BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan pencairan dana program sekolah gratis untuk SMA/SMK Swasta akan dilakukan dalam dua tahap.
Hal itu dilakukan karena menyesuaikan proses verifikasi data siswa di data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai tahapan untuk pembuatan rekening Bank Banten.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banten Lukman mengatakan, saat ini baru 53 ribu dari total 76 ribu siswa yang datanya sudah clear dan siap dibuatkan rekening di Bank Banten.
“Total ada 53 ribu siswa yang sudah bisa ditarik ke Dapodik. Yang sudah clear, yang sudah bisa dibuatkan rekening Bank Banten.
Warga Bangkonol Kirim Sampah ke Setda dan DPRD
Sisanya masih proses karena ada juga kasus satu nama tapi NIK-nya dobel, atau nama ibunya berbeda. Itu yang sedang diinventarisir,” kata Lukman kepada wartawan, Rabu (13 Agustus 2025).
Lukman menjelaskan, sekolah yang sudah selesai verifikasi akan menerima pencairan sekaligus untuk Juli-Agustus.
Sementara, untuk sekolah yang belum selesai proses verifikasi akan menerima pada tahap kedua dengan tambahan satu bulan pencairan.
“Kalau sekolahnya sudah clear, kita sekali bayar Juli-Agustus. Yang belum, nanti sekaligus Juli-Agustus-September.
Jadi nanti yang sudah cair di tahap pertama, September hanya sebulan saja. Untuk selanjutnya nanti akan dicairkan setiap bulan.
Kecuali di Januari dan tahun ajaran baru. Karena itu kan biasanya anggaran masih dalam tahap proses,” jelasnya.
Saat ditanya akan disalurkan mulai tanggal berapa, ia mengatakan tahap pertama pencairan direncanakan berlangsung pada 25-27 Agustus 2025.
“Kita bayarkan nanti setiap tanggal 25 setiap bulannya. Tapi mungkin tadi, untuk Januari-Februari dan tahun anggaran baru yang biasanya menyesuaikan proses pengesahan anggaran, itu dirapel seperti sekarang,” tandasnya.
Sambut HUT RI ke 80 , Kemenag Kota Tangerang Launching Senam Bersama
Lebih jauh Lukman mengatakan, melalui skema yang akan pihaknya lakukan ini, ia minta agar pihak sekolah swasta tidak menjadikan alasan untuk tidak membayarkan gaji para gurunya tepat waktu.
“Betul memang ada yang bilang gurunya saat ini belum digaji. Tapi kan kita sekolah gratis itu untuk kelas 10. Kelas 11 dan 12 masih bayar.
Masa gara-gara satu angkatan gratis, dua angkatan lainnya jadi nggak dibayar? Kecuali kalau semua angkatan gratis, baru masuk akal.
Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan atau keluhan kalau guru tidak digaji karena sekolahnya ikut ke dalam program sekolah gratis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Kepala SMK Swasta Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan menjelaskan, saat ini proses yang berjalan di lapangan adalah pendataan siswa sebagai dasar pencairan bantuan.
“Sekarang itu tinggal pendataan untuk pengurusan pembukaan rekening di Bank Banten. Tapi itu kan harus ada NISN, KTP orang tua, dan kartu lahir. Walau NPWP orang tua sih nggak wajib,” kata Ali Subhan.
Ia menegaskan, syarat administrasi tersebut penting karena bantuan hanya diberikan kepada warga Banten. “Di Pergub itu ketentuannya untuk keluarga Banten. Kalau orang luar Banten kan nggak bisa gratis,” imbuhnya.
Menurut Ali, proses pemberkasan tidak menjadi persoalan besar karena sekolah memang telah terbiasa mengelola dokumen serupa untuk program lain seperti PIP (Program Indonesia Pintar).
Warga Bangkonol Kirim Sampah ke Setda dan DPRD
“Ketika siswa daftar, ada pemberkasan seperti SKL, ijazah, KTP, kartu lahir, KK, nah itu bukan hanya untuk program sekolah gratis saja, tapi juga untuk sinkronisasi data di dapodik,” kata dia.
Data administrasi itu, lanjut Ali, sedang dikelola oleh pihak sekolah. “Dokumen tetap di sekolah. Jadinya hanya bentuk soft copy yang akan dikirimkan ke ke dinas untuk membuat rekening ke Bank Banten. Jadi siswa terima beres,” ucapnya.
Namun, kendati administrasi siswa sedang dalam proses, operasional sekolah swasta harus tetap berjalan.
Ali mengatakan, kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sejak awal Juli dan semua kebutuhan operasional ditanggung oleh sekolah masing-masing.
Warga Bangkonol Kirim Sampah ke Setda dan DPRD
“Kalau di swasta itu kan masuknya di Juli, dan itu disesuaikan dengan keuangan masing-masing sekolah.
Artinya, hingga dana bantuan benar-benar cair, sekolah menanggung seluruh biaya operasional secara mandiri.
Karena kan nggak boleh ada pungutan lagi. Kalau seragam itu boleh beli di koperasi, boleh juga di pasar atau mal, bebas,” jelasnya.
Lebih lanjut Ali menuturkan, semula Pemprov Banten menjadwalkan jika pencairan bantuan pada bulan September.
Sambut HUT RI ke 80 , Kemenag Kota Tangerang Launching Senam Bersama
Namun, ada upaya percepatan agar bisa dicairkan pada Agustus, mengingat sekolah sudah menanggung biaya selama dua bulan.
“Tadinya kan di September, dibuat tiga bulan. Tapi melihat kondisi sekolah, kasihan, jadi dipercepat supaya Agustus bisa cair dengan satu syarat, kalau NISN, KTP orang tua, dan KK-nya lengkap,” ungkapnya.
Meski begitu, Ahmad mengaku sekolah masih bisa bertahan jika pencairan benar-benar dilakukan pada bulan ketiga.
“Kalau tiga bulan sih nggak kayaknya (jadi beban berat), karena sekolah juga dibantu dana BOS dari pusat,” pungkasnya.
Gubernur dan Wagub Banten Sambut Kapolri di Lapangan Setda Banten
Untuk diketahui, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp159 Miliar yang digunakan untuk membiayai keperluan Program Sekolah Gratis. Sebanyak 811 sekolah swasta yang ada di Banten telah terdata keikutsertaannya dalam program tersebut.
Pemprov Banten menargetkan, 80 sampai 86 ribu siswa baru bisa tertampung ke dalam program tersebut mengingat ketersediaan sekolah negeri yang jumlahnya terbatas. (raffi)
