BANTEN RAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Upaya ini dilakukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional yang dinilai mulai membebani daya beli masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten M Nasir menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir kenaikan harga sepihak yang melanggar Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jika ada pedagang yang menjual melebihi HET bakal ditindak tegas.
BACA JUGA : Allisa Resort and Hotel Ramaikan Suasana Ramadan Bersama Pelaku Usaha
“Saber Pangan ini adalah tim yang memang untuk menjaga agar pangan itu stabil, tidak boleh ada harga-harga di atas HAP atau HET.
Jadi siapa pun yang bermain pasti akan diberikan sanksi, jadi sangat tegas,” ujarnya, Minggu (22 Februari 2026).
Menurutnya, tim Satuan Tugas Pangan membuka posko di Polda dan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) setiap hari.
Pengawasan dilakukan hingga ke rantai pasok, termasuk rumah potong hewan (RPH) dan distributor.
Ia mencontohkan temuan di wilayah Tangerang Selatan saat harga daging melonjak.
Tim gabungan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktorat Jenderal Peternakan menemukan adanya kenaikan Rp1.000 pada bobot hidup sapi yang tidak memiliki dasar kuat.
“Kita telusuri itu tidak berdasar karena di feedlot-nya di Subang tidak menaikkan. Sehingga kita ambil tindakan, dia harus memberikan keterangan pers atau ditutup atau dicabut usahanya,” tegasnya.
Selain faktor spekulasi, Nasir juga menuturkan jika Pemprov telah memetakan persoalan cuaca sebagai penyebab kenaikan harga cabai.
BACA JUGA : Allisa Resort and Hotel Miliki Tipe Kamar Terlengkap
Tingginya curah hujan membuat sebagian petani menunda panen, sehingga pasokan berkurang dan harga melonjak.
“Kemarin harga di tingkat petani sudah Rp85 ribu, sehingga di pengecer bisa sampai Rp100 ribu. Itu memang karena pasokan kurang akibat cuaca,” jelas Nasir.
Nasir menyampaikan, sebagai langkah intervensi, pihaknya mengaku jika Pemprov akan memfasilitasi subsidi biaya transportasi agar distribusi dari daerah surplus tetap lancar dan harga di pasar tidak melonjak tajam.
Lebih lanju Nasir juga mengatakan, wilayah pengawasan difokuskan pada daerah yang menjadi barometer ekonomi nasional seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, mengingat fluktuasi harga di wilayah tersebut dapat berdampak lebih luas.
BACA JUGA : Menteri Koperasi Minta Koperasi Perangi Bank Keliling
Ia memastikan, pengawasan tidak akan bersifat sementara, melainkan dilakukan konsisten hingga Idulfitri.
“Nah, ini upaya-upaya yang memang dilakukan untuk menjaga agar di kondisi Ramadan sampai Lebaran nanti ini tidak terjadi lonjakan harga,” jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya, senada dengan apa yang disampaikan M Nasir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten,
Iwan Hermawan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyiapkan langkah antisipatif dengan menelusuri rantai distribusi dari pasar hingga tingkat agen.
BACA JUGA : Allisa Resort and Hotel Miliki Tipe Kamar Terlengkap
Hal ini dilakukan karena menyusul masih ditemukannya komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah pasar tradisional.
“Kalau memang di pasar ini mereka di atas HET itu kenapa? Misalkan kita tanya, ‘dari agennya sudah tinggi.’ Nah kita ke agennya.
Nah itu sampai di-tracking sehingga bisa kita temukan benar-benar titik awal di mana penyebab atau pemicu kenaikan harga itu,” ujar Iwan.
Ia memastikan pengawasan akan terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
BACA JUGA : BJB Tandamata Rencana Solusi Keuangan Pribadi dan Bisnis yang Menjanjikan
“Kita ingin harga tetap dalam koridor yang wajar. Kalau ada lonjakan yang tidak rasional, pasti kita telusuri sampai ke hulunya,” ujar Iwan. (raffi)
