BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah menghadapi tantangan besar terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU).
Minimnya PJU ini terungkap dalam acara reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun 2025-2026 masa bakti 2024-2029 di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Rabu (12 Februari 2026).
Ada lima anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang yang melakukan reses ke Pemkot Serang yakni Juheni M Rois fraksi PKS, Nia Purnamasari fraksi PDI Perjuangan, Teguh Ista’al fraksi Golkar, Djasmarni fraksi Nasdem dan Encop Sopia fraksi Gerindra.
Anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang Teguh Ista’al mengatakan, Kota Serang masih banyak membutuhkan PJU untuk dapat menerangi enam kecamatan yang ada di ibukota Provinsi Banten ini.
BACA JUGA : Musisi Nasional Ramaikan Hari Musik Nasional 2026 di Banten
“Kebutuhan PJU di Kota Serang kurang lebih mencapai 6.000 titik,” ujar Teguh, kepada Banten Raya.
Untuk merealisasikan kebutuhan Kota Serang, ia mengaku pihaknya akan mengsinergikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar bisa membantu Kota Serang agar bisa lebih terang lagi, sehingga dapat meminimalisir tindak kriminalitas di malam hari.
“Ke depannya kita akan bersepakat bagaimana caranya Kota Serang bisa menyala,” ucap dia.
Dalam reses tersebut, pihaknya juga menerima aspirasi lain terkait terkait gedung exhibition hall, infrastruktur jalan, penanganan pedestrian di Kota Serang.
BACA JUGA : Tak Hanya Seremonial, HPN 2026 di Banten Dorong Pariwisata dan UMKM Lokal Bergerak
“Yang pasti kami juga menerima masukan dari pemerintah kota tadi terkait gedung exhibition hall, jalan lingkungan pasti, dan penanganan pedestarian ke depan.
Karena memang kita tahu keterbatasan yang ada, apapun itu pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota insya Allah ke depan Kota Serang bisa lebih baik,” ujarnya.
Teguh mengatakan, Pemprov Banten juga gerak cepat dalam mengurai titik-titik genangan yang ada di Kota Serang dengan cara menormalisasi sungai Cibanten dan irigasi DI Cibanten.
“Penanganan banjir karena memang itu banyak keterlibatan baik balai, maupun Pemprov dan Pemkot. Saya melihat Kota Serang sudah gercep.
BACA JUGA : Dari Persiapan hingga Kemandirian, bank bjb Hadirkan Solusi Pensiun Produktif
Gercep dalam penanganan banjir, kami Pemprov pun turun untuk mengurai titik-titik genangan yang ada, banyak normalisasi yang kita lakukan dan normalisasi nah sedang dilakukan ini normalisasi irigasi DI Cibanten,” katanya.
Disinggung mengenai penetapan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten, Teguh mengaku pihaknya akan terus mengawal agar bisa membantu percepatan penetapan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.
“Saat ini masih dikaji insya Allah kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur. Kita akan kawal agar penetapan Kota Serang ini bisa segera dilaksanakan saat ini posisinya ada di Kemendagri,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Nasdem, Djasmarni mengatakan, dalam kondisi musim hujan pihaknya banyak menemukan di lapangan seperti jalan rusak, drainase mampet, dan sampah yang terawa arus banjir.
BACA JUGA : Budi Rustandi Cek Normalisasi Irigasi Cibanten
“Jadi kalau kita lihat resesnya sebenarnya reses kita belum selesai. Masih ada waktunya sampai tanggal 14 Februari.
Tapi karena beliau minta kita harus mempresentasikan ya kita berikan dulu. Pada umumnya sama yang kita temukan antara jalan, drainase, penerangan sama sampah. Titik beratnya itu ya,” ujar Djasmarni.
Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra Encop Sopia mengatakan, banyak aspirasi yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang dalam reses masa persidangan kedua ini, mulai dari penerangan jalan umum, penanganan sampah, dan penguatan pelayanan posyandu.
“Semuanya urgen ya pertama mengenai penerangan jalan di Kota Serang. Kemudian penanganan sampah. Kemudian yang ketiga penguatan posyandu karena ini berkaitan dengan asupan gizi mulai dari sarana prasarana posyandu,” ujar Encop.
BACA JUGA : Tak Hanya Seremonial, HPN 2026 di Banten Dorong Pariwisata dan UMKM Lokal Bergerak
Terkait aset Kabupaten Serang yang masih belum seluruhnya diserahkan kepada Pemkot Serang, ia menuturkan bahwa perlu adanya pengawalan dari Pemerintah Provinsi Banten. “Itu perlu ada pengawalan dari Pemprov Banten juga,” ucap dia.
Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, Pemkot Serang menerima aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang terkait pembangunan infrastruktur, penerangan jalan umum dan lain-lain.
“Tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kemampuan daerah dan in syaa Allah akan menjadi program prioritas dari Pemerintah Kota Serang,” ujar Budi, kepada Banten Raya.
Budi juga minta dukungan dari anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang terkait penyelesaian aset Pemkot Serang yang hingga kini masih belum seluruhnya diserahkan kepada Pemkot Serang.
BACA JUGA : Tak Hanya Seremonial, HPN 2026 di Banten Dorong Pariwisata dan UMKM Lokal Bergerak
Selain itu, ia juga meminta anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang ini dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam penanganan banjir, dan penanganan infrakstrutur di Koa Serang.
“Terkait aset tolong mohon dibantu termasuk beberapa usulan kami yang menjadi kewenangan provinsi juga kami sampaikan kepada mereka termasuk berkolaborasi terkait penanganan banjir, termasuk penanganan infrastruktur untuk bersama-sama berkoordinasi dengan saya.
Jadi apapun hal itu yang namanya mewakili daripada pemerintah Kota Serang mereka adalah wakil rakyatnya agar bersama-sama mendampingi saya turun ke bawah dan mencari solusi bareng-bareng karena Kota Serang juga itu berkat mereka juga,” ujar. (harir)
