena kewenangannya ada di pemerintah pusat, tadi Bupati Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) juga sempat telepon, bahwa Kamis besok akan menemui Kementerian PUPR melakukan pembahasan peningkatan kapasitas jalan,” ujarnya.

Dede juga mengatakan akan mengkaji dan mempelajari dasar hukum untuk penyetopan truk tambang yang berasal dari luar Provinsi Banten, untuk mengurangi dampak kemacaten yang terjadi di wilayah Bojonegara dan Puloampel.

“Tadi saya sampaikan kita pelajari, karena kita juga tidak boleh mengeluarkan keputusan yang juga bertentangan dengan peraturan lainnya. Jadi nanti akan kita pelajari, akan kita analisa,” katanya.

Deden juga sempat berdialog dengan massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi, kemudian ia juga menghubungi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah untuk menanggapi massa aksi melalui sambungan telepon.

Zakiyah mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi menjadi masukan yang sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Serang.

“Insyaallah Kamis Kementerian PUPR akan menerima kami, salah satu yang akan kami sampaikan bahwa kami mengusulkan untuk peningkatan jalan SBM untuk dilebarkan, sehingga itu aktivitasnya nanti tidak macet,” ujarnya dalam sambungan telepon.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan mengusulkan adanya jembatan layang yang ada di kawasan industri Wilmar untuk mengurai kemacetan di jalan raya SBM.

“Semoga apa yang kami usulkan ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi Kementerian PUPR.

Secara pribadi dan pemerintah daerah mohon doa dari semua warga yang saya cintai, semoga niat baik kami semua itu mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkapnya. (andika)

Gubernur Di Desak Tutup Semua Tambang

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social