BANTENRAYA.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten menilai program 1 desa 3 sarjana yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberatkan desa.
Apalagi, jumlah total bantuan untuk setiap desa pada tahun ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, pada tahun 2025 ini seperti juga tahun sebelumnya, setiap desa mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp100 juta.
Jumlah bantuan itu akan terasa kecil apabila alokasinya sudah ditentukan untuk program 1 desa 3 sarjana.
Abdul Jalla Suhaemi, Lebih Asik Olahraga Sama Istri
Rafik secara jujur dia menyatakan bahwa program 1 desa 3 sarjana merupakan program yang bagus dan sangat positif.
Dia atas nama pribadi dan pengurus Apdesi Banten bahkan mendukung penuh program tersebut karena bertujuan meningkatkan kualitas SDM Banten.
Meski demikian, karena jumlah bantuan provinsi untuk desa hanya Rp100 juta, dia berharap program itu disesuaikan dengan jumlah bantuan.
“Harapan kawan-kawan (kepala desa) untuk sekarang 1 desa 1 sarjana dulu,” katanya, Rabu (14 Mei 2025).
BNI, Kementerian PKP, KP2MI, dan BP Tapera Kolaborasi Hadirkan KPR Terjangkau bagi PMI
Setelah jumlah bantuan provinsi untuk desa mencapai Rp300 juta per desa, sebagaimana dijanjikan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah saat kampanye,
barulah program 1 desa 3 sarjana akan lebih leluasa untuk dilakukan. Bahkan, bila besaran bantuan mencapai Rp300 juta per desa, dia mengusulkan agar 1 desa 5 sarjana.
“Mayoritas kawan-kawan mengatakan berat kalau dana bantuan provinsi 50 persen lebih dialokasikan untuk program 1 desa 3 sarjana,” katanya.
Sebab, menurutnya, saat ini desa pun memiliki sejumlah kebutuhan yang tidak kalah mendesak. Beberapa kebutuhan itu misalnya adalah kebutuhan untuk melakukan rehabilitasi kantor desa.
BNI, Kementerian PKP, KP2MI, dan BP Tapera Kolaborasi Hadirkan KPR Terjangkau bagi PMI
Sebab dia mengklaim mayoritas kantor desa di Banten saat ini dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan.
Selain itu, desa juga masih memiliki banyak prioritas lain, misalnya meneruskan program digitalisasi desa.
Program-program itu semula akan menggunakan dana bantuan provinsi karena tidak ada dalam alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah pusat.
“Kawan-kawan (kepala desa) bukan tidak setuju dengan program 1 desa 3 sarjana, tapi sebaiknya dilakukan bertahap. Untuk tahap awal 1 sarjana dulu,” katanya.
Abdul Jalla Suhaemi, Lebih Asik Olahraga Sama Istri
Rafik mengungkapkan, setiap 1 sarjana akan diberikan dana untuk living cost sebesar Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta per tahun. Ditambah dengan dana sebesar Rp5 juta untuk biaya 1 tahun atau 2 semester.
Sehingga, satu mahasiswa akan mendapatkan alokasi dana kurang lebih Rp17 juta per tahun dan akan berlangsung selama empat tahun.
“Jadi kalau kali tiga orang, berarti sekitar Rp51 juta atau 51 persen dari total jumlah bantuan provinsi,” katanya.
Menurutnya, program ini tentu perlu didukung untuk meningkatkan kualitas SDM di desa mengingat banyak desa di Banten yang masih tertinggal.
Abdul Jalla Suhaemi, Lebih Asik Olahraga Sama Istri
Namun, Rafik menggaris bawahi bahwa program ini juga harus ditopang dengan alokasi anggaran yang memadai.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Berly Rizky mengatakan, pada tahun 2025 anggaran bantuan provinsi untuk desa-desa di Banten adalah Rp100 juta per desa.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 ini penggunaannya sudah ditentukan untuk apa saja, di antaranya untuk pendidikan, ketahanan pangan, dan operasional desa.
Dari beberapa sektor itu, anggaran paling besar harus diperuntukkan bagi program pendidikan atau penciptaan sarjana penggerak desa yang diperkirakan bisa mencapai 60 persen dari total bantuan anggaran.
Gubernur Banten Andra Soni Mendapatkan Surat Harapan Dari Anak TK
Hal itu sesuai dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang menginginkan SDM Banten menjadi lebih unggul.
“Kalau sebelumnya sektor ini tidak tersentuh oleh bantuan provinsi. Tapi tahun ini justru menjadi prioritas,” kata Berly.
Selain untuk sektor pendidikan, bantuan keuangan Pemprov Banten untuk desa juga diminta untuk dialokasikan bagi program new posyandu yang menyasar enam standar pelayanan minimum.
Keenam standar pelayanan minimum itu berupa perwujudan ketahanan pangan yang programnya bermitra dengan PKK dan program stimulan penyertaan modal yang bermitra dengan badan usaha milik desa. (tohir)
