BANTENRAYA.CO.ID – Pengamat Ekonomi Banten Bambang Dwi Suseno menilai, di usia yang ke 23 tahun, masih banyak persoalan Provinsi Banten yang belum teratasi.
Setidaknya, Bambang menyebut ada enam persoalan pokok yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR untuk pemerintah agar cepat dibenahi, guna perbaikan ekonomi Banten dimasa yang akan datang.
Pertama, Bambang menilai jalur distribusi di Banten belum bisa dikonsolidasikan secara baik, artinya pasokan kebutuhan pangan masyarakat masih disuplai dari daerah luar Banten.
Kemudian, pengiriman barang tersebut pasti membutuhkan biaya transportasi dan distribusi.
BACA JUGA:Krakatau Posco Maksimalkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Ini yang Dilakukan!
“Sekarang hotel saja dari Anyer, Cinangka sampai Cibaliung, siapa yang menyuplai sayur-mayur, daging, ayam, ikan, pasti beli dari Jakarta. Padahal sepanjang jalan itu punya potensi untuk dikembangkan industri pertanian maupun peternakan,” kata Bambang kepada Bantenraya.co.id belum lama ini.
Kedua, yakni persoalan disparitas atau kesenjangan antara Banten Selatan dan Banten Utara, dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.
Banten Selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak dinilai masih tertinggal.
“Persoalan berikutnya adalah disparitas antara wilayah selatan dan utara masih sama seperti yang lalu-lalu, kemudian dua kabupaten juga masih tertinggal,” ujar Dosen Magister Manajemen di Universitas Bina Bangsa atau Uniba Serang tersebut.
BACA JUGA:2 Contoh Doa Setelah Wudhu yang Ringkas, Salah Satunya Bisa Membuka 8 Pintu Surga
“Sekarang liat jalan di selatan (Banten Selatan) bagus semua, tapi buat next nya apa?, penghubung itu fungsinya apa?, faktor produksi nya apa?, buat ngebut ngabisin bensin anak-anak muda saja, loading faktornya kosong, dampak nya apa dari jalan itu,” ucap Bambang.
“Seharusnya semakin banyak digunakan semakin bermanfaat, namanya benefit,” terang Bambang.
Ketiga, Bambang menyebut relokasi bisnis di Banten seperti hengkangnya perusahaan ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan kawasan lain dinilai merugikan, karena akan berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi sebab lapangan kerja minim.
“Itu akan berdampak kehilangan kesempatan untuk bekerja, atau oportunity loss,” imbuh Bambang.
BACA JUGA:Penumpang Angkot di Cilegon Sepi, Angkutan Online Disebut Jadi Salah Satu Penyebabnya
Keempat, yakni persoalan mengenai daya beli masyarakat yang masih rendah, hal tersebut berkaitan dengan ketahan pangan perihal ketersediaan pasokan pangan yang mampu dipenuhi oleh daerahnya sendiri.
Sementara, kebutuhan pangan pokok seperti beras, cabai dan kebutuhan lain masih didatangkan dari luar daerah.
“Tentu bakal menggerus daya beli orang, peta distribusi makanan pokok pasar kita itu disuplai oleh pasar luar,” ujarnya.
Kelima, Bambang menyoroti soal angka pengangguran yang tinggi di Banten, mengingat nilai investasi di Banten mencapai Rp 80 triliun, seharusnya angka pengangguran bisa berkurang.
BACA JUGA:Jumlah Petani di Kabupaten Serang Terus Menyusut, Gengsi atau Anggapan Cuannya Kurang Menjanjikan?
“Investasi kita kan selalu besar, terkahir saja itu 80 triliun rupiah, sekarang pertanyaannya dipakai oleh siapa, suplayer lokal berapa, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, sekarang manusianya bersaing ngga,” ucap Bambang.
“Pemerintah tidak mungkin membuat lapangan pekerjaan, apa yang dilakukan pemerintah, yaitu menciptakan kebijakan investasi,” sambungnya.
Keenam, adalah masalah stunting, menurut Bambang penanganan masalah stunting ini masih sebatas intervensi pemberian suplemen.
Sebenarnya masalah stunting itu banyak disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya mulai dari orang tuanya yang tidak bisa mengakses pekerjaan, hingga pengentahuan keluarga saat masa kehahamilan, hingga melahirkan dengan sehat.
BACA JUGA:4 Adab Jumatan yang Tidak Boleh Dilupakan oleh Jamaah, Rugi Jika Diabaikan
“Data 30 ribu angka stunting itu kalau dibiarkan mau jadi bagaimana, stunting ini akan menjadi beban,” tukasnya.
Hal utama yang perlu dibenahi guna memperbaiki Provinsi Banten yakni perihal sumber daya manusia, karena hal tersebut akan berdampak terhadap persaingan kerja guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mendasar.
“Yang prioritas utama dibenahi itu manusia, karena pembangunan itu kan untuk manusia,” kata Bambang.
Demikian 6 persoalan Provinsi Banten yang belum teratasi. (mg-Raden)***
