BANTENRAYA.CO.ID – Puluhan boks atau nampan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari terbuang di sejumlah sekolah di Kota Cilegon.

Hal itu karena ada banyak siswa yang malas makan menu MBG. Akhirnya, makanan itu diminta warga dan dijadikan pakan ternak.

Seorang guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Cilegon yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan, rata-rata per hari ada hampir 25 sampai 30 boks atau nampan MBG yang tidak dimakan siswa.

Itu terjadi karena ada siswa yang tak masuk sekolah dan memang tidak doyan atau malas memakan MBG.

“Yah kadang buat guru, buat penjaga sekolah sisanya. Tapi kebanyakan memang diminta warga untuk dijadikan pakan ternak. Rata-rata per hari di kami saja itu pasti 25 boks lebih.

Karena ada siswa yang tidak masuk dan memang tidak dimakan karena alasan tidak enak,” katanya, Selasa (11 November 2025).

Sumber ini meyakini kejadian serupa tidak hanya di sekolah tempatnya mengajar saja. Namun di sekolah lainnya juga mengalami hal yang sama.

“Pasti ada satu atau dua anak yang tidak masuk sekolah di satu kelas, atau yang tidak memakannya.

Tinggal dikalikan saja jumlah kelasnya yang rata-rata ada 12 kelas, artinya ada sekitar lebih rata-rata 12 boks menu MBG tidak dimakan karena siswanya tidak masuk,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, tidak semua siswa mau makan MBG. Menurutnya, selalu ada satu atau dua siswa di dalam satu kelas yang memang tidak mau makan MBG. Artinya ada sekitar rata-rata 12 orang lagi yang tidak memakannya.

“Rata-rata SD itu 12 kelas, kalau tidak masuk satu orang setiap kelas, itu sudah 12 boks tidak ada yang makan. Lalu, pasti ada siswa di kelas itu yang tidak doyan MBG, tinggal rata-rata saja kalau satu orang itu sudah 12 orang lagi.

Itu saja sudah 24 orang dan biasanya lebih dari itu setiap harinya. Sementara dari dapur umum itu pasti mengirim lengkap dengan jumlah data siswa setiap harinya,” paparnya.

Artinya, lanjutnya, jika jumlah sekolah penerima ada 50 sekolah tinggal dikalikan rata-rata 25 boks per hari yang tidak dimakan, maka hamper kurang lebih 1.250 boks yang terbuang setiap harinya.

“Ada ribuan boks, artinya jika ada 50 sekolah menerima. Tinggal kali saja di Kota Cilegon berapa jumlah sekolah yang menerima, itu kalau SD. Untuk SMP itu bisa lebih dari itu karena bisa sampai 30 kelas lebih di SMP, belum lagi yang SMA,” ucapnya.

Soal adanya Dapur Umum MBG atau Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi syarat atau izin dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, ia mengatakan bahwa sekolah tidak berani melakukan penolakan.

Sebab, semuanya diharuskan menerima. “Kami terpaksa menerima, sekolah bisa apa sekarang. Apalagi ini program pusat,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, ada rasa khawatir dari pihak sekolah, sehingga sebelum dibagikan biasanya ada petugas yang piket untuk mencicipi dan mengeceknya.

“Pasti dicek. Yah khawatir, tapi tadi itu sekolah bisa apa sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Suhanda belum menjawab konfirmasi Banten Raya soal jumlah siswa dan sekolah penerima MBG di Cilegon.

Namun sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Ratih Purnamasari menjelaskan, secara data ada 19 dapur umum MBG di Kota Cilegon. Rinciannya, 18 dapur sudah beroperasi dan 1 dapur belum.

Dari 18 dapur yang sudah beroperasi tersebut, 9 dinyatakan belum memenuhi syarat setelah dilakukan Inspeksi Kesehatan lingkungan (IKL), pemeriksaan laboratorium ada 4 memenuhi syarat dan 5 baru beroperasi dan segera dilakukan inspeksi.

“Untuk 9 dapur SPPG yang belum memenuhi syarat terkait penilaian IKL dan pemeriksaan laboratorium akan dilakukan pembinaan dan perbaikan terhadap hasil temuan, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian ulang untuk inspeksi dan pemeriksaan laboratorium,” jelasnya.

Ratih mengatakan, untuk dapur SPPG sendiri diberikan waktu 1 minggu perbaikan terhadap hasil pemeriksaan, dan apabila ada SPPG yang tidak bersedia melakukan perbaikan,

rekomendasi SLHS tidak dapat diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 17 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMK 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan.

“SLHS tidak akan diterbitkan sesuai PMK jika tidak dilakukan perbaikan. Dalam hal pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan baru ada 206 peserta dari 564 peserta.

Pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan sebanyak 564 peserta, telah mengikuti pelatihan melalui plataran sehat sebanyak 206 peserta,” ujarnya

5 Dapur Umum MBG yang baru beroperasi sendiri, jelas Ratih, segera dijadwalkan melakukan IKL.

“Untuk 5 dapur yang baru beroperasi minggu ini akan dijadwalkan untuk penilaian IKL dan pemeriksaan laboratorium,” ucapnya. (uri)