BANTENRAYA.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Banten menyatakan penyaluran Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Banten tetap berjalan selama bulan puasa Ramadan.
Berbeda dengan menu MBG pada hari biasa, khusus untuk bulan Ramadan makanan yang akan diberikan kepada siswa berupa makanan kering, sehingga akan awet sampai waktu berbuka puasa tiba.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Banten Ichsan Rizqiansyah mengatakan, makanan kering tersebut bisa berupa biskuit, kurma, atau sejenisnya yang tidak mudah basi.
Makanan juga disiapkan agar bisa dibawa pulang oleh siswa, untuk sajian berbuka puasa.
BACA JUGA : Kader Gerindra Berjibaku di Tengah Banjir
“Tetap ada seperti tahun sebelumnya. Menggunakan makanan kering untuk buka puasa,” kata Ichsan kepada Banten Raywa dihubungi lewat pesan singkat, Senin (2 Februari 2026).
Ichsan menjelaskan, tidak hanya pada menu makanan, perubahan selama Ramadan juga akan dilakukan pada wadah atau tempat makanan MBG.
Bila biasanya wadah MBG menggunakan omprengan berbahan kaleng, maka ketika bulan puasa akan diganti menggunakan tas jinjing (tote bag) sehingga bisa dibawa pulang. “Wadahnya pakai tote bag,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ahmad Sururi menilai, pemerintah cenderung meremehkan persoalan gizi dalam implementasi MBG.
BACA JUGA : Ayah dan Anak Keroyok Kerabat Hingga Meninggal
Program ini, kata dia, lebih dipahami sebagai penyediaan makanan semata, bukan sebagai intervensi kebijakan kesehatan yang menuntut perencanaan dan standar gizi yang ketat.
Menurutnya, persoalan MBG tidak terlepas dari desain kebijakan program yang sejak awal tergesa-gesa dan sarat kepentingan politik.
“Dari awal program MBG ini politis, terlalu tergesa-gesa dan tujuannya ambisius sehingga berpengaruh terhadap desain dan tata kelola kebijakan program MBG itu sendiri.
Yang terjadi adalah program MBG ini hanya dianggap sebagai komoditas belanja makan, bukan intervensi kebijakan kesehatan,” ujarnya.
BACA JUGA : Pengusaha Turki Bidik Rumah Sakit Banten untuk Jalin Kerja Sama
Sururi menilai, lemahnya pemahaman tersebut berdampak langsung pada kualitas menu MBG di lapangan yang dinilai jauh dari prinsip makanan bergizi seimbang.
Kondisi ini diperparah oleh kapasitas pelaksana program yang tidak memadai untuk mengelola program dengan kompleksitas tinggi.
Ketidaksiapan juga terlihat dari proses penunjukan penyedia makanan. Sururi meragukan adanya seleksi vendor yang ketat dan berbasis standar gizi.
Apakah sudah dipastikan para vendor tersebut diseleksi dan dipilih sesuai standar? Dia meyakini tidak. “Banyak vendor yang asal tunjuk hanya karena faktor kedekatan dengan kekuasaan politik atau pejabat elite,” tegasnya.
BACA JUGA : Granoolize: Tempat Ngopi dengan Smoking Room yang Adem
Dia menambahkan, desain kebijakan MBG membuka ruang besar bagi orientasi keuntungan oleh vendor, yang pada akhirnya berpotensi mengorbankan kualitas menu.
“Sudah jelas para vendor di lapangan punya potensi mencari keuntungan dikarenakan desain dan tata kelola kebijakannya memberikan peluang itu,” katanya.
Selain kualitas menu, Sururi juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan program MBG. Dia menilai pengawasan yang dilakukan sejauh ini bersifat administratif dan tidak menyentuh kualitas makanan secara substansial.
“Pengawasan yang dilakukan hanya administratif, normatif, dan reaktif, artinya hanya bergerak kalau viral di media sosial,” ujarnya.
BACA JUGA : Pedagang Daging Mogok Jualan
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa MBG akan tetap dibagikan kepada siswa selama bulan puasa Ramadan.
Hingga akhir Januari 2026, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 60 juta orang.
Program ini didukung oleh 22.091 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dengan total pegawai mencapai 924.424 orang.
Program MBG tetap dilaksanakan selama Ramadan 2026 dengan penyesuaian teknis yang memungkinkan makanan dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
BACA JUGA : Granoolize: Tempat Ngopi dengan Smoking Room yang Adem
Selain siswa, program ini juga difokuskan untuk balita dan ibu hamil/ menyusui sebagai bagian dari strategi nasional pemenuhan gizi. Pemerintah menegaskan keberlanjutan MBG selama puasa tetap menjadi prioritas.
Asda I Pemprov Banten Komarudin mengungkapkan bahwa hingga akhir Desember 2025, jumlah SPPG yang beroperasi di Provinsi Banten telah mencapai 741 unit.
Adapun jumlah penerima manfaat di Provinsi Banten yang terlayani program MBG mencapai 2.200.000 orang, terdiri dari siswa hingga balita dan ibu hamil/ menyusui.
Meski demikian, Pemprov Banten mencatat masih ada yang perlu diperbaiki kualitasnya dari SPPG yang ada.
BACA JUGA : 19 Persen Remaja Banten Tak Sekolah
Sebab, dari jumlah tersebut baru sekitar 10 persen atau sekitar 70-an SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Padahal, sertifikat ini adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap SPPG. Pemprov Banten pun akan mendorong agar semakin banyak SPPG yang memiliki SLHS. (tohir/rafi)
