BANTEN RAYA.CO.ID – Ribuan pegawai non-PNS atau tenaga honorer di Kota Cilegon yang tergabung dalam Forum Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer atau Fortrah) Kota Cilegon bersama tenaga honorer dari kota/kabupaten Se-Provinsi Banten telah melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023.
BACA JUGA :Wacana PPPK Paruh Waktu Dinilai Tidak Tepat, Fortrah Cilegon Tuntut Pengangkatan PNS atau PPPK
Presidium Fortrah Kota Cilegon Muhammad Fathoni, memimpin langsung aksi para tenaga honorer tersebut menuju Gedung DPR RI dan Kemenpan-RB di Jakarta.
Dalam Orasinya, Fathoni menuntut agar honorer di Kota Cilegon dapat diangkat langsung tanpa tes maupun melalui jalur afirmasi untuk menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga ada kepastian status 3.475 orang honorer tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Hal tersebut dilakukan mengingat nasib honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi, kian tidak jelas sehubungan dengan rencana penghapusan pegawai tenaga honorer yang direncanakan mulai berlaku pada 28 November 2023 mendatang.
“Dengan sangat tegas, kami menuntut agar Revisi UU No 5 Tahun 2014 segera disahkan oleh DPR RI. Dengan pengesahan Revisi UU ini, kami berharap setiap tenaga honorer di Provinsi Banten dapat diangkat menjadi ASN/PPPK demi masa depan kami yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, Fathoni mengatakan, pihaknya mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait pengangkatan honorer menjadi ASN/PPPK.
“Kami juga mengajukan tuntutan kepada Presiden agar segera menerbitkan PP baru. Dengan adanya PP yang baru, kami berharap kesenjangan status dan hak-hak yang sama dapat diatasi serta membuka pintu selebar-lebarnya untuk kesempatan yang setara bagi kami,” ujarnya.
BACA JUGA : Fortrah Tuntut Pemkot Cilegon Lobi Pemerintah Pusat terkait Pengangkatan Honorer Menjadi P3K dan PNS
Fathoni mengungkapkan, perlakuan adil melalui afirmasi dalam seleksi ASN/PPPK juga perlu diberlakukan.
“Kami ingin perlakuan yang adil melalui afirmasi seleksi ASN/PPPK. Kami percaya bahwa semua tenaga honorer memiliki potensi yang sama,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fathoni menyampaikan agar para honorer diberikan poin tambahan atau mekanisme khusus yang memastikan kesempatan yang setara dalam proses seleksi seperti sama halnya yang sudah diberikan untuk tenaga Guru dan tenaga kesehatan.
“Kami bergerak bersama dalam semangat perubahan. Aksi damai yang kami lakukan adalah bentuk perjuangan kami untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi pelayanan publik yang lebih unggul. Semoga kami bisa meraih pengakuan dan kesejahteraan yang telah lama dinanti,” jelasnya.
Salah satu tenaga honorer di Kota Cilegon, Muhammad Ikbal menyatakan bahwa dengan adanya kejelasan nasib tenaga honorer tentu bisa membuat suasana bekerja lebih nyaman.
“Kami bekerja kadang seperti tidak mengenal waktu. Semua tugas yang sudah diberikan kepada kami, kami selesaikan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Hal yang sama disampaikan Haryanto yang sudah cukup lama menjadi tenaga honorer di salah satu OPD di Kota Cilegon. Menurutnya, apa yang dituntut oleh para honorer bukanlah sesuatu hal yang berlebihan. Mengingat, beban tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan tenaga honorer juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sama halnya dengan para pegawai ASN lainnya.
“Semoga apa yang kami cita-citakan, bisa menjadi pegawai ASN dapat terkabul dan menambah semangat kerja serta semangat pengabdian kami,” ujarnya. ***
