Merasa Dianaktirikan Pemerintah, Guru PAI Curhat ke Komisi I DPRD Provinsi Banten
“Yang punya kekuatan adalah daerah, maka kami minta pemda mengalokasikan P3K buat guru PAI,” katanya.
BACA JUGA: Lima Instansi Gabung ke MPP Kota Cilegon, Bukti Pemkot Cilegon Permudah Layanan ke Masyarakat
3 Tuntutan Para Guru
Dalam audiensi itu, kata Mustahdi, dia mengajukan 3 tuntutan, yaitu agar Pemprov Banten membuka rekrutmen P3K untuk guru PAI.
Kedua agar Pemprov Banten membantu pendidikan profesi guru (PPG) bagi guru PAI yang sudah lulus tes karena masih banyak yang nunggu antrean.
Ketiga melakukan inpassing atau menyamakan besaran inpassing guru PAI dengan guru mata pelajaran lain.
“Untuk PPG, kalau sudah PPG maka guru honorer bisa mendapatkan sertifikasi,” katanya.
BACA JUGA: 15 Ucapan Selamat Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-11 Tahun 2023, Inspiratif serta Penuh Makna
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ahmad Jazuli Abdillah mengatakan, pihaknya berkomitmen memperjuangkan nasib para guru PAI.
Meski mereka memiliki pengetahuan dari kampus yang di bawah naungan Kementerian Agama RI, namun ilmu tersebut mereka pergunakan untuk mengajar di sekolah umum.
Sehingga demikian menurutnya Pemprov Banten lebih berhak memperjuangkan mereka dibandingkan dengan Kanwil Kemenag Provinsi Banten.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, keberadaan para guru PAI ini sangat penting karena mereka mengajarkan agama dan moral kepada para siswa.
