BANTENRAYA.CO.ID – Aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa, organisasi sipil, dan publik figur ramai dalam beberapa hari terakhir.
Uniknya, kali ini gerakan rakyat diperkuat oleh sejumlah influencer, termasuk Andovi Da Lopez, yang menggagas 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai refleksi keresahan publik terhadap pemerintah dan DPR.
Andovi menjelaskan bahwa meskipun dirancang secara cepat, tuntutan ini disusun dengan melibatkan banyak pihak.
“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” ujarnya.
Penggalangan dukungan dilakukan secara kolaboratif dengan sejumlah figur publik lain seperti Salsa Erwin dan Jerome Polin.
Langkah ini dilakukan demi memastikan aspirasi tersebut memiliki gaung yang lebih luas di masyarakat.
Tuntutan tersebut dibagi ke dalam dua kategori: 17 tuntutan mendesak yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, dan 8 agenda reformasi yang dijadwalkan selesai paling lambat 31 Agustus 2026.
Dikutip Bantenraya.com dari fin.co.id, berikut adalah poin-poin yang ada pada 17+8 tuntutan rakyat.
Isi 17 Tuntutan Mendesak
1. Bentuk tim investigasi independen atas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat pelaku kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh mengenai upah minimum dan sistem outsourcing.
Isi 8 Agenda Reformasi
1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta perkuat pengawasan eksekutif.
3. Susun reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Pastikan TNI sepenuhnya kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. ***
Author: Tohir Banten Raya
