BANTENRAYA.CO.ID – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak lagi sekadar persoalan kebencanaan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi perekonomian daerah.
Dampaknya merambat dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari kerusakan lingkungan, terganggunya produksi pangan, hingga meningkatnya biaya logistik dan beban fiskal pemerintah.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Hadi Sutjipto menilai, banjir yang terjadi berulang merupakan sinyal kuat adanya degradasi modal alam yang selama ini menopang aktivitas ekonomi Banten.
“Kalau hujan hanya kita anggap sebagai pemicu, persoalan utamanya justru pada kerusakan lingkungan.
BACA JUGA : Dapat Instruksi Gubernur, Budi Rustandi Langsung Normalisasi Kali Tamansari
Ini menjadi introspeksi ketika modal alam Banten sudah mulai rusak dan tidak lagi mampu menahan tekanan cuaca ekstrem,” ujar Hadi, Rabu (14 Januari 2026).
Menurutnya, pembangunan yang berlangsung selama ini kerap mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Alih fungsi lahan untuk kawasan industri, infrastruktur, hingga permukiman dinilai berdampak langsung pada menurunnya daya serap air.
“Pembangunan kawasan industri, baik di Cilegon maupun Serang, sering kali mengesampingkan ketersediaan ruang hijau.
BACA JUGA : Pemprov Matangkan Pelebaran Jalan Serdang-Bojonegara
Akibatnya, kemampuan tanah menyerap air semakin menurun dan risiko banjir makin besar,” jelasnya.
Tak hanya itu, Hadi juga mengatakan jika kerusakan lingkungan di wilayah hulu juga memperparah situasi.
Aktivitas pertambangan, khususnya galian C, disebut menjadi salah satu faktor yang melemahkan daya dukung kawasan resapan air.
“Kerusakan di daerah hulu, termasuk akibat aktivitas tambang, membuat kemampuan pertahanan air berkurang. Ini berdampak pada meningkatnya sedimentasi sungai dan akhirnya memicu banjir,” katanya.
BACA JUGA : Lantik 5 Pejabat Eselon II, Budi Rustandi Bakal Evaluasi 3 Bulan
Hadi menambahkan, penyempitan daerah aliran sungai akibat alih fungsi bantaran menjadi permukiman dan bangunan juga memperburuk kapasitas alami sungai.
“Ini bukan semata soal drainase, tapi penyempitan sungai yang menghilangkan fungsi alaminya,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Hadi menyebut banjir menimbulkan kerugian langsung dan tidak langsung.
Kerugian langsung meliputi rusaknya aset rumah tangga, fasilitas publik, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang terendam.
BACA JUGA : Inflasi Banten 2025 Tembus 2,74 Persen
“Rumah tangga, industri, kawasan pabrik, semuanya terdampak. Aktivitas ekonomi berhenti, produktivitas menurun,” ungkapnya.
Sementara itu, kerugian di sektor pertanian dinilai sangat mengkhawatirkan.
Wilayah Pandeglang dan Lebak yang selama ini menjadi lumbung pangan Banten berisiko mengalami gagal panen akibat lahan pertanian terendam banjir.
“Banyak tanaman yang puso karena terendam atau tersapu banjir. Padahal wilayah ini penting untuk menjaga ketahanan pangan lokal Banten,” tegas Hadi.
BACA JUGA : Pemprov Jangan Omon-omon
Efek lanjutan dari kondisi tersebut adalah terganggunya jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.
Banten yang berperan sebagai gerbang distribusi nasional dinilai akan terdampak secara makro.
“Ketika logistik terganggu, biaya distribusi naik. Dampaknya akan terasa pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
Selain itu, banjir juga berdampak pada sektor industri. Terhentinya aktivitas produksi, terganggunya operasional, hingga absennya tenaga kerja akibat bencana disebut turut menekan produktivitas ekonomi daerah.
BACA JUGA : Sunset Mall Jadi Daya Tarik Baru Destinasi Wisata Baru di Cilegon
“Kalau kawasan industri terdampak, produktivitas pasti turun. Ini berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” lanjutnya.
Hadi juga menyoroti membengkaknya biaya pemulihan pascabencana yang pada akhirnya membebani anggaran pemerintah.
“Dana darurat dan biaya rehabilitasi terus meningkat. Padahal anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan sosial lainnya,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Hadi menekankan pentingnya audit lingkungan dan penegakan hukum sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
BACA JUGA : Gubernur Didesak Tutup Galian Tambang
“Perlu audit lingkungan secara menyeluruh, terutama terhadap izin pertambangan dan alih fungsi lahan. Jika ada pelanggaran, harus ditegakkan hukumnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong peninjauan ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar lebih berpihak pada perlindungan kawasan lindung dan daerah resapan air.
“Zonasi wilayah lindung harus diperkuat. Jangan sampai wilayah serapan air semakin menyempit,” kata Hadi.
Selain itu, perbaikan daerah aliran sungai melalui rehabilitasi hulu dan penataan permukiman di bantaran sungai dinilai menjadi langkah krusial untuk menekan risiko banjir berulang.
BACA JUGA : Skuad Juara Bandung BJB Tandamata Siap Arungi Proliga 2026
“Kalau tidak ditangani secara komprehensif, banjir akan terus terjadi dan efek dominonya terhadap ekonomi Banten akan semakin besar,” tandasnya. (raffi)
