BANTENRAYA.CO.ID – Forum Pemuda Kramatwatu mengancam akan melakukan aksi besar-besaran kembali untuk menuntut kejelasan Pemerintah Provinsi Banten dalam mengatur truk tambang di wilayahnya.
Saat ini para warga sudah muak dengan janji-janji pemerintah terkait penertiban truk tambang dan truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang bebas melintas setiap hari di Jalan Raya Serang-Cilegon.
Koordinator Forum Pemuda Kramatwatu Agung Permana menilai lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi penyebab utama persoalan ini tak kunjung selesai, meski sudah ada payung hukum jelas.
“Ini semua tidak luput dari lemahnya pengawasan dari dinas terkait ataupun dari APH.
BACA JUGA : DPRD Sempurnakan Perda Pekat Bersama Ulama
Seharusnya yang sudah ditetapkan, Kepgub Banten nomor 567 tahun 2025 itu dijalankan. Tetapi dinas terkait ataupun stakeholder terkait tidak menjalankan,” ujarnya, Rabu (14 Oktober 2026).
Ia mengaku bingung, seharusnya persoalan truk tambang ini sudah selesai ketika Kepgub Banten Nomor 567 yang mengatur soal truk tambang itu diterbitkan.
“Jelas kami muak sekali. Permasalahan sudah di depan mata, sudah nyata, kita tidak perlu data, fakta yang berbicara. Ketika fakta sudah berbicara seharusnya ada kerja nyata,” katanya dengan nada geram.
Agung menuturkan, pembiaran tersebut menunjukkan pemerintah tidak peduli terhadap keselamatan masyarakat.
BACA JUGA : PT Pegadaian Alami Kerugian Rp1,6 Miliar, Eks Pegawai Didakwa Manipulasi Gadai Emas
Padahal Jalan Raya Serang-Cilegon merupakan jalur penghubung vital antara Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang yang setiap hari dilalui ribuan pekerja.
“Tapi pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan stakeholder terkait lalai. Jalan utama itu banyak pekerja berlalu-lalang, harusnya benar-benar ditertibkan.
Berarti mereka tidak peduli terhadap masyarakat, maka dipertanyakan kemanusiaannya pemerintah,” jelasnya.
Pihaknya mencatat, dalam sehari sedikitnya lebih dari 1.000 truk tambang dan truk gandeng berkapasitas besar melintas di jalur Kramatwatu dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari.
BACA JUGA : Fasilitas Lengkap, Berkualitas, Dan Banyak Prestasi, UNPAM Bukan Kampus Murahan
“Bukan hanya truk tambang, tapi truk-truk gandeng yang seharusnya tidak melewati jalan Kramatwatu. Seharusnya APH itu harus standby di jalan raya Serang-Cilegon,” paparnya.
Karena tak ada tindakan nyata, Forum Pemuda Kramatwatu mengultimatum akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar.
“Ini masih dalam agenda berlanjut, kita masih berusaha mengkonsolidasikan karena masyarakat juga sendiri sudah geram. Ada kemungkinan kita bakal turun kembali dengan aksi gede-gedean ketika hal ini tidak selesai,” ancamnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Kramatwatu (IMK) Wifkil mengatakan, kondisi Jalan Raya Serang-Cilegon sangat memprihatinkan dan bisa berdampak bahaya bagi para pengguna jalan.
BACA JUGA : 2027, Pemandi Jenazah Dapat Honor Rp600 Ribu
“Kita sudah lelah dengan kata-kata Pemerintah, sejak aksi tahun lalu belum ada tindakan nyata untuk mengatur truk tambang. Di sjalur ini sangat bahaya apalagi banyak sekolah dan universitas,” ujarnya.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang bisa berkolaborasi menegakkan aturan sebaik-baiknya supaya supaya tidak menimbulkan gejolak masyarakat untuk turun kembali ke jalan.
“Kalau ini tidak segera diatasi, mau tidak mau kita akan turun di jalan lagi. Maka kita minta secepatnya kepada pemerintah untuk peduli terhadap jalur ini,” katanya.
Sementara, wartawan Banten raya masih berupaya mengubungi pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk meminta keterangan, namun sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari Dishub. (andika)
