SERANG, BANTEN RAYA- Meski ada rencana penghapusan tenaga honorer, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2023 ini masih mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer. Total anggaran yang disiapkan untuk honorer mencapai Rp270 milliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengatakan, tahun 2023 ini pihaknya masih menganggarkan gaji untuk para pegawai non ASN di Provinsi Banten selama satu tahun. Bahkan, itu juga termasuk dengan tunjangan hari raya (THR) bagi para honorer di lingkungan Pemprov Banten. “Kita masih menganggarkan untuk non PNS untuk satu tahun ini,” kata Rina, Rabu (15/2/2023).
Ditanya soal Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang berisi tentang penghapusan honorer mulai 28 November 2023, Rina mengaku penganggaran itu juga menyesuaikan dengan SE Menpan RB tersebut. Penganggran tidak sampai dengan bulan di mana SE itu akan berlaku. “Satu tahun enggak sampai Oktober atau November sesuai SE,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki Banten Raya, honor yang diterima para honorer di Provinsi Banten saat ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Adapun rinciannya adalah honorer dengan tingkat pendidikan SD sampai SMP mendapat honor sebesar Rp1.800.000. Honorer dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK mendapat honor sebesar Rp1.950.000. Sedangkan honorer dengan tingkat pendidikan D3 mendapat honor Rp2.100.000. Mereka yang memiliki pendidikan D4 sampai dengan S1 mendapat honor Rp2.250.000. Terakhir, honorer dengan pendidikan S2 memiliki honor Rp2.500.000.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada revisi atau pencabutan aturan tentang menghapuskan tenaga honorer yang rencannya akan dilakukan pada November 2023 ini. Meski demikian, dia meminta agar para honorer di Provinsi Banten tetap fokus bekerja.
Nana mengatakan, di Pemprov Banten saat ini ada sekira 16 ribu honorer. Pada tahun 2021, sekira 1.030 orang honorer sudah diangkat menjadi PPPK. Lalu pada tahun 2022 juga dibuka perekrutan PPPK untuk 714 orang yang saat ini masih berproses.
“Untuk tahun ini juga akan dibuka perekrutan PPPK untuk tenaga kesehatan dan pendidik, tapi untuk tenaga teknis dan administrasi belum ada karena masih menyelesaikan yang tahun 2022,” ujarnya. (tohir)
